Kaltimtoday.co, Tenggarong - Keterbatasan akses jalan dan padatnya permukiman menjadi tantangan serius dalam penanganan kebakaran di Kutai Kartanegara (Kukar). Menjawab kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai menerapkan sistem hidran kering sebagai solusi di wilayah sulit dijangkau armada pemadam, Rabu (7/1/2026).

Penerapan hidran kering ini ditandai dengan peninjauan langsung oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pada pilot project yang baru pertama kali diterapkan di kawasan pasar Jalan Maduningrat, Tenggarong. Inovasi ini dinilai lebih aman dan efektif dibandingkan hidran konvensional yang selama ini mengandalkan tekanan air dari PDAM.

Rendi menjelaskan, penggunaan hidran dengan tekanan langsung dari jaringan PDAM berpotensi merusak jalur pipa yang berada di kawasan permukiman warga. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar untuk menghadirkan alternatif baru berupa hidran kering.

“Ini pilot project, sebelumnya memang sudah ada hidran di beberapa titik, tapi menggunakan tekanan air dari PDAM. Itu berisiko merusak jalur pipa di rumah-rumah warga, sehingga dari Kepala Damkar berinisiatif melahirkan hidran kering ini,” ujar Rendi.

Menurutnya, sistem hidran kering telah digunakan di sejumlah kota besar di Indonesia dan terbukti efektif untuk kawasan padat penduduk. Pemkab Kukar pun sepakat menerapkan sistem serupa, terutama untuk wilayah kampung kumuh yang tersebar di 20 kecamatan.

Wilayah kampung kumuh dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena akses jalan yang sempit dan tidak dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran. Seluruh jalur didominasi gang kecil, sehingga ketika terjadi kebakaran, proses penanganan sering terkendala.

“Ketika terjadi musibah di wilayah seperti ini, penanganannya sangat sulit. Dibutuhkan titik-titik hidran seperti ini agar respons bisa lebih cepat,” jelasnya.

Rendi mengungkapkan, jumlah kampung kumuh di Kukar tercatat lebih dari 30 titik. Penetapan kampung kumuh sendiri tidak bersifat permanen, karena klasifikasinya diperbarui setiap tahun dengan berbagai indikator, termasuk sanitasi dan kepadatan penduduk. Dalam satu desa, bahkan bisa terdapat lebih dari satu titik kampung kumuh.

Untuk tahap awal, Pemkab Kukar telah memiliki empat unit mesin hidran kering. Namun, tantangan utama saat ini terletak pada biaya pipanisasi yang cukup tinggi, terutama untuk menarik jaringan dari sumber air seperti sungai.

“Mesinnya sudah ada, tapi pipanisasi-nya memang mahal. Itu yang kita upayakan secara bertahap untuk dilaksanakan,” pungkasnya.

[RWT]