Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kaltim resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2022. Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2022 yang terpilih adalah Sutomo Jabir. 

"Masa kerjanya hanya 30 hari terhitung per 28 Maret 2023. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik," ungkap Sutomo. 

Sutomo juga berharap, Pemprov Kaltim bisa kooperatif. Dalam artian, ketika pihaknya mengundang kepala OPD atau SKPD dari lingkungan Pemprov Kaltim itu tidak diwakili sehingga komunikasinya berjalan baik untuk melihat secara detail progress yang telah dicapai Pemprov Kaltim di tahun anggaran 2022. 

"Kalau kami lihat secara sepintas laporan dari pak wagub, indikator kinerjanya tercapai. Ada beberapa yang masih di bawah target sasaran. Itu kan secara umum, tapi kami akan lihat secara detailnya nanti," sambung Sutomo. 

Pansus LKPJ berupaya untuk melihat seluruhnya secara detail. Sebab di lapangan, terkadang masih banyak ditemukan kejanggalan. Terutama persoalan pemerataan pembangunan di Kaltim yang masih belum adil. 

"Terutama soal keadilan masalah infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan," tambah dia. 

Meskipun anggaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim wajib 20 persen dari keseluruhan APBD, namun faktanya masih banyak ruang belajar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Termasuk guru-guru dan siswa di wilayah pedesaan dan kecamatan yang belum menikmati anggaran sebesar itu. 

"Ini nanti mungkin akan kami lihat secara detail. Lalu kami buat rekomendasi yang lebih baik ke depannya. Saya dari Dapil Bontang, Kutim, Berau masih banyak yang butuh sentuhan dan perhatian dari pemprov," ujarnya lagi. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengungkapkan, Pansus LKPJ akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Kaltim. Samsun juga mengakui ada beberapa PR yang belum selesai. 

"Ini juga harus diselesaikan segera, beberapa target terkait kemiskinan, stunting, dan sebagainya. Banyak lah. Makanya harus kita evaluasi bersama," ujar Samsun. 

Pada intinya, anggaran yang merupakan uang rakyat harus dikelola semaksimal mungkin. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Termasuk mengetahui apa saja yang jadi kebutuhan utama masyarakat. 

Diharapkan, Pansus LKPJ bisa memverifikasi kevalidan dan keefektifan data program yang dilakukan untuk masyarakat," tutupnya.

[RWT]