Kaltimtoday.co, Bontang - Permasalahan tapal batas Kampung Sidrap belum ada titik temu. Hingga saat ini, Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan itu masih masuk di Kabupaten Kutai Timur. Padahal, Gubernur Kaltim, Isran Noor pada saat Rakor DPD Nasdem Oktober 2021 lalu telah menegaskan bahwa Kampung Sidrap pasti menjadi bagian dari Bontang.

Di 2022 ini, komitmen yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sehingga saat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Bontang dalam rangka menghadiri acara pelantikan Serantai Bontang, Hadi langsung dimintai tanggapan.

"Kalau saya dari dulu, itu selesaikan secara adat," ujarnya sambil tertawa, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, permasalahan tapal batas Kampung Sidrap ini tergantung pandangannya. Jika  pandangannya sumber daya, maka harus dihitung secara ekonomis, sedangkan jika pandangannya pendekatan pelayanan masyarakat, cari yang memudahkan bagi masyarakat. 

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

 

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

"Ini dua pendekatan yang harus dipadukan. Pendekatan pelayanan masyarakat dan pendekatan sumber daya. Biasanya, kalau daerah sengketa itu, ada sesuatu di dalamnya," kata Hadi.

Progres penyelesaian permasalahan tapal batas ini pun, lanjut Hadi, sejak dirinya masih duduk di DPRD Kaltim, hingga kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim, masih belum selesai. Untuk percepatan pun, Hadi menyerahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten Kutim dan Pemerintah Kota Bontang.

"Kalau provinsi kan hanya fasilitasi saja," imbuhnya.

Jadi kan ini, sambungnya, persoalan sumber daya dan perekonomian. Dimana-mana, kata Hadi jika ada daerah perbatasan yang akan jadi pembicaraan utamanya itu sumber daya dan ekonomi. Tapi, semangatnya sebenarnya pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami serahkan Bontang dan Kutim untuk bermusyawarah,"ucapnya.

Hadi mengatakan, jika pendekatannya pelayanan masyarakat, mestinya ke Bontang. Tapi jika ekonomi, Hadi menyarankan untuk dihitung terlebih dahulu agar tidak ada yang dirugikan. 

"Kalau saya, lebih cenderung pada pelayanan masyarakat (Bontang), silakan tafsirkan sendiri," tutupnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.