Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kasus dugaan pencabulan di Pondok Pesantren (Ponpes) Tenggarong Seberang, terus menjadi sorotan publik. Setelah terungkap adanya enam santri yang dipastikan menjadi korban, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Komisi IV menegaskan tidak hanya akan mengawal kasus ini lewat rapat, tetapi juga turun langsung meninjau ke lokasi.

Rencana kunjungan lapangan itu diputuskan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Reaksi Cepat Tanggap Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur (TRC PPA Kaltim), Pondok Pesantren terkait, Kementerian Agama Kukar, DP3A Kukar, Tim Ad Hoc di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, pada Selasa (26/8/2025) siang.

DPRD menilai langkah ini penting agar mereka dapat melihat secara langsung kondisi ponpes serta memastikan proses penanganan berjalan sebagaimana mestinya.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Fatlon Nisa, mengatakan kunjungan tersebut dijadwalkan dalam waktu dekat. Ia menyebut, kemungkinan kunjungan bisa dilakukan pada hari Minggu, namun kepastiannya masih akan disampaikan sehari atau dua hari sebelumnya.

“Ini perlu kami lakukan agar jelas. DPRD tidak hanya mendengar laporan, tapi juga melihat sendiri bagaimana situasi di lapangan,” ujar Fatlon.

Menurut Fatlon, kehadiran DPRD bersama tim ad hoc di ponpes nantinya bukan semata untuk memantau kasus hukum, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis yang dialami santri. Ia menegaskan, dari tujuh santri yang diperiksa, enam di antaranya sudah dipastikan menjadi korban, sementara satu lainnya masih dalam pendalaman.

Lebih jauh, DPRD juga menyoroti potensi adanya korban lain maupun santri yang ikut terdampak secara psikis meskipun tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. 

“Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang hanya melihat juga mengalami trauma. Itu yang juga akan kami dalami saat kunjungan nanti,” tambahnya.

Di sisi lain, DPRD turut mempertanyakan sejauh mana tenaga pengajar di ponpes mengetahui peristiwa tersebut. Hal ini karena lokasi kamar ustadz yang diduga pelaku berada dekat dengan kamar santri. Menurut Fatlon, faktor pengawasan internal lembaga pendidikan juga akan menjadi perhatian saat mereka turun ke lapangan.

Langkah turun langsung ini mendapat dukungan dari tim ad hoc yang dibentuk untuk menangani kasus tersebut. Ketua Tim Ad Hoc, Farida, menegaskan pihaknya masih berada dalam tahap RDP untuk merumuskan strategi, namun kunjungan lapangan bersama DPRD menjadi bagian dari rencana aksi.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp