Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Akademisi Unmul Sebut Faktor Manusia Paling Dominan Pemicu Karhutla di Kaltim

 

Baca Juga: KONI Samarinda Apresiasi SAPMA PP Gelar Padel Cup, Dorong Sportivitas dan Kebersamaan Anak Muda

Baca Juga: Polda Kaltim Tangkap Tiga Tersangka Pembakaran Lahan di Kukar dan Berau

Baca Juga: Hetifah Dorong Guru Madrasah Kuasai AI untuk Pembelajaran dan Karakter

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Karhutla Kaltim Masih Status Siaga Bencana, Pemprov Siapkan BTT Jika Kondisi Memburuk

Baca Juga: Karhutla di Kaltim Meluas hingga 752 Hektare, Berau dan Paser Ajukan Tanggap Darurat

Baca Juga: Jembatan Lembak Akan Ditutup Total, BBPJN Siapkan Jalur Alternatif

Baca Juga: Demokrat Kaltim Perkuat Komunikasi dengan Warga Lewat Kegiatan Kemerdekaan

Baca Juga: PLN UIP KLT Berhasil Energize GI 150 kV Grogot 2, Keandalan Listrik Paser Meningkat

Baca Juga: PLN UIP KLT Gelar Upacara HUT ke-81 RI Bareng PLN Grup se-Kaltim, Dorong Sinergi Listrik

Baca Juga: AKKBB Kaltim Dampingi Guru Agama Kristen, Persoalan TPG di SDN 011 Tenggarong Seberang Berakhir Mufakat

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Jabatan Strategis Pemkab Kukar Mulai Terisi, 8 Kepala OPD Dilantik

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]