Kaltimtoday.co, Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) telah berupaya mengurai masalah pengelolaan sampah di Pasar Waru. Namun masalah tersebut menjadi semakin rumit.  

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Syahrudin M Noor mengaku, penyelesaian masalah sampah di Pasar Waru terhambat oleh beberapa pejabat pemerintah di tingkat kecamatan ke bawah.

Legislator asal dapil Waru–Babulu itu mengaku bahwa, tempat penampungan sampah sementara (TPS) berada di tengah pasar dan sangat dekat dengan para pedagang yang berjualan pada Kamis dan Minggu. 

Tidak hanya itu, para pedagang dan masyarakat sekitar resajh karena turut merasakan aroma tidak sedap dari timbunan sampah di TPS tersebut.

Syahrudin M Noor mengaku, telah mengalokasikan anggaran melalui aspirasinya untuk pembangunan TPS yang lebih layak. Inovasi itu dilakukannya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai regulator persampahan.

Niat baiknya itu tidak mendapat respons baik. Setelah DLH mulai memproses usulan tersebut, dirinya justru mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

“Saya sudah menganggarkan untuk pembangunan TPS secara representatif dan itu juga sudah saya sampaikan ke DLH. DLH sudah melakukan pengkajian dan sudah menempatkan titiknya, tetapi tempat yang dituju ada orang tertentu yang memprovokasi dan menolak tempat itu,” tuturnya pada Rabu (24/5/2023).

Padahal, dirinya hanya menginginkan adanya pengelolaan sampah yang baik, sehingga timbulan sampah di TPS tidak menggangu kenyamanan masyarakat yang melintas atau berdomisili di sekitar TPS.

“Pengolahan sampah ini kan bukan konvensional dilempar, ditumpuk, dan dibiarkan begitu saja. Tetapi TPS yang mau dibangun ini betul-betul sampahnya itu tidak bermalam di situ, artinya dibuang di sana sementara,” ujarnya.

Isu mengenai sampah ini juga menjadi atensi publik, pasalnya menyangkut perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Syahrudin tentu tidak ingin pengelolaan sampah akan menjadi sebuah permasalahan pelik.

“Jadi kami mau menata setiap kecamatan itu mesti ada TPS nya. Nah, TPS-nya ini harus ramah lingkungan kemudian titiknya harus dibuat dan dibebaskan supaya bisa dikelola dengan baik. Kalau tidak kita lakukan sekarang, saya khawatir akan menjadi masalah besar apalagi kita akan jadi IKN,” ujarnya.

Usahanya untuk melakukan pengelolaan sampah secara tepat tidak berjalan dengan mulus dan membuat kesal dirinya, sehingga menganggap jajaran pemerintahan di tingkat terkecil itu bukan membantu dan mempermudah, melainkan menambah beban pikiran. 

“Tidak ada perannya desa itu menolak, mulai RT, kepala desa, camat ikut menolak, bahkan camat ngomong ini tidak prioritas. Kalau kalian tidak sanggup mengelola daerah itu, lebih baik mundur dari camat,” tegasnya

[RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.