Kaltimtoday.co, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kota Samarinda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda memberikan sosialisasi kepada PPNP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (4/3/2021).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan kembali tentang klasifikasi kepesertaan PPNPN merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dan juga perubahan terakhirnya yaitu Perpres 64 Tahun 2020.

Duta BPJS Kesehatan Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Ishmatul Fajriyah, menjelaskan bahwa, implementasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 penetapan jumlah peserta dalam satu keluarga adalah 5 anggota keluarga inti terdiri dari istri, suami dan tiga anak, selain anggota keluarga untuk peserta segmen PPNPN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Bagi tenaga kontrak, atau honorer yang memiliki anggota keluarga tambahan dapat mengalihkan kepesertaan anggota keluarga tambahannya menjadi peserta JKN-KIS segmen PBPU atau Bukan Pekerja (BP) agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ishmatul.

Selain aspek kepesertaan, Ishmatul menyampaikan perlunya melakukan pemutakhiran data PPNPN, guna memaksimalkan pelayanan kepada peserta. Proses administrasi kepesertaan pun lebih dioptimalkan dan lebih tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Dukung Program Gratispol Rudy-Seno, Disdikbud Kaltim Mulai Pendataan Pelajar dan Mahasiswa

 

Baca Juga: Hadiri HUT Gerindra ke-17, Tidar Samarinda Tegaskan Komitmen Jalankan Intruksi Prabowo

Baca Juga: Tanpa Bebani APBD, Andi Harun Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Hasil Efisiensi Anggaran

Baca Juga: Rektor Unmul Respons Penolakan Program Makan Bergizi Gratis: Jangan Pengaruhi Sektor Lain

Baca Juga: UNMUL Terima Pertukaran 12 Mahasiswa Jepang, Belajar Ilmu Kehutanan dan Budaya Daerah

View this post on Instagram

Baca Juga: Ratusan Mahasiswa di Samarinda Tolak Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

Baca Juga: Update Program Makan Bergizi Gratis di Samarinda, Enam Sekolah Ditargetkan Jadi Sasaran Tahap II

Baca Juga: Unmul Gencar Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Buka Daya Tampung 6.469 Kuota untuk Ajaran 2025/2026

Baca Juga: Inspektorat Dalami Audit Dishub Samarinda Soal Pengelolaan Parkir Bermasalah, Terancam Sanksi Administratif

Baca Juga: Pasar Murah Ramadan 2025 di Samarinda, Cek Jadwal dan Lokasinya!

Baca Juga: Jelang Pelantikan Kepala Daerah dan Retret di Magelang, Andi Harun Jalani Pemeriksaan Kesehatan Hari Ini

Baca Juga: Charity Night Sekolah Citra Kasih: Ajang Kreativitas hingga Donasi Pendidikan Daerah 3T 

 

Baca Juga: Rusmadi Wongso Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Perusda BKS: Hanya sebagai Saksi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ishmatul juga menjelaskan langkah-langkah serta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan Program JKN-KIS PPNPN. Satker mendaftarkan kepesertaan dan pembayaran iuran JKN-KIS PPNPN sesuai mekanisme penyesuaian iuran terbaru, yaitu 4% pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

"Kami berharap dengan sosialisasi ini dapat mendorong Satker untuk segera mendaftarkan PPNPN yang belum menjadi peserta JKN-KIS pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)," tutur Ishmatul.

Sementara itu Wahyudi, salah seorang peserta mengatakan, dirinya menyambut baik dengan adanya sosialisasi PPNPN ini, dengan substansi utama Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah untuk perbaikan Program JKN-KIS dari berbagai aspek, utamanya iuran pesertanya.

“Saya mewakili rekan-rekan peserta dari segemen PPNPN sangat senang denga nada sosialisasi ini, karena informasi yang kami peroleh tidak simpang-siur langsung dari sumbernya. Selain itu kami juga mendapat informasi baru tentang apa saja hak dan kewajiban sebagai peserta, saya secara pribadi sangat mendukung dengan adanya program JKN-KIS ini," ucap Yudi.

Yudi menambahkan melalui sosialisasi ini juga berharap nantinya PIC di satkernya dapat segera melaporkan setiap perubahan data ke BPJS Kesehatan.

“Ke depannya kami berharap agar para petugas di setiap Satker untuk lebih tertib administrasi baik penambahan maupun pengurangan peserta, mengingat kaitannya dengan hak pegawai, terlebih lagi berkaitan dengan kesehatan,” tutup Yudi.

[EJ | RWT | ADV]