Samarinda
Wakil Ketua DPRD Audensi dengan DPD RI, Bahas DOB Samarinda Seberang
Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi melakukan pertemuan dengan anggota Komite I DPD RI, Muhammad Idris membahas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang sekaligus melakukan diskusi dengan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso di Balai Kota.
Subandi mengatakan, DOB Samarinda Seberang diusulkan kepada DPD RI perwakilan Kaltim dengan menyerahkan beberapa dokumen untuk memperkuat pembahasan di DPD RI bagian otonomi baru.
"Sudah diserahkan oleh tim penggagas DOB yang namanya yaitu Samarenda, tim dan inisiator sekian lama berusaha agar Samarinda Seberang bisa dijadikan kabupaten baru,” ungkap Subandi, Jumat (19/3/2020).
Politisi PKS ini menegaskan bahwa penyerahan dokumen DOB tersebut telah diketahui oleh Wali Kota, Andi Harun. Dia pun mendukung sepanjang untuk kepentingan masyarakat banyak tentu dimungkinkan dilakukan proses pemekaran
Dia pun menyadari bahwa jika dibentuknya DOB baru bakal menimbulkan berbagai permasalahan baru, namun dia berharap tidak demikian.
Baca Juga: Bentrok Dua Kelompok di Samarinda Seberang Diduga Terkait Bisnis Ilegal, Polisi Amankan Satu Pelaku
Baca Juga: Soal Portal Pembatas di Jembatan Mahkota II, DPRD Samarinda Minta Pemkot Kaji Ulang KebijakanView this post on Instagram
"Ketika sudah DOB maka Pemkot Samarinda membiayai melalui APBD selama 3 tahun", sebut Subandi
Untuk APBD Samarinda tidak cukup untuk membiayai, pasalnya PAD Samarinda pun belum mencukup hingga biaya lainnya relatif membutuhkan dana yang cukup banyak.
Subandi menambahkan, namun hal itu bagian dari pemerataan pelayanan publik dan kesetaraan pembangunan, dia tentu mendukung dan memberi perhatian khusus untuk diperjuangkan.
"Mudahan adanya Wali Kota Samarinda baru ini bisa memperjuangan aspirasi masyarakat khususnya Samarinda Seberang," pungkas Subandi.
Dia berharap agar tim dan inisiator DOB Samarinda melakukan kajian yang mendalam dan komprehensi dari berbagai aspek sebagai syarat yang kuat untuk segera dimekarkan, pasalnya DOB itu tidak melihat dari kajian salah satu aspek saja, butuh kajian empiris yang kuat .
[SDH | ADV]
Related Posts
- DPRD Samarinda Sebut Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI sebagai Kritik Sosial, Bukan Makar
- Calon Lahan Insinerator di Kelurahan Baqa Padat Penduduk, DPRD Samarinda Soroti Kelalaian Pemerintah
- DPRD Samarinda Perpanjang Pembahasan Raperda TPU, Pembahasan Teknis Lokasi Masih Jadi Kendala
- PAD Samarinda Naik, Pemkot Fokus Pajak dan DPRD Usulkan Event Nasional
- DPRD Samarinda Soroti Peredaran Beras Oplosan: Konsumen Dirugikan, Pengawasan Harus Diperketat









