Kaltimtoday.co, Bontang - Persoalan tapal batas di Desa Sidrap antara Bontang dan Kutai Timur (Kutim) masih belum usai. Terakhir, 26 Oktober 2021 Gubernur Kaltim Isran Noor sudah menyurati Kemendagri untuk merevisi Permendagri 5 tahun 2005 tentang Tapal Batas Bontang-Kutim.

Untuk mempersiapkan segala hasil dari surat Gubernur, DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan Pemkot Bontang yang dihadiri oleh Sekda Kota Bontang, dan OPD terkait, Senin (24/1/2022). 

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari gubernur atas surat yang dikirimkan gubernur, Oktober 2021. Mengingat surat tersebut belum dibalas oleh Kemendagri, sehingga antisipasi surat balasan dilakukan.

"Intinya surat Pak Gubernur itu, meneruskan atas kesepakatan bersama di 2019. Tapi kami tak bisa menerjemahkan balasan dari Kemendagri," kata Agus Haris.

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

Baca Juga: 100 Hari Pertama Neni-Agus: Fokus Realisasikan Visi-Misi dan Program Kerja Prioritas

Baca Juga: Reses di Bontang, Senator DPD RI Sofyan Hasdam Dicurhati Guru Swasta

View this post on Instagram

Baca Juga: Sofyan Sebut Lobi Bappenas Bantu Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Lingkar

Baca Juga: Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang

Baca Juga: DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar

Baca Juga: Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah

Baca Juga: Gelar Silaturahmi, IKA Unhas Pertegas Komitmen Mengawal Pembangunan Bontang

Baca Juga: ASN Pemkot Bontang di Kelurahan Gunung Telihan Positif Narkoba, BNN Lakukan Assesment

Baca Juga: Raih Dua Emas, Bontang Juara Umum Para-Catur Peparpeda I/2024

Baca Juga: Sofyan Hasdam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Bontang-Kutim

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Lanjutkan Aksi di Jakarta, Mantan Karyawan PKT Ancam Laporkan Masalah Pensiun ke DPR dan Presiden

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, apakah diterima atau tidak oleh  Kemendagri, Pemkot Bontang akan mempersiapkan upaya hukum jika balasan suratnya tidak sesuai yang diharapkan. 

"Ini harus disiapkan karena saat ini waktunya untuk menyusun anggaran. Jika sesuai harapan, maka kami siapkan segala sesuatunya, termasuk anggarannya," ujarnya.

Terkait adanya selisih luasan lahan, dari yang disepakati seluas 164 hektar, ternyata kata Agus Haris masih ada aset Pemkot Bontang yang belum masuk di dalamnya. Di antaranya masjid dan dua gereja. 

"Itu aset Pemkot karena Pemkot yang bangun, termasuk jalan cor, jadi ditambah luasannya hingga 179 hektar," bebernya.

Bontang, lanjut Agus Haris, baru bisa bersikap setelah ada surat balasan dari Kemendagri. Mengingat semua hal ini sudah domainnya gubernur.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.