Kaltimtoday.co - Sebanyak 344 guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Para akademisi menyoroti ketimpangan antara pejabat negara yang menikmati gaji besar dan fasilitas mewah, sementara masyarakat justru terbebani kondisi ekonomi sulit dan pajak yang semakin tinggi.

Koordinator aliansi, Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, menilai bahwa kebijakan penggajian dan tunjangan pejabat, khususnya di legislatif dan BUMN, telah melukai rasa keadilan publik.

“Gaji dan fasilitas berlebihan kepada anggota legislatif yang masih aktif, maupun pensiun seumur hidup bagi yang purna tugas, serta penggajian direksi dan komisaris BUMN yang mencapai miliaran rupiah per bulan, jelas melukai rasa keadilan dan harus ditinjau ulang,” tegas Sulistyowati dalam konferensi pers daring, Senin (1/9/2025).

Kebijakan Anggaran Dinilai Tidak Pro-Rakyat

Sulistyowati menilai kebijakan anggaran negara saat ini lebih banyak menguntungkan segelintir elite dibanding rakyat kecil. Bahkan, pemerintah daerah yang mengalami pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat justru menutup defisit anggaran dengan menaikkan berbagai jenis pajak.

“Pemerintah daerah menerjemahkan semua itu dengan kebijakan sewenang-wenang, seperti menaikkan pajak berlipat-lipat akibat pengetatan anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Situasi ini semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Daya beli menurun, harga kebutuhan pokok melambung, angka PHK meningkat, biaya pendidikan semakin mahal, hingga banyak industri tutup karena tingginya biaya produksi. Akibatnya, investor pun enggan menanamkan modal di Indonesia.

Pembangunan Dinilai Hanya Mengeksploitasi SDA

Lebih jauh, Sulistyowati menilai arah pembangunan pemerintah tidak lagi berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebaliknya, kebijakan justru mengedepankan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan mengurangi ruang hidup masyarakat adat.

“Kondisi seperti ini membuat rakyat mulai kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, dan marah,” tegasnya.

Tujuh Desakan Guru Besar untuk Pemerintah

Dalam pernyataannya, Aliansi Akademisi Peduli Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan utama guna mengatasi krisis nasional yang tengah berlangsung, yaitu:

1. Merestrukturisasi kabinet dan pejabat lembaga pemerintahan agar lebih ramping, efisien, dan berintegritas.

2. Meninjau ulang kebijakan politik anggaran yang tidak berbasis data ilmiah, dengan mengalihkan sumber dana dari pajak rakyat ke perampasan aset koruptor serta pengusaha SDA penerima fasilitas negara.

3. Mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rakyat miskin, pendidikan, dan kesehatan sebagai hak, bukan sekadar bantuan.

4. Meninjau kembali gaji jumbo pejabat legislatif aktif, purna tugas, serta direksi BUMN.

5. Memprioritaskan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta mengkaji ulang produk hukum instan yang merugikan publik.

6. Memberantas korupsi dan gratifikasi sebagai kejahatan luar biasa.

7. Menolak darurat militer/sipil yang berpotensi represif, menghentikan manipulasi sejarah, serta mencegah diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender.

[RWT]