Kaltimtoday.co, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kota Samarinda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda memberikan sosialisasi kepada PPNP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (4/3/2021).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan kembali tentang klasifikasi kepesertaan PPNPN merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dan juga perubahan terakhirnya yaitu Perpres 64 Tahun 2020.

Duta BPJS Kesehatan Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Ishmatul Fajriyah, menjelaskan bahwa, implementasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 penetapan jumlah peserta dalam satu keluarga adalah 5 anggota keluarga inti terdiri dari istri, suami dan tiga anak, selain anggota keluarga untuk peserta segmen PPNPN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Bagi tenaga kontrak, atau honorer yang memiliki anggota keluarga tambahan dapat mengalihkan kepesertaan anggota keluarga tambahannya menjadi peserta JKN-KIS segmen PBPU atau Bukan Pekerja (BP) agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ishmatul.

Selain aspek kepesertaan, Ishmatul menyampaikan perlunya melakukan pemutakhiran data PPNPN, guna memaksimalkan pelayanan kepada peserta. Proses administrasi kepesertaan pun lebih dioptimalkan dan lebih tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Kritik XR Bunga Terung untuk Pilkada Kaltim: Terjebak Populisme, Krisis Iklim Tak Jadi Prioritas

 

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

View this post on Instagram

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

Baca Juga: Banyak Fasilitas Olahraga Tradisional Sekolah Belum Memadai

 

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ishmatul juga menjelaskan langkah-langkah serta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan Program JKN-KIS PPNPN. Satker mendaftarkan kepesertaan dan pembayaran iuran JKN-KIS PPNPN sesuai mekanisme penyesuaian iuran terbaru, yaitu 4% pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

"Kami berharap dengan sosialisasi ini dapat mendorong Satker untuk segera mendaftarkan PPNPN yang belum menjadi peserta JKN-KIS pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)," tutur Ishmatul.

Sementara itu Wahyudi, salah seorang peserta mengatakan, dirinya menyambut baik dengan adanya sosialisasi PPNPN ini, dengan substansi utama Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah untuk perbaikan Program JKN-KIS dari berbagai aspek, utamanya iuran pesertanya.

“Saya mewakili rekan-rekan peserta dari segemen PPNPN sangat senang denga nada sosialisasi ini, karena informasi yang kami peroleh tidak simpang-siur langsung dari sumbernya. Selain itu kami juga mendapat informasi baru tentang apa saja hak dan kewajiban sebagai peserta, saya secara pribadi sangat mendukung dengan adanya program JKN-KIS ini," ucap Yudi.

Yudi menambahkan melalui sosialisasi ini juga berharap nantinya PIC di satkernya dapat segera melaporkan setiap perubahan data ke BPJS Kesehatan.

“Ke depannya kami berharap agar para petugas di setiap Satker untuk lebih tertib administrasi baik penambahan maupun pengurangan peserta, mengingat kaitannya dengan hak pegawai, terlebih lagi berkaitan dengan kesehatan,” tutup Yudi.

[EJ | RWT | ADV]