JUMIATI seketika bingung ketika putra sulungnya, Gilang Fuad (23) mengabarkan bahwa nama mereka sekeluarga viral di media sosial, tepat sehari jelang pemilihan serentak, Selasa (13/2/2024) malam. Nama mereka viral lantaran sejumlah netizen di Twitter (X) mendapati adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat di TPS 034 Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK aneh.

Jumiati yang kala itu terbaring lemas di ruang perawatan RS IA Moeis, Samarinda mengaku bingung harus merespon apa. Dia tak paham, mengapa nama mereka bisa viral hanya karena perkara NIK. Setelah sang putra sulung rampung bercerita, barulah ia tahu bahwa NIK mereka terdaftar di DPT Online namun dengan kombinasi nomor "cantik". Seperti Jumiati, ia terdaftar di https://cekdptonline.kpu.go.id/ dengan NIK 4444 4444 4444 4444 4444.

"Jelas itu bukan NIK saya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa terdaftar seperti itu," kata Jumiati ketika disambangi di kiosnya, Jalan Soekarno-Hatta, Desa Loa Janan Ulu, Loa Janan, Kab Kukar, Jumat (1/3/2024).

 ***

Terungkapnya sejumlah pemilih yang terdaftar di DPT Online namun dengan NIK itu aneh terjadi sehari jelang pemilihan serentak, Selasa (13/2/2024) malam. Kala itu, sejumlah netizen di Twitter (X) mendapati keberadaan DPT bermasalah dan diduga fiktif. Kecurigaan ini hadir lantaran data pemilih tersebut cukup berbeda dari pemilih pada umumnya.

Seperti ditunjukkan seorang pemilik akun Twitter (X) @barrysianturi. Dia menunjukkan hasil penelusurannya dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ terdapat 4 DPT dengan NIK aneh. Sebagai informasi, situs tersebut merupakan layanan daring yang disediakan KPU. Ia berguna untuk memudahkan warga mengecek apakah nama mereka sudah terdaftar sebagai pemilih, serta melihat di TPS mana mereka akan memilih.

Dalam cuitannya itu, yang diunggah pada Selasa (13/2/2024) pukul 19.24 malam, pemilik akun @barrysianturi menceritakan hasil penelusurannya di situs DPT Online. Hasilnya, dia mendapati ada 4 DPT dengan data yang mencurigakan. Yang bila diketikkan angka 2, 3, 4, dan 5 sebanyak 16 kali, akan muncul 4 DPT dari TPS 034 Loa Janan Ulu. Masing-masing atas nama Sintia Selvi S, Nur Ihsan, Jumiati, dan Gilang Fuad.

Hasil temuan ini kemudian memancing respon publik. Banyak mempertanyakan, apakah mungkin ada warga yang memiliki NIK dengan kombinasi angka "secantik" itu. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, akan sulit ada NIK dengan angka ganjil itu. Sebab kombinasi angka di NIK memiliki arti.

Di Pasal 37 PP tersebut disebutkan, NIK terdiri dari 16 digit. Enam digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; enam digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan empat digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Temuan itu mendorong publik melakukan percobaan di DPT Online dengan menggunakan nomor acak. Hasilnya mencengangkan. Kembali ditemukan sejumlah DPT yang diduga bermasalah, masih karena angka NIK aneh. Misalnya, ditemukan DPT atas nama Tania Widyastuti dengan NIK 000000 dengan alamat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Berlin, Jerman.  Ada juga DPT luar negeri lain atas nama Kelly Kristabel Wibowo dengan NIK 123456, dengan lokasi TPSLN di Brussels, Belgia. Kemudian DPT atas nama Tumisah dengan NIK 888888 disebutkan memilih di TPS 006 yang berlokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Sementara itu, Pemantau Pemilu Kalimantan Timur, Buyung Marajo mengatakan, dari temuan ini sejatinya membuka berbagai potensi kecurangan lainnya. Pertama, kemungkinan pemilih fiktif. Kedua, dugaan potensi lebih banyak DPT dengan NIK janggal. Pasalnya, nomor janggal yang didapati publik adalah kombinasi NIK yang terbilang mudah digunakan, misalnya 2222 atau 33333. Buyung curiga, boleh jadi ada lebih banyak DPT aneh hadir dari kombinasi 16 angka di NIK.

"Itu kan yang terendus publik. Tapi bagaimana kalau misalnya menggunakan kombinasi angka lain, yang publik tidak tahu, bisa jadi DPT dengan NIK janggal itu lebih banyak," ujarnya ketika berbincang dengan Kaltim Today, Sabtu (16/3/2024) siang.

Potensi kecurangan lainnya, ada kemungkinan NIK digunakan untuk pemilih dengan nama lain. Ini bisa saja terjadi lantaran warga yang jelas-jelas orangnya ada, ternyata di DPT Online terdaftar menggunakan NIK janggal seperti yang ditemukan publik pada H-1 pemilihan.

Kecurigaan Buyung ini sejatinya terbukti. Ketika publik mengendus keberadaan DPT dengan NIK aneh pada H-1 pemilihan,  di waktu yang sama ada warga mengaku NIK milik keluarganya terdaftar atas nama orang lain. Seperti yang diungkapkan seorang pemilik akun @dodongkalhaneut di Twitter (X). Dia mengatakan, ketika istrinya memasukkan NIK di kolom pencarian DPT Online, yang muncul rupanya atas nama orang lain dan berasal dari Sidoarjo. Padahal di KTP, istrinya berdomisili di Jakarta.

"Pas dicek terdaftar di Sidoarjo, namanya pun beda. Otomatis gak bisa nyoblos tahun ini," cuitnya yang diunggah di Twitter Selasa (13/3/2024) pukul 10.28 malam.

Hal sama juga dialami seorang warga pemilik akun @ncutlgx59. Dia mengaku KTP-nya terdaftar di Kebayoran Baru, Jakarta. Namun ketika dicek di DPT Online, dia terdaftar atas nama Ludi Harimulia dan berasal dari Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Buyung menegaskan, berbagai potensi kecurangan yang muaranya ke dugaan penggelembungan pemilih aneh itu mungkin saja terjadi. Mengingat, sejak awal sistem yang dikembangkan oleh KPU memang tidak diawasi. Mulai dari alasan pengadaan, proses tender, hingga siapa pengembang yang ditunjuk.

"Kita lihat, malam viral, besoknya data itu langsung hilang. Tidak ada mekanisme yang transparan bagaimana proses perubahan data. Misalnya tidak ada permohonan maaf kepada publik atau media briefing. Artinya, dalam waktu singkat data itu bisa diubah," tegasnya.

Dia menegaskan, sistem data pemilih di Indonesia mestinya terintegrasi dengan identitas lainnya, semisal data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akun bank , Surat Izin Mengemudi (SIM) atau BPJS. Singkatnya, satu data NIK itu terhubung dengan identitas lainnya. Bukannya berdiri tunggal seperti yang dikembangkan KPU saat ini. Selain untuk meminimalisir potensi penambahan DPT aneh, meminimalisir potensi utak-atik data seenaknya, juga untuk menekan ongkos pemilu yang terlalu mahal di Indonesia.

"Kita punya sistem elektronik voting. Tapi tidak diawasi, tidak dipantau. Untung ada netizen yang pantau, asal ketik NIK di DPT Online, keluar DPT aneh. Ada temuan dan sorotan begini akhirnya pemerintah jadi was-was," sebut pria yang juga ketua Pokja 30 Kaltim ini.

Selain menyoroti carut-marutnya data pemilih, Buyung juga menyoroti minimnya ruang partisipasi dalam pengesahan data pemilih ini. Seperti diketahui, KPU memiliki akses luas terhadap jumlah dan data pemilih. Namun jadi soal, karena mereka jadi satu-satunya pihak yang memiliki akses itu, maka berbagai potensi kecurangan bisa hadir dari sana. Menurutnya, mestinya tetap ada ruang bagi publik untuk memantau data pemilih ketika sudah disahkan. Tapi tentu tidak keseluruhan, tetap dibatasi. Ini untuk menghindari potensi penyelewengan data pemilih. Selain itu, mestinya ada mekanisme yang transparan dan akuntabel ketika KPU ingin melakukan perubahan data pemilih.

Akibat carut marutnya data pemilih dalam sistem yang dikembakan, Buyung mendorong agar dilakukan audit terhadap KPU. Ini penting lantaran pemerintah menggelontorkan dana besar untuk pemilu, Rp 71,3 triliun, namun dalam pelaksanaanya, banyak persoalan terjadi. Termasuk temuan NIK aneh, NIK terdaftar atas nama orang lain, dan sebagainya.

"Masak keluarkan anggaran besar untuk sesuatu seperti ini. Makanya sistem di KPU itu mestinya saling terpaut, misal dengan kependudukan. Jadi kalau ada pemilu, tinggal kembangkan, perbaiki yang kurang. Bukan seperti sekarang, sistem tunggal. Bangun sistem sendiri, habis program [pemilu], tidak ada apa-apa lagi. Nanti ada program, buat baru lagi. Jadi anggarannya habis karena tidak berkelanjutan [sistemnya]," paparnya.

Namun dari berbagai carut marut data pemilih hingga dugaan penyelewengan pemilu, Buyung bilang sejatinya hal seperti ini tak terlalu mengherankan. Pasalnya, sejak awal proses demokrasi di Indonesia memang sudah mengalami kecacatan. Dia mencontohkan, bagaimana pemilihan ketua dan komisioner KPU serta Bawaslu pun tidak mengedepankan nilai-nilai demokrasi.. Bahkan ada dugaan, kandidat dengan beking paling kuat akan menduduki posisi di kedua lembaga "independen" tersebut. Atau, figur yang berada di KPU dan Bawaslu adalah "titipan" parpol dan penguasa.

"Demokrasi kita tidak demokrasi secara utuh, hanya untuk event lima tahunan dan segala prosesnya pun cacat," kata Buyung, dia menambahkan "Lihat itu KPU RI sudah berkali-kali langgar etik. Harusnya secara sadar dia malu dan mundur dari posisinya. Dan kalau ada pencalonan, jangan maju lagi. Tapi ini kan tidak terjadi."

Temuan Lapangan

Ketika temuan ini ramai di media sosial, Kaltim Today segera mengeceknya di situs cekdptonline.kpu.go.id pada Selasa (13/2/2024) malam. Hasilnya, empat temuan NIK aneh oleh pemilik akun Twitter @barrysianturi tersedia di situs tersebut. Kami bahkan mendapat satu temuan baru, seorang warga atas nama Munawir Ghazali Zainuddin, dengan NIK 77777 juga tercatat sebagai pemilih di TPS 034 Loa Janan Ulu, Kukar, seperti 4 temuan lainnya.

Keesokan harinya, 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, kami kembali melakukan pengecekan di situs DPT Online. Namun, hasilnya nihil. Kelima nama tersebut sudah tidak tersedia ketika NIK aneh diketikkan di kotak pencarian di situs cekdptonline.kpu.go.id.

Kami juga melakukan penelusuran langsung terhadap 5 DPT bermasalah di Kabupaten Kukar itu. Dari hasil penelusuran kami, TPS 034 memang benar ada di Loa Janan Ulu. Ia berlokasi di RT 10 Jalan Manunggal, Loa Janan, Kukar. Sementara 5 nama pemilih bermasalah yang ditemui di DPT Online pun semuanya ada, bukan pemilih atau nama fiktif. Semuanya merupakan warga RT 10. Mereka tercatat sebagai pemilih di TPS 034 Loa Janan.

Jumiati adalah salah seorang warga yang nama NIK-nya sempat ramai di media sosial. Perempuan berusia 45 tahun ini bilang dirinya tak tahu menahu mengapa namanya, dan dua anggota keluarganya-- Gilang Fuad dan Nur Ihsan-- bisa bermasalah di DPT Online.

Dia menceritakan, jauh sebelum pemilihan serentak itu, petugas Pantarlih sempat menanyakan, ia akan memilih di Samarinda atau Loa Janan Ulu. Mengingat keluarga mereka terbilang warga baru di Loa Janan Ulu. Mereka tinggal hampir 5 tahun ini. Petugas Pantarlih yang bertanya tersebut kebetulan tinggal tepat di seberang rumah Jumiati.

"Saya bilang pilih di sini saja [Loa Janan Ulu], kalau Samarinda jauh," sebutnya ketika ditemui di kiosnya, awal Maret 2024.

Kendati belum memiliki surat pindah, tapi Jumiati mengaku keluarga telah mengantongi surat keterangan domisili dari RT setempat. Itu, kata Jumiati, memungkinkan mereka tercatat sebagai warga RT 10 dan bisa memilih di Loa Janan Ulu, Kukar.

Tak lama setelah itu, Pantarlih menyambangi kediamannya untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data calon pemilih. Saat proses coklit berlangsung, kata Jumiati, petugas mencocokan data di KTP dan KK miliknya dan keluarga. Usai seluruh data dipastikan benar, petugas kemudian menempelkan stiker yang bertuliskan nama mereka bertiga. Ini sebagai tanda bahwa petugas Pantarlih telah melakukan coklit, dan nama mereka resmi terdaftar sebagai DPT.

"Tidak ada masalah. Mereka [Pantarlih] cek semua, KTP, KK," bebernya.

Beberapa hari sebelum pemilihan pun, Jumiati dan keluarga mendapat surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6 dari KPPS setempat. Di undangan tersebut, mereka ditetapkan memilih di TPS 034 Loa Janan Ulu.

Perkara NIK mereka yang ramai itu, Jumiati baru tahu pada H-1 pemilihan, tepatnya 13 Februari 2024 malam. Kabar itu bukan datang dari KPPS setempat, RT, KPU, atau Bawaslu, tapi dari putranya sendiri, Gilang Fuad. Kala itu, Gilang Fuad yang sedang menjaga Jumiati di rumah sakit tak sengaja melihat nama mereka viral di media sosial perkara NIK aneh. Kejadian itu sontak membuat Jumiati bingung.

Kebingungan ibu tiga anak ini bukan tanpa alasan. Sebab, selama proses pencocokan data di lapangan, hingga mereka mendapat formulir C6 dari KPPS, tidak pernah ada masalah. Kalau pun terjadi kesalahan data, mestinya undangan memilih tak diberikan KPU. Selain itu, Jumiati mengaku tak paham perkara DPT Online. Yang ia tahu, ia mendapat undangan memilih, dan ia pikir semuanya baik-baik saja.

"Saya tidak paham sama yang namanya DPT Online, soalnya saya sendiri tidak sering main medsos. Paling sering WA [WhatsApp] saja," katanya.

Kendati NIK keluarga mereka di DPT Online bermasalah, Jumiati mengaku tidak terlalu ambil pusing. Pasalnya, ketika pemilihan berlangsung pun, dia tak bisa memilih karena masih di rawat di rumah sakit akibat mengalami pendarahan hebat. Menurut penuturan ibu tiga anak ini, suami dan putra pertamanya juga tak ikut mencoblos. Sebab sang suami bekerja, dan setelahnya bergantian dengan putranya menemani di rumah sakit.

"Lewat saja, saya juga saat itu kan tidak bisa milih," dia menambahkan "Lagian siapa pun presidennya tetap hidup kami begini, mesti kerja dan cari makan sendiri," tandasnya.

[TOS]

Artikel ini merupakan tulisan pertama dari liputan khusus Pemilu 2024 dari Kaltimtoday.co. Tulisan kedua dari serial liputan khusus ini bisa dibaca di sini: Karut-marut Data Pemilih di DPT Online, Pencegahan dan Mitigasi KPU Dinilai Minim

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp