Kaltimtoday. co, Penajam – Sebanyak 110 Pejabat administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti uji kompetensi (assessment) untuk Jabatan Tinggi Pratama (JPT).

Pj Sekretaris Daerah PPU, Tohar mengatakan, asesmen itu merupakan bagian dari usaha tata kelola administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Terlepas dari apapun, kegiatan ini merupakan bagian tata kelola administrasi dan pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU,” jelas Tohar.

Pelaksanaan asesmen jabatan administrator tahun 2022 kali ini, pemerintah daerah melibatkan 13 orang asesor dari BKPSDM Provinsi Jawa Timur. Asesmen ini diprioritaskan bagi pejabat dengan golongan pangkat minimal IVA.

Baca Juga: Rakorda PPPA Usai, Pemda PPU Hasilkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang Signifikan

 

Baca Juga: Sekda PPU Sebut Kolaborasi Penting untuk Jaga Lingkungan Tetap Bersih dan Sehat

Baca Juga: Pj Bupati PPU Instruksikan OPD Segera Lakukan Persiapan Natal dan Tahun Baru

Baca Juga: Suasana Haru Warnai Apel di Penghujung Jabatan Bupati PPU Hamdam

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: DPRD PPU Setujui Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

Baca Juga: Ada Jemaah Haji Berusia 82 Tahun, Pemda PPU Beri Perhatian Berupa Fasilitas Kesehatan

Baca Juga: Gelar Rembuk Stunting 2023, Pemda PPU Minta Kerja Kolaboratif Antar Sektor

Baca Juga: Pemkab PPU Peringati Hari Otonomi Daerah, Sekda Harap Semua Tujuan Daerah Tercapai

Baca Juga: Asa Pemkab PPU Dapatkan Penghargaan Kabupaten Sehat

Baca Juga: Pemkab PPU Dinilai Kurang Serius Tangani Stunting

Baca Juga: Nilai APBD PPU 2023 Kembali Naik, Legislatif Apresiasi Kinerja Pemda

Baca Juga: Banyak Pimpinan OPD Kosong, DPRD PPU Minta Pemda Segera Lakukan Pengisian

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab PPU Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, proses asesmen kali ini mengacu pada UU 15/2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah terkait serta Perka BKN 26/2019. Asesmen ini dilaksanakan sekali dalam tiga tahun.

“Asesmen ini kami laksanakan dari tanggal 7-12 Februari, dengan sekitar 20 orang pejabat per hari,” ujar Khairudin.

Asesmen menjadi salah satu syarat para pejabat eselon III bisa mengikuti lelang jabatan JPT. Hasil penilaian tersebut juga bisa dijadikan acuan bagi pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah untuk melakukan mutasi.

“Pada saat nanti ada seleksi terbuka pada jabatan eselon II yang kosong, mereka bisa ikut karena sudah punya ‘SIM’. Jadi tidak perlu asesmen lagi dan tinggal ikut uji kompetensinya. Dari hasil asesmen nanti bisa dinilai, seorang pejabat itu cocoknya di mana,” tuturnya.

[ALF | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.