Kaltimtoday.co, Tenggarong - Beberapa anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja (Kurker) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus silaturahmi bersama Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Santan, Desa Semongko Kecamatan Marangkayu pada Kamis (29/04/2021).

Dalam Kunker kali ini dihadiri Ketua Komisi III, Andi Faisal didampingi Herry Asdar, Sugeng Hariadi, Junadi.

Andi Faisal mengatakan, kedatangan karena banyak keluhan masyarakat disini sebab didekat tempat tinggalnya ada pelabuhan bongkar muat batu bara namun mereka tidak dilibatkan melainkan orang luar kecamatan bahkan kabupaten.

Oleh sebab itu, warga di 3 Kecamatan yakni Marangkayu, Muara Badak dan Anggana menginginkan agar dapat ikut andil bekerja sebagai tenaga kerja bongkar muat (TKBM) wilayah operasi Muara Berau pelabuhan Tanjung Santan.

"Tuntunan warga sederhana yaitu bisa bekerja disana melalui TKBM jadi tidak muluk-muluk dan sangat wajar sekali menuntut itu. Pekerjaan sudah ada di depan mata tapi ironisnya orang luar yang bekerja," kata Faisal kepada Kaltimtoday.co, Kamis (29/04/2021).

Alhamdulillah direspon baik oleh Kepala KUPP Tanjung Santan, meskipun mereka masih belum bisa mengambil keputusan. Namun, Faisal memberi pesan agar terlibat pendampingan kepada masyarakat baik itu melalui koperasi supaya bisa merasakan hasil di Muara Berau.

Politkus Golkar ini menambahkan, pihaknya akan mencari solusi terbaik. Oleh karenanya, minggu depan akan mengundang seluruh stakeholder terkait pada rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Kukar.

"Akan dikita perjuangkan aspirasi masyarakat dan kita juga berdosa apabila disana ada hak mereka tapi orang lain yang mengerjakan. Maka kita bisa berbagi disana tanpa mengurangi gak orang lain," tuturnya.

Sementara itu, Kepala KUPP Tanjung Santan, Supriadi menuturkan, kunjungan anggota DPRD Kukar dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat. Mereka berharap agar pengelolaan dapat melibatkan masyarakat sekitar supaya menunjang ekonomi. Wilayah yang di maksud yakni Muara Berau bukan bagian wilayah kerjanya, Samarinda.

Maka dia menjelasakan, akan menyamampaikan kepada pimpinan di Samarinda agar melibatkan masyarakat dengan ketentuan hukumnya.

"Akan disampaikan ke pimpinan kami di Samarinda bagaimana mekanisme hukumnya supaya tidak menabrak aturan yang ada sehingga aspirasi masyarakat bisa terakomodir sesuai harapan dan keinginan," tandasnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]