Kaltimtoday.co, Bontang - Permasalahan tapal batas Kampung Sidrap belum ada titik temu. Hingga saat ini, Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan itu masih masuk di Kabupaten Kutai Timur. Padahal, Gubernur Kaltim, Isran Noor pada saat Rakor DPD Nasdem Oktober 2021 lalu telah menegaskan bahwa Kampung Sidrap pasti menjadi bagian dari Bontang.

Di 2022 ini, komitmen yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sehingga saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Bontang dalam rangka menghadiri acara pelantikan Serantai Bontang, Hadi langsung dimintai tanggapan.

"Kalau saya dari dulu, itu selesaikan secara adat," ujarnya sambil tertawa, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, permasalahan tapal batas Kampung Sidrap ini tergantung pandangannya. Jika  pandangannya sumber daya, maka harus dihitung secara ekonomis, sedangkan jika pandangannya pendekatan pelayanan masyarakat, cari yang memudahkan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Antisipasi Krisis Lingkungan, Sitti Yara Usul Pemkot Bontang Bangun Laboratorium Lingkungan yang Modern dan Tersertifikasi

 

Baca Juga: Gelar Buka Puasa Bersama, PKB Bontang Perkuat Konsolidasi

Baca Juga: Dari Transparansi Data dan Fakta hingga Gaya Komunikasi, Winardi Beberkan Blunder PT EUP di Kasus Dugaan Pencemaran Laut

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Warga dan Urai Antrean BBM, Pertamina Berencana Tambah Dua SPBU Baru di Bontang

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: PT EUP Bantah Dugaan Limbah Jadi Penyebab Ribuan Ikan Mati di Bontang, Sebut Faktor Arus hingga Sabotase

Baca Juga: Tingkatkan Investasi Bontang, Kemudahan Perizinan Hingga Inovasi Promosi Jadi Kunci

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Kaji Pembangunan Pelabuhan Logistik untuk Tingkatkan Investasi Maritim

Baca Juga: Kematian Ribuan Ikan di Bontang Diduga akibat Limbah, Winardi Desak Tindakan Serius

Baca Juga: Ribuan Ikan Diduga Mati akibat Paparan Limbah, Pemkot Bontang Minta DLH Kaltim Segera Periksa dan Uji Lab

Baca Juga: Ribuan Ikan di Perairan Bontang Lestari Mati Diduga Terpapar Limbah Perusahaan, Nelayan Desak Pemerintah Ambil Sikap

Baca Juga: Safari Ramadan, Momen PT Indexim Coalindo Pererat Silaturahmi dan Kolaborasi bersama Masyarakat di Lingkar Tambang

Baca Juga: Investasi di Bontang Meningkat, Wali Kota Dorong SDM Lokal Lebih Kompetitif

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DLH Kutim dan PT Indexim Coalindo Bagikan Paket Sembako Ramadhan untuk Ratusan Petugas Kebersihan di Sangatta

"Ini dua pendekatan yang harus dipadukan. Pendekatan pelayanan masyarakat dan pendekatan sumber daya. Biasanya, kalau daerah sengketa itu, ada sesuatu di dalamnya," kata Hadi.

Progres penyelesaian permasalahan tapal batas ini pun, lanjut Hadi, sejak dirinya masih duduk di DPRD Kaltim, hingga kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim, masih belum selesai. Untuk percepatan pun, Hadi menyerahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten Kutim dan Pemerintah Kota Bontang.

"Kalau provinsi kan hanya fasilitasi saja," imbuhnya.

Jadi kan ini, sambungnya, persoalan sumber daya dan perekonomian. Dimana-mana, kata Hadi jika ada daerah perbatasan yang akan jadi pembicaraan utamanya itu sumber daya dan ekonomi. Tapi, semangatnya sebenarnya pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami serahkan Bontang dan Kutim untuk bermusyawarah,"ucapnya.

Hadi mengatakan, jika pendekatannya pelayanan masyarakat, mestinya ke Bontang. Tapi jika ekonomi, Hadi menyarankan untuk dihitung terlebih dahulu agar tidak ada yang dirugikan. 

"Kalau saya, lebih cenderung pada pelayanan masyarakat (Bontang), silakan tafsirkan sendiri," tutupnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.