Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Dinas Peternakan Kaltim Turunkan Tim Pemeriksaan Hewan Kurban, Fokus Deteksi Penyakit dan Edukasi Masyarakat

 

Baca Juga: Industri Perhotelan Kaltim Tertekan Efisiensi Anggaran, Inovasi dan Kolaborasi Jadi Solusi Bertahan

Baca Juga: Dishub Kaltim Bahas Penyesuaian Tarif Transportasi Online Sesuai SK Gubernur

Baca Juga: Temui Massa Aksi Demo 100 Hari Kerja, Wagub Kaltim Seno Aji Janji Lindungi Masyarakat Adat

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Genap 100 Hari Kerja, Mahasiswa Beri Rapor Merah untuk Kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Baca Juga: Media Sosial, Pekerjaan Hijau, dan Masa Depan Anak Muda Kalimantan Timur

Baca Juga: Mendikdasmen Minta Dedi Mulyadi Tinjau Ulang Kebijakan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00

Baca Juga: Menjelang Iduladha 2025, Harga Pangan di Kaltim Stabil dan Stok Aman

Baca Juga: Perempuan Kalimantan Timur Siap Jadi Garda Depan Transisi Energi

Baca Juga: Stok Bapokting Jelang Iduladha Aman, DPTPH Kaltim Ajak Masyarakat Hindari Panic Buying

Baca Juga: Menjaga Wajah Kota: Peran Landmark Alam dalam Identitas dan Mitigasi Konservasi Lingkungan  

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Bambang Soepriyadi Resmi Jabat Plt Ketua Demokrat Kaltim, Komitmen Lanjutkan Program Irwan

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]