Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Andi Muhammad Akmal Terpilih Jadi Koordinator BEM SE-Kalimantan, Tegaskan Komitmen Kawal Isu Regional

 

Baca Juga: Rudy-Seno Berangkatkan 900 Marbot dalam Program Umrah dan Perjalanan Religi Gratis Tahun Ini

Baca Juga: Gratispol dan Jospol 2025, Pemprov Kaltim Beri Insentif untuk 31.545 Guru dan 3.187 Penjaga Rumah Ibadah

Baca Juga: Kaltim Siap Dukung Program Zero ODOL 2026, Sosialisasi dan Operasi Patuh Digelar Juni–Juli 2025

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Mulai Hari Ini Kelas X SMAN 10 Samarinda Kembali Gunakan Kampus A di Samarinda Seberang

Baca Juga: Media Gathering Kemenag Kaltim, Tekankan Soal Penguatan Moderasi Beragama hingga Kemandirian Pondok Pesantren

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

Baca Juga: PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Rp50 Juta untuk Pembangunan Dermaga Desa Long Beleh Haloq

Baca Juga: Gubernur Kaltim Ajak ASN dan PPPK Gunakan Tumbler untuk Kurangi Sampah Plastik

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup 2025, Pemprov Kaltim Beri Penghargaan Proper, Adiwiyata, dan Kalpataru

Baca Juga: Keterbatasan Guru di Kaltim Wilayah 3T, Wagub Seno Aji Upayakan Beri Insentif Khusus

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Kaltim Alami Hujan Ringan hingga Sedang di Akhir Juni

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]