Kaltimtoday.co, Bontang - Persoalan tapal batas di Desa Sidrap antara Bontang dan Kutai Timur (Kutim) masih belum usai. Terakhir, 26 Oktober 2021 Gubernur Kaltim Isran Noor sudah menyurati Kemendagri untuk merevisi Permendagri 5 tahun 2005 tentang Tapal Batas Bontang-Kutim.

Untuk mempersiapkan segala hasil dari surat Gubernur, DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan Pemkot Bontang yang dihadiri oleh Sekda Kota Bontang, dan OPD terkait, Senin (24/1/2022). 

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari gubernur atas surat yang dikirimkan gubernur, Oktober 2021. Mengingat surat tersebut belum dibalas oleh Kemendagri, sehingga antisipasi surat balasan dilakukan.

"Intinya surat Pak Gubernur itu, meneruskan atas kesepakatan bersama di 2019. Tapi kami tak bisa menerjemahkan balasan dari Kemendagri," kata Agus Haris.

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

 

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

View this post on Instagram

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, apakah diterima atau tidak oleh  Kemendagri, Pemkot Bontang akan mempersiapkan upaya hukum jika balasan suratnya tidak sesuai yang diharapkan. 

"Ini harus disiapkan karena saat ini waktunya untuk menyusun anggaran. Jika sesuai harapan, maka kami siapkan segala sesuatunya, termasuk anggarannya," ujarnya.

Terkait adanya selisih luasan lahan, dari yang disepakati seluas 164 hektar, ternyata kata Agus Haris masih ada aset Pemkot Bontang yang belum masuk di dalamnya. Di antaranya masjid dan dua gereja. 

"Itu aset Pemkot karena Pemkot yang bangun, termasuk jalan cor, jadi ditambah luasannya hingga 179 hektar," bebernya.

Bontang, lanjut Agus Haris, baru bisa bersikap setelah ada surat balasan dari Kemendagri. Mengingat semua hal ini sudah domainnya gubernur.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.