Kaltimtoday.co, Bontang - Persoalan tapal batas di Desa Sidrap antara Bontang dan Kutai Timur (Kutim) masih belum usai. Terakhir, 26 Oktober 2021 Gubernur Kaltim Isran Noor sudah menyurati Kemendagri untuk merevisi Permendagri 5 tahun 2005 tentang Tapal Batas Bontang-Kutim.

Untuk mempersiapkan segala hasil dari surat Gubernur, DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan Pemkot Bontang yang dihadiri oleh Sekda Kota Bontang, dan OPD terkait, Senin (24/1/2022). 

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari gubernur atas surat yang dikirimkan gubernur, Oktober 2021. Mengingat surat tersebut belum dibalas oleh Kemendagri, sehingga antisipasi surat balasan dilakukan.

"Intinya surat Pak Gubernur itu, meneruskan atas kesepakatan bersama di 2019. Tapi kami tak bisa menerjemahkan balasan dari Kemendagri," kata Agus Haris.

Baca Juga: Rustam Minta Pengembangan Wisata Bahari Menjadi Prioritas Pemkot Bontang

 

Baca Juga: DPRD Bontang Bahas Maraknya Kehamilan di Bawah Umur, Dorong Penguatan Edukasi Seks

Baca Juga: Bekali Orangtua dan Siswa Cegah Kekerasan Seksual, MPLS di SDN 001 Bontang Selatan Akan Libatkan DP3AKB

Baca Juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, SDN 001 Bontang Selatan Libatkan Orangtua Lewat Pra MPLS

View this post on Instagram

Baca Juga: JAP Minta Fasilitas Ramah Difabel Jadi Prioritas dalam Raperda LLAJ Bontang

Baca Juga: Andi Faizal Dorong Kesadaran Warga Rawat Aset Publik

Baca Juga: Pupuk Kaltim Raih Penghargaan AREA 2026, Pertegas Komitmen Bangun Ekonomi Inklusif

Baca Juga: Nursalam Desak KMP Penuhi Kewajiban Sewa Lahan Milik Pemkot Bontang

Baca Juga: Bonnie Sukardi Dorong Pemkot Kembangkan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi

Baca Juga:  Andi Faizal Nilai Bontang Open 2026 Jadi Bukti Sport Tourism Mulai Menggerakkan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Winardi Nilai Bontang Tertinggal dalam Perebutan Investasi, Pemkot Diminta Lebih Proaktif

Baca Juga: Bikin Bangga! SMAN 1 Bontang Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI Kaltim, Siap Wakili Daerah di Jakarta

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Karena Bontang Bukan Cuma Pabrik

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, apakah diterima atau tidak oleh  Kemendagri, Pemkot Bontang akan mempersiapkan upaya hukum jika balasan suratnya tidak sesuai yang diharapkan. 

"Ini harus disiapkan karena saat ini waktunya untuk menyusun anggaran. Jika sesuai harapan, maka kami siapkan segala sesuatunya, termasuk anggarannya," ujarnya.

Terkait adanya selisih luasan lahan, dari yang disepakati seluas 164 hektar, ternyata kata Agus Haris masih ada aset Pemkot Bontang yang belum masuk di dalamnya. Di antaranya masjid dan dua gereja. 

"Itu aset Pemkot karena Pemkot yang bangun, termasuk jalan cor, jadi ditambah luasannya hingga 179 hektar," bebernya.

Bontang, lanjut Agus Haris, baru bisa bersikap setelah ada surat balasan dari Kemendagri. Mengingat semua hal ini sudah domainnya gubernur.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.