Kaltimtoday.co, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) bersama pemerintah daerah menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Fraksi Terhadap Rancangan APBD Tahun 2023, di Gedung Paripurna DPRD, Jumat (30/9/22).

Di dalam nota penjelasan pemerintah daerah, Plt. Bupati PPU Hamdam menyampaikan, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.180 triliun lebih. Target pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 90 miliar lebih, dana perimbangan Rp 988 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 2 miliar lebih.

Atas rancangan nilai APBD tersebut, enam fraksi di DPRD sepakat untuk menerima yang kemudian meminta untuk segera dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, sejumlah fraksi memberikan catatan. Sebagian besar fraksi meminta pemerintah daerah membangun kantor-kantor OPD yang hingga kini masih menumpang.

Menurut Fraksi Demokrat, angka yang ditarget pemerintah daerah sudah rasional. Namun, meminta pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja optimal.

“Kami meminta pemerintah daerah dan OPD bekerja optimal dalam memberikan pelayanan, khususnya yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat, Muhammad Bijak Ilhamdhani.

Fraksi dari partai berlambang Mercy tersebut juga berharap, agar tahun 2023 dijadikan momentum kebangkitan ekonomi. Sehingga, mampu mengakomodir kebutuhan sarana bagi OPD seperti kantor.

Sementara itu, Fraksi Gerindra lebih menyoroti masih banyaknya OPD yang bekerja belum optimal. Menurut juru bicara fraksi Gerindra/PKB, Sujiati, masih banyak keluhan masyarakat terhadap layanan OPD, khususnya masalah kesehatan. Layanan kesehatan di tingkat puskesmas hingga rumah sakit, dinilai jauh dari optimal.

Fraksi Gerindra juga meminta kepala daerah dalam membuka rekrutmen posisi Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mengedepankan profesionalisme berdasarkan kompetensi dan bukan faktor kedekatan.

“Fraksi Gerindra meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja OPD yang masih ditemukan abai terhadap pelayanan ke masyarakat. Ke depan kami juga meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana yang bisa menunjang ekonomi masyarakat,” terang Sujiati.

Sementara itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah memperioritaskan perbaikan infrstaruktur jalan, khususnya di wilayah Kecamatan Babulu. Kondisi jalan lingkungan hingga jalan tani di wilayah tersebut masih rusak parah. Hal itu menghambat mobilitas dalam mengangkut hasil produksi pertanian masyarakat.

“Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk bantuan pupuk bagi petani, alat tangkap maupun kapal bagi nelayan,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Sudirman.

Sedangkan tiga fraksi lain, yakni Golkar, PKS dan Amanat Bulan Bintang secara umum mendorong pemerintah daerah membangung kantor OPD. Selain itu, ketiga fraksi juga meminta pemerintah segera membayarkan insentif pegawai, gaji guru honor, serta utang kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, proses pengesahan rancangan APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah, ditargetkan dalam 30 hari kedepan.

[YUD | RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.