Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Kelanjutan Kasus Penambangan KHDTK Unmul: Gakkum LHK Sudah Kantongi Nama Pelaku, tapi Status Masih Saksi

 

Baca Juga: Pemberangkatan Jemaah Haji 2025 Didominasi 45 Persen Lansia, Kemenag Kaltim Imbau Siapkan Fisik dan Mental

Baca Juga: Berapa Biaya Kuliah yang Ditanggung Beasiswa Gratispol Luar Kaltim? Ini Rinciannya

Baca Juga: Kalian Terdaftar di 11 Kampus Luar Kaltim Ini Langsung Lolos Beasiswa Gratispol, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: BMKG: Sebagian Besar Wilayah Kaltim Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat Akhir April 2025

Baca Juga: Link Daftar Gratispol 2025 Sudah Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini

Baca Juga: Dorong Pelestarian Budaya Dayak, Dekranasda Kaltim Gelar Bimtek Manik-Manik untuk Tingkatkan Kapasitas IKM

Baca Juga: Diskominfo Kaltim Dorong Pemerataan Akses Digital Lewat Forum Strategis Perangkat Daerah

Baca Juga: Terdaftar di PDDikti dan Terakreditasi, Ini 53 Perguruan Tinggi Kaltim yang Teken Kerja Sama Program Pendidikan Gratispol

Baca Juga: Dari Kuliah Gratis hingga Umrah, Ini 6 Program Gratispol Gubernur Kaltim 2025

Baca Juga: Rudy Mas'ud-Seno Aji Launching Program Pendidikan Gratispol: Mahasiswa Baru Jadi Prioritas Tahun Ini

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Realisasikan Program Pendidikan Gratispol, Gubernur Rudy Mas'ud Tanda Tangani MoU bersama 53 Kampus Negeri dan Swasta se-Kaltim

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]