Kaltimtoday.co, Bontang - Permasalahan tapal batas Kampung Sidrap belum ada titik temu. Hingga saat ini, Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan itu masih masuk di Kabupaten Kutai Timur. Padahal, Gubernur Kaltim, Isran Noor pada saat Rakor DPD Nasdem Oktober 2021 lalu telah menegaskan bahwa Kampung Sidrap pasti menjadi bagian dari Bontang.

Di 2022 ini, komitmen yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sehingga saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Bontang dalam rangka menghadiri acara pelantikan Serantai Bontang, Hadi langsung dimintai tanggapan.

"Kalau saya dari dulu, itu selesaikan secara adat," ujarnya sambil tertawa, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, permasalahan tapal batas Kampung Sidrap ini tergantung pandangannya. Jika  pandangannya sumber daya, maka harus dihitung secara ekonomis, sedangkan jika pandangannya pendekatan pelayanan masyarakat, cari yang memudahkan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Gelar Talk Show Hybrid, PT Indexim Gaungkan Pentingnya Pengelolaan Sampah Secara Berkelanjutan

 

Baca Juga: Mahasiswa Unijaya Siap Tempuh Jalur Hukum Bila Kampus Abaikan Hak Mereka

Baca Juga: Unijaya Bontang Resmi Ditutup, Mahasiswa Tuntut Kampus Kembalikan Uang Yudisium dan Wisuda

Baca Juga: PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Rp50 Juta untuk Pembangunan Dermaga Desa Long Beleh Haloq

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Izin Universitas Trunajaya Resmi Dicabut, LLDIKTI Minta Yayasan Data Mahasiswa yang Akan Dialihkan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Baca Juga: Dorong Akses Permodalan dan Literasi Keuangan UMKM, BI Kaltim dan Pemkot Gelar Bina Etam Series-4 di Bontang

Baca Juga: Pemkot Bontang Teken MoU dengan Universitas Langlangbuana, Mahasiswa Unijaya Bisa Transfer Tanpa Biaya Pendaftaran

Baca Juga: Demi Ramaikan Pasar Taman Rawa Indah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni Siap Ngantor di Pasar Setiap Pekan

Baca Juga: Bontang Kebagian Rumah Subsidi, Cicilan Rp500 Ribu per Bulan, Durasi 20 Tahun

Baca Juga: SPMB 2025 Dimulai, Arfian Arsyad Ingatkan Sistem Berjalan Adil dan Transparan

Baca Juga: Dukung UMKM, Pemkot Bontang dan Bankaltimtara Sediakan Kredit Lunak Tanpa Bunga

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi, MAN Bontang Selenggarakan Pelatihan Deep Learning 2025

"Ini dua pendekatan yang harus dipadukan. Pendekatan pelayanan masyarakat dan pendekatan sumber daya. Biasanya, kalau daerah sengketa itu, ada sesuatu di dalamnya," kata Hadi.

Progres penyelesaian permasalahan tapal batas ini pun, lanjut Hadi, sejak dirinya masih duduk di DPRD Kaltim, hingga kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim, masih belum selesai. Untuk percepatan pun, Hadi menyerahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten Kutim dan Pemerintah Kota Bontang.

"Kalau provinsi kan hanya fasilitasi saja," imbuhnya.

Jadi kan ini, sambungnya, persoalan sumber daya dan perekonomian. Dimana-mana, kata Hadi jika ada daerah perbatasan yang akan jadi pembicaraan utamanya itu sumber daya dan ekonomi. Tapi, semangatnya sebenarnya pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami serahkan Bontang dan Kutim untuk bermusyawarah,"ucapnya.

Hadi mengatakan, jika pendekatannya pelayanan masyarakat, mestinya ke Bontang. Tapi jika ekonomi, Hadi menyarankan untuk dihitung terlebih dahulu agar tidak ada yang dirugikan. 

"Kalau saya, lebih cenderung pada pelayanan masyarakat (Bontang), silakan tafsirkan sendiri," tutupnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.