Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pemilik bangunan menara untuk terib perizinan.

Pasalnya, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses pelayanan perizinan, sebagai salah satu upaya mewujudkan Bontang yang lebih hebat dan beradab.

Plt Kepala DPM-PTSP Bontang, Zulkarnain mengatakan, mengenai bangunan menara, pihaknya memang tidak sendiri. Dimana OPD terkait ikut terlibat dalam hal pengawasan bangunan tersebut.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang.

“Biasanya mereka survei ke lapangan dan kami yang menindaklanjuti hasil survei,” ujar Zulkarnain.

Baca Juga: 100 Hari Pertama Neni-Agus: Fokus Realisasikan Visi-Misi dan Program Kerja Prioritas

 

Baca Juga: Reses di Bontang, Senator DPD RI Sofyan Hasdam Dicurhati Guru Swasta

Baca Juga: Sofyan Sebut Lobi Bappenas Bantu Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Lingkar

Baca Juga: Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang

Baca Juga: DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar

View this post on Instagram

Baca Juga: Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah

Baca Juga: Gelar Silaturahmi, IKA Unhas Pertegas Komitmen Mengawal Pembangunan Bontang

Baca Juga: ASN Pemkot Bontang di Kelurahan Gunung Telihan Positif Narkoba, BNN Lakukan Assesment

Baca Juga: Raih Dua Emas, Bontang Juara Umum Para-Catur Peparpeda I/2024

Baca Juga: Sofyan Hasdam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Bontang-Kutim

Baca Juga: Lanjutkan Aksi di Jakarta, Mantan Karyawan PKT Ancam Laporkan Masalah Pensiun ke DPR dan Presiden

Baca Juga: Rayakan HUT Ke-47, Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp15,3 Miliar untuk Warga Bontang

 

Baca Juga: Siapkan Jurnalis Sekolah yang Andal, SMAN 3 Bontang Gelar Pelatihan Student Journalist

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Zulkarnain berharap, menara-menara telekomunikasi yang belum berizin bisa segera mengurus izinnya.

Karena izin tersebut berkaitan dengan keamanan menara dan lainnya.

“Mereka (pemilik bangunan menara) harus melengkapi dokumen perizinan, meskipun terkadang ada juga dari mereka yang terkendala biaya dan sempat tertunda. Kalau kami di DPM-PTSP Bontang, sepanjang memenuhi persyaratan maka akan tetap kami layani,” ungkapnya.

Disinggung mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Zulkarnain menyebut, Raperda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Bontang. Sehingga pihaknya tidak mengetahui alasan raperda tersebut dibuat.

“Perda ini kan Perda inisiatif DPRD Bontang, mungkin bisa ditanyakan ke DPRD seperti apa yang diinginkan dari Perda tersebut mengenai menara telekomunikasi,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]