Kaltimtoday.co, Samarinda - Ada beberapa hal yang dibahas DPRD Kaltim bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim pada Senin (14/6/2021). Secara umum, agenda rapat membahas soal evaluasi kegiatan Kaltim pada tahun anggaran 2021 dan rencana kegiatan APBD-P 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy mengungkapkan bahwa, realisasi anggaran APBD 2021 dibahas kedua belah pihak, yakni terkait dengan mampu atau tidaknya menyerap sampai APBD tersebut selesai. Terlebih, APBD perubahan semakin dekat.

Namun yang lebih banyak dibahas adalah mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan kelistrikan. Disebutkan Agus, di Kaltim masih ada 220 desa yang belum dialiri listrik. Sehingga pada 2021 maupun 2022, realisasi untuk kegiatan Dinas ESDM maupun PLN ini akan lebih digaungkan untuk mengurangi desa yang belum ada listrik.

"Mudah-mudahan bisa berkurang lah pada 2021 ini," ungkap Agus.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim, Christianus Benny bahwa, untuk tahun ini ada sekitar 30 desa yang dibantu. Sedangkan pihaknya hanya mampu mengadakan bantuan PLTS di 6 desa.

"Tiap tahun kalau 6 desa dari sekian ratus desa itu ya hampir 30-an tahun kan. Jadi kalau tidak dibantu dengan PLN juga kami enggak bisa. Jadi kami butuh bantuan dari berbagai pihak," beber pria yang akrab disapa Benny itu.

Bantuan PLTS sudah berjalan. Tahun ini sudah dilelang dan pada Agustus sudah terlaksana dan akhir November ditargetkan selesai. Pada 2022 nanti, juga ada 6 desa yang ditarget untuk dialiri listrik. Sehingga rata-rata tiap tahun ada 6 desa yang terbantu. Bantuan ini diprioritaskan untuk daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota.

"Untuk tahun ini ada di Desa Enggelam, Desa Tadoan, Muara Layung, Tanjung Soke, Muara Wis, dan Long Lamcin. Jadi ada yang di Kukar, Kubar, Berau, dan Paser," tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Dinas ESDM Kaltim juga sudah mempresentasikan dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait implementasi di energi baru terbarukan (EBT).

"Karena nanti kita tahu bersama, 2025 sudah ada pengurangan dari bahan bakar fosil, batu bara. Untuk PLTU yang ada di Kaltim, yang perlu diremajakan adalah di Tanjung Batu. Itu berdasarkan laporan. Tapi itu bertahap. Artinya tidak langsung semua diganti," lanjut Benny.

Memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Saat presentasi dengan PLN beberapa waktu silam, pada 2060 lah baru bisa terlaksana. Namun, jika memanfaatkan biomassa dari perkebunan kelapa sawit, kehutanan, atau limbah lainnya diharapkan pelaksanaannya bisa lebih cepat sebelum 2060. Dengan catatan, hal itu harus konsisten jika ingin mengganti bahan baku fosilnya.

"Kalau dari kami sudah siap sejak 2019. Kami sudah proses kerja sama hirilisasi metanol. Itu salah satu yang sudah dilaksanakan. Mungkin nanti ada beberapa kerja sama. Termasuk dengan akademisi kehutanan untuk pembentukan cairan nano yang selama ini dicampur dengan kosmetik. Itu nilainya sangat mahal," tambahnya.

Di satu sisi, pihaknya tengah proses untuk penghematan EBT. Secara maksimal untuk EBT demi mengurangi penggunaan energi fosil.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]