Kaltimtoday.co, Bontang – Sudah dua tahun, tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia dan negara lainnya. Hal tersebut lantaran dunia sedang dilanda pandemi global Covid-19 sejak 2020 hingga saat ini. Di 2022 pun, Kementerian Agama (Kemenag) Bontang belum mengetahui kejelasan terkait pemberangkatan jemaah haji pada bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah mendatang.

Dikatakan Kasi Haji dan Umrah Kemenag Bontang, Najmuddin Tamini untuk keberangkatan haji belum ada informasi lanjutan dari Kemenag RI. Mengingat terkait informasi keberangkatan umrah saja masih menunggu hasil koordinasi antar menteri. 

“Yang sudah berangkat dari Indonesia untuk umrah itu baru pengurus persatuan travel umrah untuk memastikan kondisi di sana, dan beberapa ketentuan pelaksanaan umrah,” kata Najmuddin saat dihubungi, Kamis (6/1/2021).

Sebelum berangkat, mereka harus terlebih dahulu dikarantina, sampai di Saudi pun dilakukan lagi karantina. Nah, untuk masuk masjid di Makkah itu, harus menunjukkan aplikasi Tawakalna (seperti aplikasi Peduli Lindungi). Dimana, aplikasi Peduli Lindungi berencana diintegrasikan dengan aplikasi Tawakalna (milik Arab Saudi) tapi masih belum bisa terhubung.

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

 

Baca Juga: Sambut Pilkada dengan Suka Cita, Najirah-Aswar Bagi-Bagi Balon untuk Pengguna Jalan

Baca Juga: Roadshow di Bontang, Rudy Mas'ud Janjikan Pendidikan Gratis hingga S3 melalui Program “Gratispol”

Baca Juga: Komitmen Najirah-Aswar di Pilkada: Permudah Investasi dan Berantas Praktik "Upeti"

View this post on Instagram

Baca Juga: Sitti Yara Usul Car Free Day Rutin di Simpang Ramayana, Sebut Bisa Dukung Olahraga dan UMKM

Baca Juga: Janji dalam 5 Tahun Buka 10 Ribu Lapangan Kerja Baru di Bontang, Sutomo Jabir: Itu Target Sangat Realistis

Baca Juga: Sapa Warga di Belimbing, Nasrullah Janji Selalu Buka Pintu Rujab, hingga Komitmen Cetak Ribuan Lapangan Kerja Baru

Baca Juga: Winardi Ingatkan KPU Bontang Tunjuk Moderator dan Panelis Debat yang Tak Terafiliasi Paslon Tertentu

Baca Juga: Gelar Sosialisasi, Bawaslu Bontang Ingatkan ASN Haram Cawe-Cawe dalam Politik Praktis

Baca Juga: Pastikan Angkatan Kerja Tersertifikasi dan Mudah Cari Kerja, Najirah-Aswar Tawarkan Program Bontang Technopark dan Bontang SuperApps

Baca Juga: Endorse Najirah-Aswar di Pilkada Bontang, Isran: Pahamlah!

Baca Juga: Kampanye di Pasar Taman Citra Mas Lok Tuan, Sutomo-Nasrullah Janji Revitalisasi Pasar Jadi Agenda Prioritas Bila Terpilih

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mengenal Sutomo Jabir, Calon Wali Kota Bontang: Anak Desa Penantang "Gajah"

“Yang seperti ini menjadi kesulitan tersendiri bagi jemaah. Dan masih dicari solusi apakah bisa satu rombongan satu aplikasi, agar tidak repot harus satu-satu jemaah,” ujarnya.

Terkait haji, pihaknya memang belum mendapat info resmi. Karena, dikatakan Najmuddin, biasanya ada persiapan pelaksanaan haji itu di akhir bulan Rajab. Bontang sendiri sudah terdapat 5.700 antrean haji dengan lama antrean 39 tahun, tertinggi se-Kaltim.

“Tertinggi se-Kaltim ini karena banyaknya yang mendaftar haji di kota sekecil Bontang ini. Dengan jumlah penduduk Bontang hanya 140 ribuan (warga Muslim), tapi yang mendaftar haji setiap tahunnya mencapai 400-500 orang,” ungkapnya.

Najmuddin cukup pesimis, lantaran biaya haji di tengah pandemi yang cukup tinggi. Dibeberkannya, ketika 2021 digelar ibadah haji khusus bagi warga yang sudah tinggal di Mekah dengan jumlah 60.000 jemaah, bisa memakan biaya termurah Rp 45 juta sampai Rp 65 juta hanya 5 hari. Dan biaya tersebut hanya pelaksanaan haji saja, tidak seperti paket yang dari Indonesia, ada perjalanan Mekah-Madinah.

“Semahal itu biayanya,” imbuhnya.

Pelaksanaan haji juga keputusannya, kata Najmuddin berada di Pemerintah Arab Saudi. Kalau pihak Arab Saudi sudah mengizinkan, di Indonesia, persiapan untuk keberangkatan 100 persen, 75 persen, 50 persen, 25 persen, sampai 5 persen seandainya bisa diberangkatkan maka Indonesia sudah siap.

“Kami menunggu (terkait haji) nanti pasti dirilis Kemenag RI juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama RI telah menetapkan biaya umrah ke tanah suci di masa pandemi senilai Rp 28 juta. Nila tersebut sudah final dan sudah disepakati Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jumlah biaya tersebut tidak mencantumkan unsur karantina dan PCR yang juga telah disepakati PPIU.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.