Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pemilik bangunan menara untuk terib perizinan.

Pasalnya, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses pelayanan perizinan, sebagai salah satu upaya mewujudkan Bontang yang lebih hebat dan beradab.

Plt Kepala DPM-PTSP Bontang, Zulkarnain mengatakan, mengenai bangunan menara, pihaknya memang tidak sendiri. Dimana OPD terkait ikut terlibat dalam hal pengawasan bangunan tersebut.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang.

“Biasanya mereka survei ke lapangan dan kami yang menindaklanjuti hasil survei,” ujar Zulkarnain.

Baca Juga: Temui Warga Kampung Sidrap di Kutim, Rudy Mas'ud: Insha Allah Sesuai Harapan

 

Baca Juga: Wali Kota Neni Kecewa Mediasi Kampung Sidrap Kurang Tampung Aspirasi Warga

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Ingatkan Peran Krusial Keluarga dalam Membentuk Masyarakat yang Kuat

Baca Juga: Sekolah Rakyat Senilai Rp250 Miliar Bakal Dibangun di Bontang, Siap Tampung 2 Ribu Siswa Kurang Mampu 

Baca Juga: Sekolah Rakyat di Bontang Bakal Dilengkapi Lapangan Berstandar FIFA 

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemkot Bontang Siapkan Sekolah Rakyat Gratis untuk Anak Putus Sekolah dan Keluarga Tidak Mampu

Baca Juga: Wawali Agus Tegaskan CFN Terus Dikaji Demi Kebermanfaatan Masyarakat

Baca Juga: Anis Matta Temui Pengurus Gelora se-Kaltim, Dorong Penguatan Internal dan Rekrutmen Anggota Baru

Baca Juga: Kapal Terbakar di Pulau Beras Basah, Motoris Alami Luka Bakar

Baca Juga: Hindari Remaja dari Risiko Seks Bebas, Wali Kota Neni Tekankan Pentingnya Edukasi Reproduksi

Baca Juga: Sengketa Kampung Sidrap Bersiap Masuk Meja Mediasi, Rencana Digelar di Jakarta

Baca Juga: Warga Kampung Sidrap Tetap Ingin di Bontang, Wawali Agus: Otonomi Daerah Harusnya Mendekatkan Pelayanan

 

Baca Juga: Kebocoran Atap Ganggu Ruang Server, Diskominfo Bontang Pastikan Data Digital Tetap Aman

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Zulkarnain berharap, menara-menara telekomunikasi yang belum berizin bisa segera mengurus izinnya.

Karena izin tersebut berkaitan dengan keamanan menara dan lainnya.

“Mereka (pemilik bangunan menara) harus melengkapi dokumen perizinan, meskipun terkadang ada juga dari mereka yang terkendala biaya dan sempat tertunda. Kalau kami di DPM-PTSP Bontang, sepanjang memenuhi persyaratan maka akan tetap kami layani,” ungkapnya.

Disinggung mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Zulkarnain menyebut, Raperda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Bontang. Sehingga pihaknya tidak mengetahui alasan raperda tersebut dibuat.

“Perda ini kan Perda inisiatif DPRD Bontang, mungkin bisa ditanyakan ke DPRD seperti apa yang diinginkan dari Perda tersebut mengenai menara telekomunikasi,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]