Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten Berau tengah mempersiapkan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai instansi mandiri yang terpisah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Berau.

Kepala BPBD Berau Masyhadi menjelaskan, pembentukan Dinas Damkar dilakukan bukan tanpa alasan. Selain karena hal itu sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, pembentukan instansi baru itu bertujuan agar fokus kerja tidak terbagi.

Secara regulasi, menurutnya, pembentukan Dinas Damkar mengikuti Permendagri Nomor 16/2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota sebagai amanat dari Perarutan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah. 

"Kalau tahapan pembentukan itu, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Berau yang proses. Kita menunggu proses itu masuk di Bapemperda. Lalu tunggu penjadwalan di dewan kapan, kita siap ikuti," ungkapnya.

Dengan adanya regulasi itu, menurutnya, pembentukan Dinas Damkar tentu memiliki keuntungan tersendiri. Terutama, konsentrasi dan kinerja tidak akan terbagi lagi antara bagian kebencanaan dan bagian kebakaran.

"Artinya masing-masing, BPBD maupun Damkar akan lebih konsen ke peningkatan kualitas layanan, peningkatan efektivitas, dan kapasitas," jelasnya.

"Kalau BPBD sendiri fokus utamanya kebencanaan. Kalau istilah di Kemendagri terpisah antara kebencanaan dan kebakaran pemukiman. Kalau bergabung juga sebenarnya oke. Cuma fokusnya jadi dua. Fokus bencana dan fokus kebakaran," sambungnya.

Selama ini, diakuinya, kinerja bagian kebencanaan dan kebakaran berjalan cukup baik. Namun, dengan adanya pemisahan ini dirinya yakin pelayanan akan lebih maksimal mengingat fokus pekerjaan tidak terbagi lagi.

"Harapan kami, kami lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik itu BPBD maupun Damkar. Untuk organisasi yang tepisah tetap kita bangun koordinasi," tandasnya.

[MGN | RWT]