Kaltimtoday.co, Samarinda - Polemik keberadaan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Patra Niaga di Jalan Cendana kembali mencuat ke permukaan. Isu tersebut mendapat sorotan setelah mahasiswa menyuarakan keresahan warga yang khawatir dengan letak fasilitas vital itu yang berdampingan langsung dengan permukiman padat penduduk.

Merespons keresahan publik, DPRD Samarinda melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat pada Jumat (13/9/2025). Forum yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi justru berlangsung tanpa kehadiran pihak Pertamina Patra Niaga. Absennya perusahaan energi pelat merah ini menuai kekecewaan dewan karena pertemuan dianggap sangat krusial untuk membuka dialog.

“Pada pertemuan yang kedua kali, kita sudah dua kali mengundang pihak Patra Niaga Pertamina yang ada di Jalan Cendana itu, ini tidak hadir,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, saat ditemui di Kantor DPRD.

Menurut Samri, keresahan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi adalah cerminan langsung dari kondisi masyarakat. Warga menilai keberadaan terminal BBM di tengah kawasan hunian sudah tidak layak. 

“Adanya keluhan mahasiswa dan ini mewakili masyarakat, bahwa keberadaan Pertamina yang ada di Cendana itu sudah dianggap tidak layak,” tegasnya.

Tak hanya soal kelayakan, Samri menekankan aspek keselamatan sebagai isu utama. Ia menilai potensi bahaya kebakaran maupun ledakan tidak bisa diabaikan. “Yang kedua, mengancam kehidupan masyarakat setempat,” jelasnya.

Dari sisi tata ruang, posisi depo TBBM Cendana juga dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kota. Pertumbuhan kawasan permukiman yang semakin padat membuat fasilitas tersebut kian berisiko. “Nah, kalau kita lihat juga dari RT/RW, memang kondisinya sekarang itu memang sudah tidak memungkinkan,” imbuh Samri.

Komisi I berencana mendorong langkah konkret agar Pertamina memberikan penjelasan resmi mengenai kemungkinan relokasi. Jawaban itu akan menjadi dasar DPRD untuk merumuskan rekomendasi lanjutan. “Untuk itu, kemudian kita merekomendasikan nanti, pertama kita akan meminta penjelasan kepada pihak Pertamina proses pemindahan,” ucapnya.

Samri menambahkan, DPRD berkomitmen mengawal aspirasi warga hingga ada solusi yang jelas. “Kedua, nanti kita akan membuat rekomendasi dari DPRD, setelah ada jawaban dari mereka, nanti akan kita merekomendasi dari jawaban dari mereka, kemudian kita akan simpulkan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah DPRD bukan hanya formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan keselamatan publik. “Kita akan memastikan suara masyarakat ini betul-betul ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” tegasnya.

Meski kecewa dengan absennya Pertamina, Samri berharap perusahaan bisa lebih terbuka dan kooperatif dalam pertemuan selanjutnya. “Kalau mereka hadir dan memberikan penjelasan, tentu akan lebih mudah untuk mencari solusi bersama,” pungkasnya.

[NKH]