Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menginginkan adanya ruang yang disediakan untuk berdiskusi bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyangkut kejelasan status berbagai sektor di Kecamatan Sepaku.

Untuk diketahui, Sepaku kini sudah masuk kawasan inti IKN baru di Kaltim tersebut. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa. Dia mengatakan, idealnya ada ruang diskusi dengan Badan Otorita IKN Nusantara. Terutama mengenai Undang-undang IKN yang sudah disahkan dan peraturan turunannya.

"Adanya ruang yang disediakan untuk berdiskusi menyangkut IKN, agar Pemkab PPU dapat mempersiapkan semua yang diperlukan untuk menyinergikan kebijakan dengan rencana pemindahan IKN Indonesia tersebut," jelasnya.

Pemkab PPU ingin mendiskusikan kepentingan kabupaten yang terakomodasi dalam rencana pemindahan IKN ke wilayah Bumi Mulawarman. Termasuk, kepastian aset daerah yang masuk wilayah IKN Nusantara.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan. Apalagi Sepaku kini menjadi induk bagian wilayah yang diambil menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara.

"Aset Pemkab PPU yang masuk wilayah IKN itu, ada sejumlah aset fisik dan non fisik," ujarnya.

 

Baca Juga: Target Baru Presiden Prabowo untuk IKN: Mulai Berkantor dan Pindahkan ASN 17 Agustus 2028

Baca Juga: Masjid Negara IKN Siap Digunakan untuk Salat Idulfitri 2025, Kapasitas Capai 60.000 Jemaah

Baca Juga: Sudah Serap Anggaran Rp 836 Miliar, Bendungan Sepaku Semoi Belum BIsa Suplai Air ke IKN

Baca Juga: OIKN Jelaskan Penyebab dan Upaya Penanganan Banjir di Sepaku

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Desa Loh Sumber Dorong Regenerasi Petani Muda untuk Hadapi Persaingan Era IKN

Baca Juga: Wandi Sebut Dapil IV Siap Jadi Penyangga Pangan Utama untuk IKN

Baca Juga: AHY Dorong Pengusaha Kadin Berperan dalam Pembangunan IKN

Baca Juga: Banjir Rendam Wilayah Sekitar IKN di Sepaku, Ratusan Rumah dan Jiwa Terkena Dampak

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Produk Hortikultura untuk IKN Berstandar Prima Tiga

Baca Juga: Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN

Baca Juga: Dukung IKN dan Masyarakat Lokal, DKP PPU Pastikan Produk Pangan Bebas Residu

Baca Juga: Duta Lingkungan Hidup, Langkah Strategis DLH PPU Menghadapi Tantangan IKN

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sejumlah aset diupayakan tetap dalam kepemilikan Pemkab apabila Sepaku keluar dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemkab PPU telah menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku dan aset tanah seluas 43 hektare di kawasan Peternakan Trunen tidak diambil alih.

Lahan milik Pemkab PPU itu seluas 43 hektare yang memiliki bangunan peternakan sapi dan guest house, lokasinya cukup strategis berhadapan langsung dengan pintu masuk menuju lokasi inti IKN Nusantara.

Selain itu, terdapat 45 ASN (aparatur sipil negara) Pemkab PPU yang bertugas di Sepaku, serta di Kelurahan Sepaku, Maridan, Pemaluan dan Kelurahan Mentawir.

"Aset pemerintah kabupaten serta ASN di IKN perlu diperjelas statusnya, dan diharapkan agar Badan Otorita juga membangun daerah penyangga di sekitar kawasan IKN," tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.