Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin meminta Pemkot agar bertindak tegas terhadap PT Samaco yang merupakan pengelola Mahakam Lampion Garden (MLG), Tepian Mahakam, Jalan Slamet Riyadi.

Dia mengatakan, MLG melanggar sejumlah kesepakatan yang sudah diteken bersama pihak Pemkot Samarinda, seperti pembayaran retribusi yang tak pernah terpenuhi setiap tahun.

"Salah satunya yang kami soroti adalah retribusi tidak pernah dibayar sesuai dengan aturan yang ada. Banyak penunggakan," ungkap Fuad di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/2/2022).

Selain itu, kata Fuad, pihak MLG juga tidak mengantongi izin operasional saat membuka usaha baru yang dinamakan Mahakam Riverside Market (Marimar) di lokasi yang sama tanpa ada izin dengan pihak pertama dalam hal ini Pemkot Samarinda.

Baca Juga: Pencurian Kabel LPJU di Samarinda, DPRD Imbau Masyarakat Terlibat Pengawasan

 

Baca Juga: Lewat Acara "Tumbuk Caleg", Puluhan Gen Z dan Milenial Uji Gagasan Lima Calon Legislator Kota Samarinda

Baca Juga: Revitalisasi Pasar Pagi Dinilai Cacat Prosedur, Abdul Rohim Minta Pemkot Samarinda Evaluasi Total

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Beri Catatan Khusus ke DPUPR, Buntut Revitalisasi Citra Niaga Tahap I Tidak Sesuai Target

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Soal Revitalisasi Pasar Pagi, Abdul Khairin: Mekanikal Elektrikal Bermasalah, Kenapa Bangunan yang Dibongkar

Baca Juga: Andi Harun Tantang DPRD Samarinda, Bahas Audit Kelayakan Pasar Pagi

Baca Juga: Bukan Dibangun Ulang, Pedagang Pasar Pagi Samarinda Cuma Minta Rehabilitasi

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Segera Lakukan Sosialisasi Resmi Terkait Rencana Revitalisasi ke Pedagang Pasar Pagi

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Disdag Menyusun Rencana Matang Terkait Relokasi 2.800 Pedagang Pasar Pagi

Baca Juga: Abdul Rohim Resmi Jadi Anggota DPRD Samarinda Gantikan Abdul Rofik, Bakal Fokus Perjuangkan Aspirasi Forum Pedagang Pasar Pagi

Baca Juga: Kritisi Ketua LPM Rangkap Jabatan, Ketua Komisi I DPRD Samarinda: Pilih Salah Satu

Baca Juga: KPK RI Bekali Anggota DPRD Samarinda Strategi Pemberantasan Korupsi

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sebut Pemilu 2024 Rawan Pelanggaran, Komisi II DPRD Samarinda: Parpol Jangan Lakukan Kampanye Hitam

"Sebelum ramai dibahas, kami (Komisi II DPRD Samarinda)  sudah melakukan sidak di sana, memberikan arahan terkait dengan permasalahan itu, tapi tidak digubris dengan baik," ujarnya.

Oleh karena itu, Fuad menyebutkan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkot Samarinda agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Kemudian, penunggakan retribusi sejak 2017 itu, kata Fuad, pihaknya meminta kepada Pemkot Samarinda agar dikejar dan ditagih hingga lunas.

Hingga 2021, PT Samaco hanya membayar retribusi sebesar Rp 425 juta dari jumlah seharusnya, yaitu sekitar Rp 1,18 miliar terhadap sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda.

"Kurang masih banyak yang perlu dikejar penagihannya atau tunggakan sebesar Rp 760 juta," pungkasnya.

Kendati demkian, izin Marimar dihentikan untuk sementara sembari melakukan perjanjian kerja sama baru dengan pihak Pemkot Samarinda

[SDH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.