Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang kembali mencuat belakangan ini. Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka pembentukan DOB.

Pertama, prosedurnya harus ditempuh melalui Pemkot. Dari tim yang terbentuk untuk pemekaran DOB, juga harus ke DPRD Samarinda bersama wali kota. Seandainya tahapan itu sudah selesai, barulah naik ke tingkat provinsi. Kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di provinsi pun, tentunya ada kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim. Jadi tahapan rekomendasinya seperti itu. Intinya, kalau itu memang keinginan masyarakat maka kita mendukung saja," ungkap Jahidin kepada awak media.

 

Baca Juga: Jalan Pattimura di Samarinda Seberang yang Sempat Ambles Sudah Bisa Dilintasi Masyarakat

Baca Juga: Molor Lagi, BPBD Sebut Pengembang Butuh Waktu 1 Bulan Selesaikan Longsor di Perumahan Keledang Mas Baru

Baca Juga: Lindungi Cagar Budaya, Polresta Samarinda Bakal Revitalisasi Masjid Shiratal Mustaqim

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Audensi dengan DPD RI, Bahas DOB Samarinda Seberang

View this post on Instagram

Baca Juga: Dukung Samarinda Seberang Jadi DOB, Samri Shaputra: untuk Permudah Layanan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan

Baca Juga: Polisi Amankan Pelaku Penikaman di Bawah Jembatan Mahakam IV

Baca Juga: Dukung DOB Samarinda Seberang, Anggota DPRD Ini Lakukan Kajian Bersama Tokoh Masyarakat

Baca Juga: Anhar Tegaskan Pemindahan Pusat Pemerintahan Baru Samarinda Harus Sesuai Perda

Baca Juga: Anhar Soroti Trailer Masuk Jalur Kota

Baca Juga: Rencana Pemindahan Kota Baru, Anhar : Seharusnya ke Palaran

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Jika ingin adanya pemekaran DOB, Jahidin menyebut persyaratannya belum terpenuhi. Terutama dari segi jumlah kecamatan. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika ada pemekaran kabupaten dan kota sekurang-kurangnya 5 kecamatan. Pun begitu untuk pemekaran provinsi yang sekurang-kurangnya harus terdiri atas 5 kabupaten atau kota.

"Sebab kalau saya hitung-hitung, masih kurang kecamatannya. Berarti belum memenuhi syarat," ungkap politikus dari Fraksi PKB itu.

Namun untuk luasan wilayah Kecamatan Palaran dan Loa Janan Ilir, Jahidin menyebut ada potensi agar keduanya bisa dimekarkan menjadi 2 kecamatan lagi. Sehingga kekurangan kecamatan itu bisa diajukan pemekaran.

"Bergantung persetujuan wali kota," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]