Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kaltim mendapat masukan dari akademisi Universitas Mulawarman, khususnya dalam evaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis (Gratispol). Masukan tersebut mengacu pada keterlambatan pencairan gratispol, hingga mengakibatkan sejumlah mahasiswa baru menalangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebelum pencairan.

Akademisi Universitas Mulawarman, Fajar Apriani menyoroti soal keterlambatan pencairan tersebut dalam acara Arus Bawah, "Tu Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya" di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).

"Masukan kami jangan sampai seperti tahun ini, karena proses pencairan sedikit terlambat, akhirnya mahasiswa harus menalangi dulu UKT mereka," kata Fajar Apriani.

Keterlambatan pencairan program justru menimbulkan masalah di tingkat kampus, terutama terkait pengelolaan keuangan dan kelancaran aktivitas akademik.

"Baik itu kampus negeri dan swasta, keterlambatan pencairan tersebut tentu mengganggu pengelolaan keuangan secara langsung," imbuhnya.

Merespon hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengakui bahwa pelaksanaa Gratispol di tahap awal ini tentu masih mengalami sejumlah kendala dan tantangan tersendiri. Belum lagi soal kebijakan efisiensi pusat yang nantinya akan berdampak pada keuangan fiskal di Kaltim sendiri.

Terkait masukan dari akademisi agar tidak ada mahasiswa yang harus menalangi UKT terlebih dahulu, tentu menjadi bagian dari evaluasi program pendidikan gratis.

"Kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memang sedang menunggu SK dari kementerian. Sementara di waktu yang bersamaan, pihak universitas harus segera menarik pembayaran SPP. Di situlah letak persoalannya, dan ini tentu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang," ungkap Seno.

Pencairan Gratispol masuk pada anggaran perubahan, yang jatuh pada bulan Oktober-November 2025. Untuk tahun depan, pihaknya akan menyiapkan anggaran yang lebih untuk memperluas jangkauan penerima Gratispol tersebut.

"Insyaallah, hal serupa tidak akan terjadi lagi di tahun depan. Bagi mahasiswa yang terlanjur melakukan pembayaran UKT tahun ini, mekanisme pengembaliannya juga telah disiapkan oleh kampus terkait ya," tutupnya.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran besar senilai Rp1,4 triliun program Gratispol pada tahun 2026. Alokasi ini disiapkan untuk mahasiswa S1 semester 1-8, juga mahasiswa S2 dan S3.

[RWT]