Kaltimtoday.co, Tenggarong — Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama Nusantara. Dalam pembangunannya, pemerintah pusat tidak ingin asal-asalan, tapi akan menerima masukan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga beberapa sultan yang ada di Kalimantan. 

Diantaranya, Sultan Aji Muhammad Arifin dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Muhammad Jarnawi dari Kesultanan Paser, hingga Kepala Adat Dayak Kenya Ajang Tedung. 

Banyak hal yang disampaikan  Sultan Aji Muhammad Arifin berkenaan IKN. Bagaimana kesultanan yang dulunya berupa kerajaan tertua di Nusantara, kini berkembang menjadi 7 kabupaten dan kota di Kaltim. Seperti Samarinda, Balikpapan, PPU, Paser, Bontang, Kutai Timur dan Kutai Barat. Dia juga mendukung terhadap pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. 

“Kami mempersilahkan membangun IKN di Kota Raja ini,” kata Sultan Aji Muhammad Arifin, Jumat kemarin (4/2/2022). 

Baca Juga: DP3A Sebut Kasus Kekerasan di Kaltim Tembus 1.110 Laporan, Mayoritas Kekerasan Fisik

 

Baca Juga: Sabri, Renald, dan Ibu Ira

Baca Juga: Paradoks Meritokrasi dan Politik Kekerabatan dalam Komunikasi Gubernur Kaltim

Baca Juga: Pemprov Kaltim Salurkan Rp 7,5 Miliar untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

View this post on Instagram

Baca Juga: Refleksi Thanksgiving di Juneau, Alaska: Kehangatan di Tengah Suhu Minus

Baca Juga: Bongkar Jejaring Keuangan di Balik Krisis Iklim: Jurnalis Dibekali Teknik Follow The Money

Baca Juga: Laporan UNDP: Tanpa Tata Kelola Baik, AI Berpotensi Perlebar Kesenjangan Global dan Timbulkan Risiko Lingkungan

Baca Juga: HARUM Tolak Kekerasan

Baca Juga: Musim Hujan Berkepanjangan Diprediksi Ancam Kaltim hingga Pertengahan 2026

Baca Juga: Inflasi Kaltim November 2025 Tembus 2,28 Persen, Kenaikan Harga Didominasi Kelompok Makanan

Baca Juga: Kaltim Raih Peringkat 1 Nasional Sutami Award 2025 Berkat Kinerja Jasa Konstruksi Terbaik

Baca Juga: Soroti Kualitas ASN, DPRD Kaltim Desak Peningkatan Kedisiplinan dan Kesejahteraan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perkuat Legalitas Aset, Pemkab Kukar Targetkan Sertifikasi Lahan 700 Masjid Mulai 2026

Dia berharap, nantinya segala aspek harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan adat istiadat. 

Perlu diperhatikan juga, tanah ulayat di tanah Kutai. Ada pihak-pihak yang mengklaim tanah di lokasi IKN sehingga menjadi tugas dan PR pemerintah. 

“Jadi kalau itu sudah siap, kita tidak kalang kabut lagi. Itu saran dan masukan saya yang ditekankan ke pemerintah pusat,” imbuhnya. 

Sultan Aji Muhammad Arifin juga berharap supaya putra daerah dapat mengisi posisi di Badan Otorita IKN. Sebab, putra daerah yang lebih tahu mengenai kondisi di lapangan dan mengenal karakteristik di daerah. 

“Saya rasa IKN kedepannya, menjadikan lebih maju untuk Kaltim, artinya kami mendukung 100 persen,” tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.