Kaltimtoday.co, Tenggarong - Para pekerja truk sampah dan petugas penyapu jalan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) menyuarakan keluhan lama yang selama ini belum mendapat perhatian serius. 

Dalam agenda reses di Daerah Pemilihan I Tenggarong, Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, menceritakan kondisi kerja yang berat, alat operasional yang jorok, hingga gaji yang dianggap tidak manusiawi.

Keluhan ini disampaikan langsung oleh peserta yang hadir untuk mengungkapkan bahwa truk-truk pengangkut sampah yang digunakan dalam kondisi sangat tidak layak. 

“Kata mereka, truknya kotor, baunya menyengat, bahkan pampers yang sudah dipakai masih berserakan di dalamnya. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan,” kata Akbar, Jumat (8/8/2025) malam.

Lebih jauh, persoalan yang menyayat hati justru datang dari fakta bahwa dengan kondisi kerja seberat itu, gaji yang diterima para pekerja sangat jauh dari kata layak. 

“Mereka harus bekerja setiap hari, pagi-pagi buta, kadang dalam hujan atau panas terik. Tapi gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini jelas tidak adil,” lanjutnya.

Akbar menyebut para petugas kebersihan ini sebagai “Pejuang dalam Kesunyian”, sebuah istilah yang ia pakai bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah rutin turun ke lapangan sejak 2017 dan menjalin hubungan dekat dengan para pekerja ini. 

“Saya tahu betul kondisi mereka. Setiap Jumat saya keliling, duduk bareng, kadang bawakan sarapan. Dari situ saya dengar langsung keluhannya. Dan selama bertahun-tahun, isunya itu-itu saja,” ucapnya.

Menurut politisi dari Fraksi PDI-P ini, pelayanan kebersihan adalah ujung tombak kota yang bersih dan sehat. Namun selama ini, kesejahteraan petugasnya justru tertinggal jauh.

Akbar berkomitmen membawa isu ini ke ruang sidang DPRD Kukar, khususnya untuk mendorong evaluasi terhadap sistem penggajian dan fasilitas kerja petugas kebersihan. 

“Kita menikmati kota bersih, tapi tidak pernah tahu siapa yang membuatnya bersih setiap hari. Sudah waktunya pemerintah daerah memperlakukan mereka lebih manusiawi,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]