Kaltimtoday.co, Tenggarong — Salah satu perusahaan tambang batu bara ingin membuka lahan di Kecamatan Kembang Janggut dan Muara Kaman. Sebelum melakukan aktivitasnya, pihak perusahaan yakni PT Indo Bara Pratama (IBP) melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah turut menghadiri sosialisasi pertambangan di Hotel Elty Singgasana Tenggarong pada Kamis (9/6/2022).

Bupati Kukar menyebutkan, sosialisasi sebagai bentuk agar hubungan antara Pemkab dan perusahaan satu pemahaman. Baik dari sisi perizinan maupun rencana kegiatannya. Sebab, investasi harus dikawal dan diamankan di tingkat daerah.

"Setiap ada kegiatan pasti ada persoalan sosial kemasyarakatannya. Jadi pesan saya, pendekatannya tidak hanya murni yuridiksi tapi juga aspek de factonya," kata Edi.

Program tanggung jawab sosial dan kemitraan harus menjadi perhatian perusahaan. Kemudian mengedepankan program pemberian masyarakat (PPM) dan sudah jelas aturannya.

Maka diprioritaskan kepada masyarakat yang berada di ring 1, ring 2 dan ring 3. Artinya, jangan banyak lagi dalam bentuk charity atau sumbangan tapi lebih banyak program pemberdayaan masyarakat.

Edi meminta agar perusahaan melakukan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karenanya, BUMDes perlu melakukan evaluasi untuk membangun kepercayaan. Sebab, dari pengalaman sebelumnya ada oknum-oknuk yang membuat citra Perusda dan BUMDes tercoreng.

"Perusahaan juga kami minta agar punya kepedulian tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di BUMDes dan desa," imbuhnya.

Diketahui, pembukaan lahan pertambangan nantinya berada Kembang Janggut. Lokasinya di Desa Long Beleh Modang, Long Beleh Halok dan Muai, sedangkan jetty yang di Muara Kaman.

Sementara Camat Kembang Janggut Tego Yuwono menambahkan, pihaknya meminta agar memperdayakan masyarakat, BUMDes dan Desa. Beberapa waktu lalu, ada 11 desa di Kembang Janggut bergabung menjadi satu BUMDes. Sudah mengantongi 3 izin dari kementerian yakni Hukum dan HAM, KemendesPDTT, dan Kemendagri.

Dia menyebutkan, 11 BUMDes yang bergabung memiliki pendanaan mencapai sekitar Rp7,1 miliar.

"Jadi tidak ada alasan lagi untuk perusahaan itu tidak membagi pekerjaan itu. Sudah ada amanat peraturan untuk memberdayakan masyarakat desa. Jangan hanya menjadi penonton saja, orang luar datang tapi kita tidak dapat apa-apa," tuturnya

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.