Kaltimtoday.co, Penajam - Usai melakukan klarifikasi fisik untuk mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya, Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) kembali menggelar pertemuan bersama Kemen-PPA.

Pertemuan yang dilakukan secara hybrid tersebut, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar. Perwakilan Kemen-PPA juga turut membersamai melalui daring.

"Meeting ini kegiatannya adalah klarifikasi data dan informasi, setelah dilakukan klarifikasi fisik secara langsung beberapa waktu yang lalu. Kalau ditanya apakah ada perkembangan, tentu ada," sahutnya pada Senin (29/5/2023).

Tohar juga menjelaskan, agenda itu mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan terhadap pemenuhan KLA. Sebab, mereka akan melaporkan kepada Kemen-PPA terkait 24 indikator penilaian.

"Nah, jadi ini hadir mengundang seluruh stakeholder yang ada dalam gugus tugas KLA. Mereka pun juga di sana siap dengan berbagai pertanyaan, yang identifikasi sekian banyak faktor itu, dipertanyakan kembali," ungkapnya.

Dia mengaku, pihaknya telah menyelesaikan indikator penilaian secara menyeluruh. Sebab, PPU telah beberapa kali menjadi KLA di tingkat pratama.

"Ya sepanjang indikatornya terisi berarti kan terpenuhi, ada 24 indikator. Kalau tingkat pratama sudah beberapa kali PPU menjadi KLA," ucapnya.

Pihaknya juga membeberkan, semua tim gugus tugas telah berperan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

"Tinggal sekarang seperti apa penilaiannya, karena sulit sebetulnya klarifikasi seperti ini," tuturnya.

Saat ini, katanya, 24 indikator penilaian untuk mencapai KLA di tingkat madya telah terisi secara menyeluruh. Namun, mesti menunggu tim penilai untuk menentukan layak tidaknya PPU menjadi KLA.

"Indikator penilaiannya 24 sudah terisi semua, cuma persoalannya menurut persepsi penilai apakah sudah perfect atau belum kan juga kami tidak tahu ukurannya seperti apa," katanya.

Tohar mengaku hal terpenting dari program ini ialah untuk pemenuhan hak dasar anak di PPU. Meski nanti tidak mendapatkan KLA tingkat madya, PPU diharapkan bisa ramah terhadap hak anak.

"Saya tidak berharap banyak lah, yang penting hak anak itu terpenuhi, kuncinya kan itu. Stample atau segi layak itu nomor sekian bagi saya, prinsip dasarnya kan begitu," imbuhnya.

Sebagai badan publik, sudah semestinya Pemda merencanakan pembangunan dan menyiapkan sarana serta prasarana yang punya keberpihakan kepada anak.

"Ini kan disebutnya insentif, ada program layak anak agar ada dorongan dari daerah. Bagi yang masuk, mendapatkan penghargaan seperti itu, hal biasa. Tetapi kalau kita kembali ke subtansinya, itu ada keberpihakan," jelasnya.

Dia mengaku, seluruh lini pembangunan di PPU semestinya punya keberpihakan terhadap semua masyarakat, termasuk pemenuhan hak terhadap anak.

"Barang kali di antara kita tidak memandang anak ini bagian yang tidak harus diperhatikan, ternyata ada ketentuannya harus diadvokasi bahwa mereka pun sudah punya hak untuk mendapatkan itu," tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.