Kaltimtoday.co, Bontang - Permasalahan tapal batas Kampung Sidrap belum ada titik temu. Hingga saat ini, Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan itu masih masuk di Kabupaten Kutai Timur. Padahal, Gubernur Kaltim, Isran Noor pada saat Rakor DPD Nasdem Oktober 2021 lalu telah menegaskan bahwa Kampung Sidrap pasti menjadi bagian dari Bontang.

Di 2022 ini, komitmen yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sehingga saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Bontang dalam rangka menghadiri acara pelantikan Serantai Bontang, Hadi langsung dimintai tanggapan.

"Kalau saya dari dulu, itu selesaikan secara adat," ujarnya sambil tertawa, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, permasalahan tapal batas Kampung Sidrap ini tergantung pandangannya. Jika  pandangannya sumber daya, maka harus dihitung secara ekonomis, sedangkan jika pandangannya pendekatan pelayanan masyarakat, cari yang memudahkan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Hasil Survei: Kepuasan Publik terhadap Kinerja 100 Hari Neni-Agus Capai 90,7 Persen

 

Baca Juga: Cerita dari Dapoer Bintang: Ketika CSR Mendorong Kemandirian Ekonomi Warga Kaliorang

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Muara Wahau Jadi Titik Awal Peluncuran Nasional Program TAMASYA oleh BKKBN

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: Rakorda PPPA Kaltim 2025 Dorong Sinergi Percepatan Desa Ramah Perempuan dan Anak

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

"Ini dua pendekatan yang harus dipadukan. Pendekatan pelayanan masyarakat dan pendekatan sumber daya. Biasanya, kalau daerah sengketa itu, ada sesuatu di dalamnya," kata Hadi.

Progres penyelesaian permasalahan tapal batas ini pun, lanjut Hadi, sejak dirinya masih duduk di DPRD Kaltim, hingga kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim, masih belum selesai. Untuk percepatan pun, Hadi menyerahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten Kutim dan Pemerintah Kota Bontang.

"Kalau provinsi kan hanya fasilitasi saja," imbuhnya.

Jadi kan ini, sambungnya, persoalan sumber daya dan perekonomian. Dimana-mana, kata Hadi jika ada daerah perbatasan yang akan jadi pembicaraan utamanya itu sumber daya dan ekonomi. Tapi, semangatnya sebenarnya pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami serahkan Bontang dan Kutim untuk bermusyawarah,"ucapnya.

Hadi mengatakan, jika pendekatannya pelayanan masyarakat, mestinya ke Bontang. Tapi jika ekonomi, Hadi menyarankan untuk dihitung terlebih dahulu agar tidak ada yang dirugikan. 

"Kalau saya, lebih cenderung pada pelayanan masyarakat (Bontang), silakan tafsirkan sendiri," tutupnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.