Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pemilik bangunan menara untuk terib perizinan.

Pasalnya, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses pelayanan perizinan, sebagai salah satu upaya mewujudkan Bontang yang lebih hebat dan beradab.

Plt Kepala DPM-PTSP Bontang, Zulkarnain mengatakan, mengenai bangunan menara, pihaknya memang tidak sendiri. Dimana OPD terkait ikut terlibat dalam hal pengawasan bangunan tersebut.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang.

“Biasanya mereka survei ke lapangan dan kami yang menindaklanjuti hasil survei,” ujar Zulkarnain.

Baca Juga: Kunjungan ke Tihi-Tihi, Neni-Agus Komitmen Kembangkan Kawasan Pesisir dan Hadirkan Pembangunan Berkeadilan

 

Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, KPU Bontang Buka Rekrutmen 1.939 Anggota KPPS, Tak Boleh Terafiliasi Parpol dan Bapaslon

Baca Juga: Gaet Milenial dan Gen Z, Tim Muda Neni-Agus Gencarkan Serangan Udara

Baca Juga: RSUD Taman Husada Serahkan Hasil Pemeriksaan 4 Bapaslon Pilkada Bontang ke KPU, Semua Dinyatakan Layak

Baca Juga: Butuh Sosok Baru dan Visioner, Tokoh Lamongan di Bontang Deklarasikan Dukungan ke Sutomo-Nasrullah

View this post on Instagram

Baca Juga: Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik dan Sebarkan Hoaks, Neni Moerniaeni Laporkan Udin Mulyono ke Polisi

Baca Juga: Ingin Sampaikan Aspirasi ke Pj Gubernur Kaltim, Ratusan Warga Kampung Sidrap Gelar Demonstrasi

Baca Juga: Warga RT 25 Api-Api Protes Spanduk Klaim Dukungan Bapaslon di Lingkungan Mereka

Baca Juga: Intip Profil dan Harta Kekayaan Sutomo Jabir

Baca Juga: Mengenal Calon Wali Kota Bontang di Pilkada 2024, Ini Profil dan Harta Kekayaan Najirah

Baca Juga: Basri Rase-Chusnul Dhihin Bakal Jalani Tes Kesehatan selama 10 Jam 

Baca Juga: RSUD Taman Husada Libatkan 16 Dokter Periksa Kesehatan Neni Moerniaeni-Agus Haris

 

Baca Juga: Tiba Tepat Waktu di RSUD, Sutomo Jabir-Nasrullah Pertama Jalani Tes Kesehatan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Zulkarnain berharap, menara-menara telekomunikasi yang belum berizin bisa segera mengurus izinnya.

Karena izin tersebut berkaitan dengan keamanan menara dan lainnya.

“Mereka (pemilik bangunan menara) harus melengkapi dokumen perizinan, meskipun terkadang ada juga dari mereka yang terkendala biaya dan sempat tertunda. Kalau kami di DPM-PTSP Bontang, sepanjang memenuhi persyaratan maka akan tetap kami layani,” ungkapnya.

Disinggung mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Zulkarnain menyebut, Raperda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Bontang. Sehingga pihaknya tidak mengetahui alasan raperda tersebut dibuat.

“Perda ini kan Perda inisiatif DPRD Bontang, mungkin bisa ditanyakan ke DPRD seperti apa yang diinginkan dari Perda tersebut mengenai menara telekomunikasi,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]