Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim menggelar rapat dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim pada Selasa (6/4/2021) di gedung E, lantai 1, kompleks DPRD Kaltim.

Di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Dari 4 OPD, ada 1 yang tak hadir yakni Dispusip.

Ditemui seusai rapat, Wakil Ketua Pansus LKPJ yakni Rusman Ya'qub mengungkapkan bahwa, kelima OPD tersebut berkaitan dengan misi kelima gubernur. Yakni berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Disebutkan Rusman, alokasi anggaran yang ada di BKD termasuk paling besar dibanding dengan OPD lain yaitu sebesar Rp 34 miliar. Sedangkan anggaran untuk Balitbangda adalah Rp 16 miliar. Kemudian untuk Diskominfo berada di angka Rp 25 miliar. Itu pun mengalami semacam refocusing anggaran akibat Covid-19.

"Jadi tadi Pansus banyak mendalami beberapa hal. Misalnya untuk BKD, bagaimana tentang analisis kebutuhan kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltim. Tapi sayang bukan kepala dinasnya tadi yang datang," ungkap Rusman kepada awak media.

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Bapelitbang PPU Dorong Pelaku UMKM dan OPD Daftarkan HAKI untuk Produk Lokal

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: Hetifah Sambut Positif Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2025

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Anggaran IKN Bertambah Rp42 Triliun di 2024 untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Baca Juga: Telan Rp87 Miliar, Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Membengkak dari Tahun Sebelumnya

 

Baca Juga: Sri Juniarsih Instruksikan OPD Persiapkan Peringatan 17an dan Hari Jadi Berau

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Demi mendapat jawaban yang lebih signifikan, Pansus akan mengagendakan kembali dan memparalelkan antara biro-biro organisasi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)-nya dengan BKD. Sebab ketiganya saling terkait dalam pengembangan kepegawaian.

"Kalau hari ini, menurut saya belum banyak yang bisa kami eksplor. Sebab masih berupa informasi-informasi. Pasti Pansus akan mendalami lagi dengan mengagendakan RDP kembali," lanjut Rusman.

Sedangkan untuk Diskominfo, tadi lebih membahas perihal big data. Selama ini, ucap Rusman, tentang data penduduk atau kebutuhan pembangunan ada di mana-mana. Artinya semua OPD mempunyai data masing-masing.

Akhirnya, sering terjadi antara satu data dengan data lainnya saling bertabrakan. Salah satunya seperti bantuan sosial (Bansos) dampak Covid-19. Dijelaskan Rusman, selama 2 bulan itu verifikasi dan validasi datanya tidak selesai. Hal itu menggambarkan betapa lemahnya sistem pendataan di Kaltim.

"Maka dari itu, ke depan kita mengharapkan ada big data. Tapi itu harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data ini. Yang lain hanya supporting berdasarkan teknis dan spesifikasinya," jelas politisi dari Fraksi PPP itu.

Begitu pula dengan Balitbangda. Rusman mengakui bahwa perencanaan yang benar adalah perencanaan yang berdasar kepada penelitian. Menurutnya, selama ini sering kali suatu kebijakan direncanakan namun tak sesuai dengan hasil penelitian.

"Jangan heran kalau kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Pertama, input perencanaannya tidak berdasar pada hasil penelitian, kajian ilmiah, dan tidak menggunakan data pilah penduduk. Sebab program pembangunan kan ending-nya itu di rakyat," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]