Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyoroti rencana Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) yang ingin menerapkan retribusi Komplek Olahraga Bessai Berinta (Lang-Lang), khususnya retribusi parkir. Dia menilai, rencana ini masih minim kajian dan perlu pembahasan lebih lanjut. 

Winardi menjelaskan, Komplek Olahraga Bessai Berinta adalah satu dari sedikit ruang terbuka yang dimiliki warga Bontang. Mestinya, fasilitas seperti ini tak perlu dikenakan tarif parkir, mengingat penyediaan ruang terbuka sejatinya jadi tanggung jawab negara. Selain itu, penerapan parkir dinilai cukup memberatkan, terlebih saat ini sudah banyak tarikan-tarikan yang dibebankan kepada masyarakat. 

"Rumus dari mana OPD [Organisasi Perangkat Daerah] bisa pasang tarif untuk fasilitas umum?" kata Winardi kepada media ini, Selasa (14/1/2025) petang.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kajian dan dasar hukum yang digunakan Dispoparkekraf dari rencana ini. Pasalnya, kata Politikus PDI-Perjuangan ini, hingga kini Dispoparekraf Bontang belum pernah membahas rencana ini pada Komisi B DPRD Bontang. Sementara sepanjang 2025 ini, Dispoparekraf sudah mau mensosialisasikan rencana penarikan retribusi ini pada publik.

"Pengkajian secara berkalanya belum ada. Belum pernah juga dibahas di Komisi B. Apa dasarnya mau diretribusi fasilitas umum? Dan ini sudah di tahap sosialisasi?," kata Winardi yang mengaku bingung dengan rencana ini.

Semenara rencana retribusi untuk pelaku UMKM yang menempati tempat di Bessai Berita, menurut Winardi itu mungkin masih bisa diterima. Namun, ia tetap menuntut Dispoparekraf menjelaskan lebih detil terkait rencana ini, sebab Winardi mengaku Komisi B belum diberikan penjelasan, apalagi objek retribusi yang ingin diterapkan di Komplek Bessai Berinta.

Dia menambahkan, kendati alasan penarikan retribusi ini untuk mendongkrak PAD, menurutnya alasan itu masih sulit diterima. Bila ingin meningkatkan PAD, katanya, mestinya pemerintah kreatif menggarap potensi lain. 

"Semuanya berpotensi jadi sumber pendapatan kalau mau dibisnisin, misalnya seluruh fasilitas yang dibangun negara harus bayar kalau warga mau pakai. Tapi, kan, tidak mungkin pemerintah berbisnis sama warganya, yah," tegasnya.

Diketahui, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang ingin menerapkan kebijakan retribusi bagi warga yang ingin mengunjungi Kompek Olahraga Bessai Berinta (Lang-lang). 

Bila tak ada aral, rencana penarikan tarif ini bakal diimplementasikan pada 2026 dengan tujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Disporparekraf, Rafidah, menyatakan bahwa dasar hukum retribusi ini telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Sebelum diberlakukan, pihaknya akan menjalankan sosialisasi sepanjang tahun 2025 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

"Perwali sudah rampung, kini tinggal fokus pada pelaksanaan," jelas Rafidah kala ditemui awak media di kantornya belum lama ini.

Sembari melakukan sosialisasi, Disporparekraf juga akan melanjutkan perbaikan fasilitas stadion. Proyek ini mencakup pembenahan lapangan bola dan tribun yang telah direncanakan sejak 2024. Rafidah menegaskan, perbaikan tersebut juga merespons berbagai masukan yang disampaikan DPRD setelah inspeksi lapangan.

"Kami masih akan lakukan perbaikan, termasuk yang kemarin disampaikan DPRD ketika sidak," jelasnya.

Adapun rencana penarikan retribusi ini mencakup biaya parkir dan pungutan bagi pelaku UMKM yang beraktivitas di komplek olahraga kebanggaan warga Bontang itu.

Rencana pemberlakuan tarif itu mendapat berbagai respon publik. Seorang warga, Irma Yanti (27), mengaku kontra dengan rencana penarikan retribusi ini. Menurutnya, Komplek Olahraga Bessai Berinta tidak layak diterapkan retribusi karena itu adalah ruang publik, ia mestinya gratis. Penyediaan ruang publik yang bagus, aman, dan nyaman memang sudah jadi tanggung jawab pemerintah. 

"Ini kan ruang publik, masa mau dikenakan tarif. Di mana-mana ruang publik mestinya gratis," ujarnya.

Warga lain, Rehan Wahyudi (24) bilang rencana ini cukup aneh. Alasannya, kata dia, selama ini saja Bontang sudah kekurangan ruang terbuka untuk publik. Sementara di sisi lain pemerintah, sudah jadi tanggung jawab pemkot untuk sediakan lebih banyak ruang publik bagi warganya.

“Sedikit aneh sih kalau misalnya masuk ke lang-lang ada tarifnya. Karena Bontang ini udah kurang tempat terbuka, malah dibuat berbayar lagi. Ini juga salah satu tempat yang sering dijadikan tempat wisata dan olahraga,” sebut warga Tanjung Laut ini.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp