Kaltimtoday.co, Bontang – Sudah dua tahun, tidak ada pemberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia dan negara lainnya. Hal tersebut lantaran dunia sedang dilanda pandemi global Covid-19 sejak 2020 hingga saat ini. Di 2022 pun, Kementerian Agama (Kemenag) Bontang belum mengetahui kejelasan terkait pemberangkatan jemaah haji pada bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah mendatang.

Dikatakan Kasi Haji dan Umrah Kemenag Bontang, Najmuddin Tamini untuk keberangkatan haji belum ada informasi lanjutan dari Kemenag RI. Mengingat terkait informasi keberangkatan umrah saja masih menunggu hasil koordinasi antar menteri. 

“Yang sudah berangkat dari Indonesia untuk umrah itu baru pengurus persatuan travel umrah untuk memastikan kondisi di sana, dan beberapa ketentuan pelaksanaan umrah,” kata Najmuddin saat dihubungi, Kamis (6/1/2021).

Sebelum berangkat, mereka harus terlebih dahulu dikarantina, sampai di Saudi pun dilakukan lagi karantina. Nah, untuk masuk masjid di Makkah itu, harus menunjukkan aplikasi Tawakalna (seperti aplikasi Peduli Lindungi). Dimana, aplikasi Peduli Lindungi berencana diintegrasikan dengan aplikasi Tawakalna (milik Arab Saudi) tapi masih belum bisa terhubung.

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

 

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

View this post on Instagram

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

Baca Juga: Membanggakan, Warga Binaan Lapas Bontang Tembus 13 Besar Lomba Cipta Lagu Fest 2.0

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sambut Pilkada dengan Suka Cita, Najirah-Aswar Bagi-Bagi Balon untuk Pengguna Jalan

“Yang seperti ini menjadi kesulitan tersendiri bagi jemaah. Dan masih dicari solusi apakah bisa satu rombongan satu aplikasi, agar tidak repot harus satu-satu jemaah,” ujarnya.

Terkait haji, pihaknya memang belum mendapat info resmi. Karena, dikatakan Najmuddin, biasanya ada persiapan pelaksanaan haji itu di akhir bulan Rajab. Bontang sendiri sudah terdapat 5.700 antrean haji dengan lama antrean 39 tahun, tertinggi se-Kaltim.

“Tertinggi se-Kaltim ini karena banyaknya yang mendaftar haji di kota sekecil Bontang ini. Dengan jumlah penduduk Bontang hanya 140 ribuan (warga Muslim), tapi yang mendaftar haji setiap tahunnya mencapai 400-500 orang,” ungkapnya.

Najmuddin cukup pesimis, lantaran biaya haji di tengah pandemi yang cukup tinggi. Dibeberkannya, ketika 2021 digelar ibadah haji khusus bagi warga yang sudah tinggal di Mekah dengan jumlah 60.000 jemaah, bisa memakan biaya termurah Rp 45 juta sampai Rp 65 juta hanya 5 hari. Dan biaya tersebut hanya pelaksanaan haji saja, tidak seperti paket yang dari Indonesia, ada perjalanan Mekah-Madinah.

“Semahal itu biayanya,” imbuhnya.

Pelaksanaan haji juga keputusannya, kata Najmuddin berada di Pemerintah Arab Saudi. Kalau pihak Arab Saudi sudah mengizinkan, di Indonesia, persiapan untuk keberangkatan 100 persen, 75 persen, 50 persen, 25 persen, sampai 5 persen seandainya bisa diberangkatkan maka Indonesia sudah siap.

“Kami menunggu (terkait haji) nanti pasti dirilis Kemenag RI juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama RI telah menetapkan biaya umrah ke tanah suci di masa pandemi senilai Rp 28 juta. Nila tersebut sudah final dan sudah disepakati Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jumlah biaya tersebut tidak mencantumkan unsur karantina dan PCR yang juga telah disepakati PPIU.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.