Kaltimtoday.co, Samarinda – Kota Bontang mencatat prestasi yang membanggakan dengan mencatat 100 persen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ditandai dengan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga penerima manfaat program JKN di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Kamis (5/8/2021).

Dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Mangisi Raja Simarmata, pada 25 Juni lalu, pemkot melalui Wakil Wali Kota Bontang Najirah HD berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh penduduk Bontang yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Komitmen Pemkot Bontang tersebut telah diimplementasikan dengan mendaftarkan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan menjadi peserta JKN. Adapun sumber data yang disampaikan kepada BPJS Kesehatan adalah bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bontang,” kata Mangisi.

Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, dengan mengalokasikan kekurangan anggaran iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp 2,2 miliar pada APBD Perubahan 2021.

Dijelaskan Universal Health Coverage (UHC) di Bontang berdasarkan data kependudukan sampai semester I 2021 tercatat 100 persen. Dengan rincian, dari 185.201 penduduk Bontang, sebanyak 32.982 warga tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, serta 51.851 warga tercatat dalam PBPU dan BP Pemkot Bontang.

Sementara non-PBI, terbagi dalam Pekerja Penerima Upah (87.859 warga), PBPU (16.472), dan BP (772).

“Artinya seluruh penduduk telah terdaftar dan memiliki jaminan kesehatan pada Juli 2021. Tepat 100 hari kerja pemerintahan wali kota dan wakil wali kota terpilih,” tegasnya.

Namun, masih ada yang menjadi tugas dari Pemkot Bontang, yakni mendaftarkan peserta mandiri dengan manfaat kelas 3 untuk dialihkan menjadi peserta tanggungan pemerintah. Peserta yang dialihkan tersebut tidak aktif karena memiliki tunggakan iuran.

”Harapannya proses tersebut dapat berjalan dan terealisasi pada Agustus 2021,” tuturnya.

Di sisi lain, dalam mewujudkan UHC diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder. Salah satu peran yang dapat dilakukan dengan melakukan donasi maupun croudfunding kepada peserta yang masih menunggak dan kepesertaannya menjadi nonaktif.

Sementara itu Wali Kota Bontang Basri Rase, merasa terharu dapat merealisasikan program kerja bersama Wakil Wali Kota Bontang Najirah, mewujudkam 100 persen kepesertaan masyarakat Bontang pada program JKN.

"Terima kasih kepada BPJS Kesehatan Samarinda dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerjasama untuk mempercepat terealisasinya 100 persen kepesertaan JKN masyarakat Bontang," ucap Basri.

Ia berharap, dengan adanya 100 persen JKN ini, maka peningkatan pelayanan kesehatan di Bontang harus lebih baik. Karena selama ini banyak permasalahan yang muncul di masyarakat, seperti kartu BPJS ganda, pembayaran yang baru dilakukan ketika sakit, kartu BPJS hilang, hingga terjadi tunggakan karena tidak mampu bayar.

"Inilah persoalan-persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat," ungkapnya.

Basri mengimbau kepada camat, lurah, maupun kepala puskesmas di tiap kelurahan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kepesertaan JKN yang mencapai 100 pesen. Bahwa dikatakan gartis itu dengan fasilitas kelas 3. Ia juga menegaskan, 100 persen kepesertaan JKN ini untuk warga negara Indonesia yang berkependudukan di Bontang berdasarkan data dari Disdukcapil.

"Jangan sampai ada masyarakat mengaku warga Bontang, tinggal di Bontang, tapi tidak memili Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang. Tolong sampaikan para lurah, JKN ini 100 persen untuk warga Bontang. 100 persen bebas biaya kesehatan, khususnya kelas 3," tegas Basri.

Dia pun menyambut baik ide Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda untuk mengajak kerja sama perusahaan-perusahaan di Bontang untuk dapat berkontribusi melakukan donasi kepada peserta yang saat ini masih menunggak dan kepesertaannya menjadi non aktif.

[EJ | RWT | ADV BPJS KESEHATAN]