Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Berupaya Wujudkan SPBE, Diskominfo Kaltim Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Email Dinas

 

Baca Juga: Diskominfo Kaltim Gelar Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Periode 2024-2028

Baca Juga: Bantah Dugaan Alat Bantu dan Bocoran Soal Debat Pilgub, Tim Paslon 02 Siap Diperiksa dengan Cara Apapun

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

Baca Juga: CSR Perusahaan di Kaltim Sukses Wujudkan 346 Rumah Layak Huni

Baca Juga: Akmal Malik: Reklamasi Tambang Kaltim Jadi Kunci Pertanian Berbasis IKN

Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Pasang Laut hingga 2,7 Meter di Kaltim pada Akhir November

Baca Juga: Aksi Damai Mahasiswa di Tanah Grogot, Serukan Tuntutan Stop Hauling Batu Bara

Baca Juga: Pengamat: Program Beasiswa dari Isran Noor adalah Solusi Cerdas Bagi Kaltim

Baca Juga: Elektabilitas Rudy-Seno Unggul di Survei Cyrus Network, Tim Pemenangan: Kami Tidak Rekayasa Hasil

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: PT FSS Perkuat Ekonomi Kelompok Usaha Lokal di PPU Lewat Budidaya Madu

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]