Catatan Rizal Effendi (Jurnalis Senior, Mantan Wali Kota Balikpapan)

PRESIDEN Jokowi telah purnatugas, dan Menteri Perhubungan juga sudah berganti, dari Budi Karya Sumadi ke Dudy Purwagandhi. Mengingat situasi ini, ada baiknya meninjau kembali rencana alih status Bandara IKN. Sebaiknya, bandara tersebut dikembalikan ke rencana semula sebagai bandara VVIP.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, yang menilai bahwa alih status bandara IKN dari VVIP menjadi bandara komersial bisa menciptakan kompetisi tidak sehat dan bahkan membuat bandara terdekat berisiko sepi atau bahkan mati.

“Perubahan status bandara IKN bisa memengaruhi keberadaan dan bisnis Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda,” ujar Purwadi dalam keterangannya seperti dilansir oleh Bisnis.com, Senin (21/10).

Rencana alih status bandara IKN mencuat setelah pesawat kepresidenan RJ-85 yang membawa Jokowi mendarat pertama kali di Bandara IKN, Selasa (24/9), sebulan sebelum masa tugasnya berakhir. Jokowi menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Menhub untuk segera mengubah bandara tersebut menjadi bandara komersial agar lebih bermanfaat.

“Jangan hanya untuk VVIP, tidak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, dan yang ingin terbang ke dan dari IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” jelasnya.

Presiden bahkan saat itu telah memperkirakan angka penumpang. Ia memperkirakan Bandara IKN akan melayani 200 ribu penumpang sampai Desember, dan selanjutnya, kapasitasnya bisa mencapai 7 juta penumpang per tahun.

Meski demikian, hingga masa tugasnya berakhir pada 20 Oktober 2024, belum ada kabar lebih lanjut apakah Perpres terkait alih status ini sudah diterbitkan atau belum. Sebelumnya, telah terbit Perpres No 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Very Very Important Person (VVIP) untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pasal 2 Perpres tersebut dijelaskan bahwa bandara VVIP adalah bandara khusus untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN.

Belum rampung pembangunannya, Jokowi sudah memiliki gagasan baru untuk mengubah bandara VVIP menjadi bandara komersial dengan nama Bandara Internasional Nusantara atau Nusantara International Airport.

Peletakan batu pertama pembangunan Bandara IKN dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 1 November 2023. Bandara ini berlokasi di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, sekitar 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Area bandara seluas 347 hektare, dengan runway berukuran 3.000 x 45 meter, taxiway A dan B (180 x 30 meter), serta apron 102.150 meter persegi. Terminal VVIP dan VIP memiliki luas 7.352 meter persegi.

Dijadwalkan Bandara IKN beroperasi penuh pada bulan Desember mendatang. “Pesawat terbesar yang dapat dilayani oleh bandara ini adalah Boeing 777-300 ER dan Airbus A380,” ujar Menhub Sumadi.

Konsep desain bandara mengintegrasikan unsur kearifan lokal dengan budaya Kalimantan yang tetap modern dan ramah lingkungan. Terminal VVIP dan VIP mengusung desain perisai suku Dayak, yang dikenal dengan istilah talawang.

Berdasarkan dokumen LPSE Kementerian PUPR, Proyek Pembangunan Bandara VVIP IKN yang dikerjakan Kementerian PUPR memiliki nilai anggaran Rp4,286 triliun, dengan pelaksana proyek adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. BUMN lain yang terlibat adalah PT Hutama Karya (Persero), yang bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas sisi darat, termasuk gedung VIP, menara pengawas lalu lintas udara (ATC), dan fasilitas pendukung lainnya.

INJOURNEY AIRPORTS SIAP 

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan kesiapannya sebagai pengelola Bandara IKN. “Prinsipnya, kita siap sebagai pengelola,” kata Dirut InJourney Airports, Faik Fahmi.

Menurut Faik, pengelolaan bandara di IKN nantinya akan menggunakan konsep multi-airport system, yaitu bandara komersial yang dikelola dalam satu kendali dengan Bandara Sepinggan Balikpapan.

InJourney atau Indonesian Journey adalah BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia, yang beranggotakan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, serta PT Sarinah. InJourney Airports mengelola 35 bandara di Indonesia, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Kualanamu Medan, I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Syamsuddin Banjarmasin, dan SAMS Sepinggan Balikpapan. Bandara APT Pranoto tidak masuk dalam jaringan pengelolaannya.

Menurut Purwadi, jika Bandara IKN dijadikan komersial, masyarakat akan memilih antara bandara baru, Balikpapan, atau Samarinda. Padahal, jumlah penduduk Kaltim terbatas sehingga lalu lintas penerbangan yang ramai hanya terjadi saat musim liburan seperti Lebaran atau Natal.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang komprehensif dan matang terkait pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk bandara. “Jangan sampai setelah selesai dibangun, baru muncul masalah pemeliharaan dan pengoperasian. Ujung-ujungnya, konsumen yang terbebani dengan harga tiket yang mahal dan kenaikan pajak,” tambahnya.

Beberapa pihak berpendapat bahwa alih status Bandara IKN tidak hanya memukul Bandara SAMS Sepinggan dan APT Pranoto, tetapi juga berdampak pada perekonomian di Balikpapan dan Samarinda. Masyarakat yang akan ke IKN bisa langsung turun di bandara baru dan bahkan menginap di hotel-hotel di IKN, sehingga ini akan memengaruhi tingkat hunian hotel di Balikpapan serta bisnis kuliner dan transportasi di sana.

Asmuran, seorang pengusaha angkutan di Balikpapan, meminta pemerintah untuk membatalkan atau menunda rencana alih status Bandara IKN. “Mungkin rencana tersebut bisa dilaksanakan jika IKN sudah ramai,” pintanya.

Sampai saat ini, saya belum melihat langsung perkembangan pembangunan Bandara IKN atau Nusantara Airport. Namun, laporan dari Otorita IKN menyebutkan bahwa bandara ini dijadwalkan selesai pada bulan Desember nanti.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi   kaltimtoday.co