Kaltimtoday.co, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kota Samarinda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda memberikan sosialisasi kepada PPNP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (4/3/2021).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan kembali tentang klasifikasi kepesertaan PPNPN merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dan juga perubahan terakhirnya yaitu Perpres 64 Tahun 2020.

Duta BPJS Kesehatan Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Ishmatul Fajriyah, menjelaskan bahwa, implementasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 penetapan jumlah peserta dalam satu keluarga adalah 5 anggota keluarga inti terdiri dari istri, suami dan tiga anak, selain anggota keluarga untuk peserta segmen PPNPN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Bagi tenaga kontrak, atau honorer yang memiliki anggota keluarga tambahan dapat mengalihkan kepesertaan anggota keluarga tambahannya menjadi peserta JKN-KIS segmen PBPU atau Bukan Pekerja (BP) agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ishmatul.

Selain aspek kepesertaan, Ishmatul menyampaikan perlunya melakukan pemutakhiran data PPNPN, guna memaksimalkan pelayanan kepada peserta. Proses administrasi kepesertaan pun lebih dioptimalkan dan lebih tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Terindikasi Aktivitas Terselubung, Operasional Kawasan Loa Hui Ditutup Satpol PP Samarinda

 

Baca Juga: Tahun Depan Pelabuhan Samarinda di Jalan Yos Sudarso Dipindah Total ke Bantuas Palaran

Baca Juga: Penyelewengan Kredit BPR Terungkap, Celah Pengawasan Jadi Sorotan

Baca Juga: Polresta Samarinda Tunggu Surat Resmi PN Terkait Kelanjutan Kasus Dugaan Kepemilikan Senpi Ilegal

Baca Juga: Hetifah Dorong Perguruan Tinggi Maksimalkan AI untuk Transformasi Pembelajaran

View this post on Instagram

Baca Juga: Beroperasi Lagi Setelah Ditutup Satpol PP, Aktivitas Kopi Pangku di Jalan Poros Samarinda-Tenggarong Kembali Dirazia

Baca Juga: Warung Bandel di Suryanata Kembali Terjaring Razia Jual Miras, Satpol PP Samarinda Bakal Jemput Paksa Pedagang untuk Ikut Persidangan

Baca Juga: Targetkan 100 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia, SMAN 10 Samarinda Perkuat Riset Pelajar bersama UNPAD

Baca Juga: Anggaran Rp194 Juta untuk Pemeliharaan Trotoar Jalan Kesuma Bangsa, Dinas PUPR Samarinda Kebut Penyelesaian

Baca Juga: Bukan Sekadar Persoalan Ruang, Akademisi Kritik Pendekatan Pemkot dalam Penertiban Prostitusi Loa Hui

Baca Juga: Kapolresta Samarinda Tegaskan Transparansi Penanganan Kasus Penembakan, Penyidik Siap Hadir dalam Persidangan

Baca Juga: Tolak Keberatan ESDM, PTUN Jakarta Wajibkan Pembukaan Dokumen AMDAL PT KPC

 

Baca Juga: SPBU Khusus ASN Siap Dibangun, Fokus Lokasi Mengarah ke MT Haryono

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ishmatul juga menjelaskan langkah-langkah serta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan Program JKN-KIS PPNPN. Satker mendaftarkan kepesertaan dan pembayaran iuran JKN-KIS PPNPN sesuai mekanisme penyesuaian iuran terbaru, yaitu 4% pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

"Kami berharap dengan sosialisasi ini dapat mendorong Satker untuk segera mendaftarkan PPNPN yang belum menjadi peserta JKN-KIS pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)," tutur Ishmatul.

Sementara itu Wahyudi, salah seorang peserta mengatakan, dirinya menyambut baik dengan adanya sosialisasi PPNPN ini, dengan substansi utama Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah untuk perbaikan Program JKN-KIS dari berbagai aspek, utamanya iuran pesertanya.

“Saya mewakili rekan-rekan peserta dari segemen PPNPN sangat senang denga nada sosialisasi ini, karena informasi yang kami peroleh tidak simpang-siur langsung dari sumbernya. Selain itu kami juga mendapat informasi baru tentang apa saja hak dan kewajiban sebagai peserta, saya secara pribadi sangat mendukung dengan adanya program JKN-KIS ini," ucap Yudi.

Yudi menambahkan melalui sosialisasi ini juga berharap nantinya PIC di satkernya dapat segera melaporkan setiap perubahan data ke BPJS Kesehatan.

“Ke depannya kami berharap agar para petugas di setiap Satker untuk lebih tertib administrasi baik penambahan maupun pengurangan peserta, mengingat kaitannya dengan hak pegawai, terlebih lagi berkaitan dengan kesehatan,” tutup Yudi.

[EJ | RWT | ADV]