Kaltimtoday.co, Bontang - Pemkot Bontang bakal memastikan data terkait warga miskin benar-benar valid. Tidak lagi bergantung pada Kementerian Sosial (Kemensos), Bontang akan melakukan pengumpulan data mandiri agar data yang dihasilkan sesuai dengan realitas di lapangan.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menjelaskan, selama ini data terkait warga miskin selalu berpedoman pada data Kemensos. Data Kemensos ini, kata Agus, cukup dipertanyakan validitasnya lantaran Pemkot tak pernah tahu siapa dan di mana warga yang terdata tersebut. Tiba-tiba saja data angka kemiskinan hadir, sementara di satu sisi, Pemkot tak bisa mengakses detil data. Ini setidaknya berdasar keterangan Kadisos-PM Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati dalam membahas kemiskinan dan stunting (tengkes) di Rupatama Kantor Wali Kota, Rabu (9/4/2025). 

"Persoalannya karena data mereka tidak bisa dipertanggunjawabkan," kata Agus usai rapat, Rabu (9/4/2025) sore.

Data yang tidak jelas ini, sebutnya, berakibat cukup krusial. Pemkot tak bisa merumuskan strategi yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan. Sasaran program pun jadi sulit ditentukan sebab hal paling mendasar saja, terkait data, masih tak jelas.

"Makanya saya tegaskan, kami (Pemkot) tidak akan pakai data kementerian. Kami akan pakai data yang dikelola sendiri," sebutnya.

Untuk mengoleksi data sendiri, Pemkot berencana menggerakkan seluruh ketua RT di Bontang. Mereka akan ditugaskan mendata warganya langsung. Harapannya, kata Agus, data yang dihasilkan lebih jelas dan tentunya sesuai dengan realita karena pendataan dilakukan langsung oleh wakil pemerintah di tingkat paling dasar: Ketua RT.

"Nanti kami beri waktu sekitar 2 bulan untuk ketua RT mendata warganya yang masuk kategori miskin. Kami meminta agar pendataan dilakukan betul-betul, jangan ada pilih kasih atau berdasarkan kedekatan," bebernya.

Pemkot, sebut Agus, tentu tidak sekadar meminta para ketua RT bekerja ekstra membantu menyukseskan program pemerintah. Ini tentu diikuti dengan reward. Paling utama, menaikkan insentif ketua RT jadi Rp2 juta. 

"Mereka ada di garda terdepan dalam menyukseskan program kerja pemerintah juga. Jadi tentu kinerja mereka layak mendapat apresiasi," ungkapnya.

Politikus Gerindra ini menegaskan, Pemkot Bontang di bawah kepemimpinan Neni-Agus berkomitmen penuh meningkatkan kesejahteraan warga. Misalnya, pengentasan miskin ekstrem dalam 100 hari kerja pertama. Dan pengentasan miskin yang akan coba dikebut dalam setahun awal pemerintahan mereka.

"Ini komitmen kami," tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kemensos, total warga Bontang yang mengalami miskin ekstrem ialah 22 orang, keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 18.389; jumlah individu DTKS 43.273. Kemudian total KK yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) 2.948; Penerima Bantuan Iuran (PBI) individu 23.164; dan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) daerah 500 orang.

[RWT]