Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menginginkan adanya ruang yang disediakan untuk berdiskusi bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyangkut kejelasan status berbagai sektor di Kecamatan Sepaku.

Untuk diketahui, Sepaku kini sudah masuk kawasan inti IKN baru di Kaltim tersebut. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa. Dia mengatakan, idealnya ada ruang diskusi dengan Badan Otorita IKN Nusantara. Terutama mengenai Undang-undang IKN yang sudah disahkan dan peraturan turunannya.

"Adanya ruang yang disediakan untuk berdiskusi menyangkut IKN, agar Pemkab PPU dapat mempersiapkan semua yang diperlukan untuk menyinergikan kebijakan dengan rencana pemindahan IKN Indonesia tersebut," jelasnya.

Pemkab PPU ingin mendiskusikan kepentingan kabupaten yang terakomodasi dalam rencana pemindahan IKN ke wilayah Bumi Mulawarman. Termasuk, kepastian aset daerah yang masuk wilayah IKN Nusantara.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan. Apalagi Sepaku kini menjadi induk bagian wilayah yang diambil menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara.

"Aset Pemkab PPU yang masuk wilayah IKN itu, ada sejumlah aset fisik dan non fisik," ujarnya.

 

Baca Juga: Samsun Tekankan Infrastruktur Pertanian Kukar Harus Diperkuat untuk Amankan Pasokan Pangan IKN

Baca Juga: DPRD Kaltim Desak Penertiban Aset Tidur, Pemprov Diminta Tegas Ambil Alih dan Optimalkan PAD

Baca Juga: Baharuddin Muin Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Warga PPU di Tengah Laju Pembangunan IKN

Baca Juga: Andalkan Padi Gogo Varietas Unggul, Otorita IKN Targetkan Hasil Panen di Lahan Kering Capai 4 Ton per Hektare

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Perkuat Visi Forest City, Otorita IKN Tanam 500 Pohon dan Jadikan Penghijauan Rutinitas Dua Mingguan

Baca Juga: Lambatnya Penurunan Stunting Jadi Alarm Bagi Masa Depan SDM Kaltim Menjelang IKN

Baca Juga: Investasi Rp900 Miliar, Otorita IKN Bangun PLTS 50 MW untuk Wujudkan Sustainable Forest City

Baca Juga: Badan Bank Tanah RI Harap Unmul Jadi Mitra Akademik Strategis, Landsmart Campus Series Dorong Penguatan Tata Kelola Aset Negara di Era IKN

Baca Juga: Izin UMKM Disalahgunakan Jadi Prostitusi Terselubung, Satpol PP Kaltim: Ini Legalitas Terselubung

Baca Juga: OIKN Dorong Pusat Kebudayaan Jadi Ikon Baru, Wujudkan Ruang Budaya Inklusif di Sumbu Kebangsaan

Baca Juga: IKN Jadi Venue Lari Trail Internasional, Peserta dari Jepang Puji Alam Nusantara

Baca Juga: IKN Jadi Arena Lari Trail Nasional, Basuki Hadimuljono Janji Dukung Kejuaraan Berikutnya

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sejumlah aset diupayakan tetap dalam kepemilikan Pemkab apabila Sepaku keluar dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemkab PPU telah menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku dan aset tanah seluas 43 hektare di kawasan Peternakan Trunen tidak diambil alih.

Lahan milik Pemkab PPU itu seluas 43 hektare yang memiliki bangunan peternakan sapi dan guest house, lokasinya cukup strategis berhadapan langsung dengan pintu masuk menuju lokasi inti IKN Nusantara.

Selain itu, terdapat 45 ASN (aparatur sipil negara) Pemkab PPU yang bertugas di Sepaku, serta di Kelurahan Sepaku, Maridan, Pemaluan dan Kelurahan Mentawir.

"Aset pemerintah kabupaten serta ASN di IKN perlu diperjelas statusnya, dan diharapkan agar Badan Otorita juga membangun daerah penyangga di sekitar kawasan IKN," tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.