Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum meratanya fasilitas seperti ruang terbuka hijau (RTH) yang inklusif bagi semua kalangan menjadi sorotan tersendiri bagi Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Syahronny Pasie.

Novan menilai, semangat Pemkot Samarinda mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dalam kategori utama seharusnya turut disertai dengan upaya pemerataan fasilitas. Termasuk fasilitas-fasilitas publik yang ramah bagi anak-anak disabilitas.

“Yang menjadi perhatian adalah masih banyak taman yang belum menyediakan layanan dan fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah kota, terlebih jika kita berbicara soal predikat Kota Layak Anak,” kata Novan Senin (23/6/2025).

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan hak anak penyandang disabilitas dalam lima klaster penilaian Kota Layak Anak. Ia mengingatkan bahwa indikator aksesibilitas bagi anak disabilitas memiliki bobot signifikan dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, keberadaan fasilitas publik yang belum ramah disabilitas berpotensi menjadi penghambat pencapaian predikat tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa pemerintah tidak seharusnya terjebak pada pembangunan yang bersifat fisik semata—seperti taman bermain atau trotoar indah—tanpa mempertimbangkan aspek inklusivitas. 

“Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan yang sifatnya fisik dan visual, tetapi lupa bahwa esensi dari kota ramah anak adalah kota yang bisa diakses dan digunakan oleh semua anak, termasuk mereka yang membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus.”

Menurutnya, kota ramah anak sejatinya adalah kota yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan akses setara bagi semua anak, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas dan membutuhkan dukungan khusus. Prinsip keadilan dan kesetaraan inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Novan menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap taman kota untuk mengidentifikasi yang belum memenuhi standar inklusivitas. Ia juga menekankan pentingnya fasilitas seperti jalur landai, permainan ramah disabilitas, toilet khusus, dan papan informasi yang mudah diakses, termasuk dalam huruf braille.

“Ini bukan hal baru. Sudah banyak kota lain yang memulai pembangunan taman inklusif. Samarinda tidak boleh tertinggal. Ini soal keberpihakan pada kelompok rentan yang selama ini suaranya kurang terdengar,” lanjutnya.

Novan menekankan pentingnya melibatkan komunitas disabilitas dan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan taman kota agar hasilnya lebih tepat sasaran. Ia menyebut pendekatan partisipatif akan mencegah kebijakan yang hanya bersifat simbolis. 

Komisi IV DPRD Samarinda, menurutnya, siap mendukung melalui pengawasan dan penganggaran, termasuk mendorong alokasi dana khusus dalam APBD untuk fasilitas publik yang inklusif.

“Kami akan pastikan bahwa dalam pembahasan anggaran mendatang, pembangunan taman ramah disabilitas akan masuk dalam prioritas. Ini bukan sekadar program, tetapi amanat konstitusi tentang perlindungan anak dan nondiskriminasi. Kota Layak Anak bukan hanya slogan, tapi komitmen yang harus terwujud dalam kebijakan nyata,” tutup Novan.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]