Advertorial
Gas LPG 3 Kg di PPU Langka, Dewan Minta Pemkab Lakukan Pengawasan
Kaltimtoday.co, Penajam - DPRD PPU meminta Pemkab PPU, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) untuk melakukan pengawasan terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg.
“Permasalahan itu (gas LPG langka) berlarut-larut, enggak sekali ini saja. Intinya di pengawasan,” ucap anggota Komisi II DPRD PPU, Sujiati beberapa waktu lalu.
Kelangkaan gas LPG 3 kg ini bermula saat momen Iduladha dan terus berlanjut hingga saat ini. Ditambah warga tak hanya membeli satu tabung gas, namun beberapa tabung.
Sujiati menilai, di PPU khususnya di Kecamatan Penajam seharusnya tak lagi memerlukan gas LPG, sebab Pertagas Niaga telah mengalirkan jaringan gas (Jargas) untuk sambungan rumah tangga (SR).
“Kalau dipikir, tabung gas LPG 3 kg di Kecamatan Penajam sudah enggak dipakai lagi, tetapi pakai Jargas,” ujarnya.
Dia meminta KUKM Perindag untuk lebih gencar melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dan menilik lebih dalam apakah ada kecurangan yang dilakukan agen maupun pangkalan gas.
Selain mengalami kelangkaan, harga gas LPG juga melonjak naik. Oleh sebab itu, warga yang ingin membeli gas LPG wajib menyertakan fotocopy KTP dan pembelian hanya bisa dilakukan oleh nama sesuai KTP, dan dibatasi satu tabung per orang.
“Saya memohon dan meminta pihak terkait termasuk KUKM Perindag dan Pertamina untuk melakukan pengawasan yang lebih intens. Karena permasalahan ini enggak sekali ini saja, bahkan pernah melonjak tinggi,” tutupnya.
[RWT | ADV DPRD PPU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Pimpinan Definitif DPRD PPU Resmi Terbentuk, Alat Kelengkapan Dewan Segera Dibahas
- DPRD PPU Dorong Swasembada Pangan untuk Topang IKN, Harap Didukung Pemerintah Pusat
- Komisi II Tekankan Pentingnya Pasca Panen dan Pola Tanam untuk Kualitas Beras Premium di PPU
- Pajak Sarang Walet Masih Jadi Kendala, DPRD PPU Soroti Ketiadaan Aturan Khusus
- DPRD PPU Minta DLH Segera Persiapkan TPA yang Lebih Representatif