Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pemilik bangunan menara untuk terib perizinan.

Pasalnya, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses pelayanan perizinan, sebagai salah satu upaya mewujudkan Bontang yang lebih hebat dan beradab.

Plt Kepala DPM-PTSP Bontang, Zulkarnain mengatakan, mengenai bangunan menara, pihaknya memang tidak sendiri. Dimana OPD terkait ikut terlibat dalam hal pengawasan bangunan tersebut.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang.

“Biasanya mereka survei ke lapangan dan kami yang menindaklanjuti hasil survei,” ujar Zulkarnain.

Baca Juga: Pupuk Kaltim Cup 2026 Dibuka Meriah, Defile 15 Kelurahan Pukau Ribuan Penonton

 

Baca Juga: Perkuat Listrik Sektor Industri dan Warga Bontang, PLN Matangkan Kesiapan Teknis GI 150 kV Bontang Lestari

Baca Juga: Komisi II DPRD Kaltim Dukung Penguatan Pola Kerja Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah di Bontang

Baca Juga: Aneka Lomba HUT RI Jadi Ajang Silaturahmi Keluarga Minang di Bontang

Baca Juga: Dari Pangan hingga Sanitasi, PT Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

View this post on Instagram

Baca Juga: TPS 3R Bontang Belum Beri Nilai Ekonomi, Pemilahan Sampah dari Rumah Jadi Kunci

Baca Juga: Kapal Wisata Kandas di Perairan Kedindingan, 25 Wisatawan Samarinda Dievakuasi

Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Disepakati, Ini Sektor yang Jadi Prioritas Pemkot dan DPRD Bontang

Baca Juga: Pansus RTRW DPRD Bontang Wanti-wanti Konflik Tata Ruang Hambat Investasi

Baca Juga: KMP Bontang Express II Terancam Dieksekusi, DPRD Bontang Dorong Langkah Hukum

Baca Juga: Dorong Penguatan Majelis Taklim, Shemmy Permata Sari Salurkan Bantuan Hibah Rp50 Juta

Baca Juga: Pertama di Kaltim, Turnamen WGB di Bontang Perebutkan Total Hadiah Rp13 Juta

 

Baca Juga: Dukung Pendidikan, Pupuk Kaltim Bantu Tas Sekolah bagi Siswa Baru SDN 009

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Zulkarnain berharap, menara-menara telekomunikasi yang belum berizin bisa segera mengurus izinnya.

Karena izin tersebut berkaitan dengan keamanan menara dan lainnya.

“Mereka (pemilik bangunan menara) harus melengkapi dokumen perizinan, meskipun terkadang ada juga dari mereka yang terkendala biaya dan sempat tertunda. Kalau kami di DPM-PTSP Bontang, sepanjang memenuhi persyaratan maka akan tetap kami layani,” ungkapnya.

Disinggung mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Zulkarnain menyebut, Raperda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Bontang. Sehingga pihaknya tidak mengetahui alasan raperda tersebut dibuat.

“Perda ini kan Perda inisiatif DPRD Bontang, mungkin bisa ditanyakan ke DPRD seperti apa yang diinginkan dari Perda tersebut mengenai menara telekomunikasi,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]