Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menginginkan adanya ruang yang disediakan untuk berdiskusi bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyangkut kejelasan status berbagai sektor di Kecamatan Sepaku.

Untuk diketahui, Sepaku kini sudah masuk kawasan inti IKN baru di Kaltim tersebut. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa. Dia mengatakan, idealnya ada ruang diskusi dengan Badan Otorita IKN Nusantara. Terutama mengenai Undang-undang IKN yang sudah disahkan dan peraturan turunannya.

"Adanya ruang yang disediakan untuk berdiskusi menyangkut IKN, agar Pemkab PPU dapat mempersiapkan semua yang diperlukan untuk menyinergikan kebijakan dengan rencana pemindahan IKN Indonesia tersebut," jelasnya.

Pemkab PPU ingin mendiskusikan kepentingan kabupaten yang terakomodasi dalam rencana pemindahan IKN ke wilayah Bumi Mulawarman. Termasuk, kepastian aset daerah yang masuk wilayah IKN Nusantara.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan. Apalagi Sepaku kini menjadi induk bagian wilayah yang diambil menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara.

"Aset Pemkab PPU yang masuk wilayah IKN itu, ada sejumlah aset fisik dan non fisik," ujarnya.

 

Baca Juga: RPJMD PPU Fokuskan Konektivitas dan Pengembangan Kawasan Penyangga IKN

Baca Juga: Hadapi Tantangan Budaya IKN, DKD Kaltim Apresiasi Respons Pemda PPU

Baca Juga: Pemkab PPU Dorong Dewan Kesenian Jadi Penjaga Identitas Budaya

Baca Juga: Libur Lebaran Dongkrak Kunjungan Wisata di PPU, 102 Ribu Orang Serbu Pantai dan Ekowisata

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Efek IKN dan Akses Pulau Balang, Wisata PPU Kebanjiran Pengunjung

Baca Juga: IKN dan Pulau Balang Jadi Magnet Baru Wisata PPU

Baca Juga: Kompleks Kemenko di IKN Ditarget Rampung Juni 2025, Siap Tampung Ribuan ASN

Baca Juga: Babulu Disiapkan Jadi Titik Layanan Kesehatan Strategis Penyangga IKN

Baca Juga: Wakil Bupati Sampaikan Rancangan Awal RPJMD PPU, Soroti Tantangan Pascapemindahan IKN

Baca Juga: BKAD PPU Fokus Sertifikasi Tanah di Bawah Badan Jalan

Baca Juga: Aset Tak Layak Pakai Diinventarisasi, BKAD Dorong Pemusnahan Tepat Prosedur

Baca Juga: Yayasan Arsari dan IKN Bangun Suaka Orangutan di Pulau Kelawasan

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sejumlah aset diupayakan tetap dalam kepemilikan Pemkab apabila Sepaku keluar dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemkab PPU telah menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku dan aset tanah seluas 43 hektare di kawasan Peternakan Trunen tidak diambil alih.

Lahan milik Pemkab PPU itu seluas 43 hektare yang memiliki bangunan peternakan sapi dan guest house, lokasinya cukup strategis berhadapan langsung dengan pintu masuk menuju lokasi inti IKN Nusantara.

Selain itu, terdapat 45 ASN (aparatur sipil negara) Pemkab PPU yang bertugas di Sepaku, serta di Kelurahan Sepaku, Maridan, Pemaluan dan Kelurahan Mentawir.

"Aset pemerintah kabupaten serta ASN di IKN perlu diperjelas statusnya, dan diharapkan agar Badan Otorita juga membangun daerah penyangga di sekitar kawasan IKN," tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.