Kaltimtoday.co, Samarinda - Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan melakukan demo di depan Balai Kota, Jalan Kesuma Bangsa Samarinda. Mereka menuntut pencopotan Kepala SDN 007 Samarinda, akibat keterlibatannya dalam kasus pelecehan pelajar.

Meski dugaan pelecehan dilakukan oleh oknum guru di sekolah tersebut, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah justru dituding berupaya melindungi pelaku dengan menawarkan mediasi kepada keluarga korban.

Mereka diduga mencoba membujuk keluarga korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, bahkan sempat menyodorkan sejumlah uang. Namun, upaya tersebut ditolak mentah-mentah oleh orang tua korban yang bersikeras menuntut keadilan.

Menurut Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan, tindakan kepala sekolah dan wakilnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk mediasi dalam kasus kekerasan seksual. Pelanggar aturan ini dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Kami sangat kecewa dengan sikap kepala sekolah dan wakilnya. Seharusnya mereka melindungi korban, bukan malah melindungi pelaku," ujar Hidayat selaku Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan.

Mereka menuntut agar oknum guru dihukum seberat-beratnya dan kepala sekolah serta wakilnya dicopot dari jabatan.

"Kasus pelecehan seksual adalah kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai pelaku dan pihak-pihak yang melindunginya mendapat hukuman yang setimpal," ungkap Hidayat.

Sebagai informasi, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, serta keluarga korban. Mereka aktif mengadvokasi hak-hak korban dan menuntut keadilan dalam kasus ini.

[RWT]