Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Ketua DPD AKSI Kaltim Apresiasi Kinerja Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam Tingkatkan Ekonomi Desa

 

Baca Juga: Resmi Dilantik, Segini Besaran Gaji Serta Tunjangan Gubernur dan Wakil Gubenur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji 

Baca Juga: Tagar #KaburAjaDulu Viral, Darlis Pattalongi: Bukan Kesalahan Anak Muda, Pemerintah Perlu Evaluasi

Baca Juga: Rencanakan 100 Hari Kerja, Wagub Kaltim Seno Aji Sebut Program Pendidikan Gratis SMA-S3 Bakal Dikebut

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Unmul Launching Program Studi S1 Tari, Bakal Terima 40 Mahasiswa Angkatan Pertama

Baca Juga: Perkuat Advokasi, Aktivis Kaltim Jalin Silaturahmi Lintas Generasi

Baca Juga: JATAM Kaltim Bakal Kawal Janji Rudy Mas'ud Bereskan Ribuan Lubang Tambang

Baca Juga: Gaya Baru Ketua PKK Kaltim

Baca Juga: Respon 'Studi Kesiangan' Proyek PT KHN, JATAM Kaltim: Ancaman Serius Bagi Masyarakat Punan

Baca Juga: Setelah Dilantik, Pengamat Minta Rudy-Seno Segera Kumpulkan OPD untuk Satukan Visi Misi

Baca Juga: Pesan Akmal Malik untuk Kepala Daerah Baru: Tantangan Besar Menanti

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Peringatan Dini Pasang Laut di Kaltim 21-28 Februari 2025, Warga Pesisir Diminta Waspada

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]