Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Mahasiswa Semester 3 ke Atas Bisa Daftar Gratispol Mulai Desember, Pemprov Kaltim Peringatkan Soal Pemalsuan Materai

 

Baca Juga: Tak Hanya Gratispol, Skema Bantuan Living Cost bagi Mahasiswa Kekurangan Mulai Digodok

Baca Juga: Kemenhaj RI Buka Seleksi Petugas Kesehatan Haji 2026, Pendaftaran Dibuka hingga 3 Desember

Baca Juga: Investasi Rp900 Miliar, Otorita IKN Bangun PLTS 50 MW untuk Wujudkan Sustainable Forest City

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Balikpapan Sabet Juara Umum POPDA Kaltim 2025, Ini Daftar Perolehan Medalinya

Baca Juga: Pemprov Kaltim Kucurkan Bonus Rp 80,7 Miliar untuk Atlet PON dan Peparnas 2024

Baca Juga: DPRD Kaltim Tekankan Soal Transparansi Progres Perbaikan Fender Jembatan Mahakam I

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Respon Soal Ormas Intimidasi Wartawan:: Saya Terbuka Dikritik dan Menentang Tindak Kekerasan

Baca Juga: Gagal Jadi Pemain Utama di COP30, CSO Cap Indonesia "Penonton" dan Dikecam Bawa Delegasi Fosil Terbanyak

Baca Juga: Kasus Kekerasan Terus Meningkat, KNPA Desak Pansus DPR dan Presiden Prabowo Segera Tuntaskan Konflik Agraria

Baca Juga: Pemprov Kaltim Bantah Isu Pemangkasan Beasiswa Gratispol, Sebut Informasi Rp 5 Juta Hanya Hoaks

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Kenaikan Insentif Guru hingga Rp1 Juta per Bulan

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]