Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) membentuk Klinik Desa guna melayani jasa konsultasi gratis bagi masyarakat serta pengaduan masalah desa dan kelurahan se-PPU.

Program tersebut merupakan bentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, bersama tim teknis pendamping kecamatan dan pendamping desa dalam Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Pedesaan Mandiri (Pro-P2KPM). Masyarakat dapat berkonsultasi gratis tentang berbagai hal seperti hukum, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan permasalahan lain.

"Klinik Layanan Desa ini juga akan melayani jasa konsultasi bagi pelaku UMKM," ujar koordinator tenaga ahli Bupati PPU Dr Aji Sofyan Effendi setelah memimpin rapat pembentukan Klinik Konsultasi Desa.

Program itu merupakan bagian dari layanan Pro-P2KPM PPU yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Hal lain yang dilayani dalam klinik ini antara lain mengenai manajemen usaha, manajemen keuangan, kualitas produk dan perizinan bagi UMKM, kelembagaan, hingga layanan promosi usaha.

"Mengingat intensitas layanan akan tinggi karena berbagai permalasahan di desa maupun kelurahan bisa dikonsultasikan dalam klinik ini, maka diperlukan kantor baru. Lokasi untuk kantor sudah ada, yakni di Penajam," ucap Aji.

Baca Juga: TP PKK Kaltim Bakal Akomodir UMKM untuk Penguatan Koperasi di 10 Kabupaten/Kota

 

Baca Juga: Ramadan Fest 2025, Dorongan Nyata bagi UMKM di PPU

Baca Juga: Kecamatan Tenggarong Seberang Genjot Produk UMKM untuk Tembus Pasar Modern

Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing, Ribuan UMKM di Tenggarong Seberang Dapat Dukungan Pengembangan Produk

Baca Juga: DiskopUKM Kukar Bakal Gencarkan Pembinaan dan Pelatihan Pelaku UMKM

View this post on Instagram

Baca Juga: Disperindagkop Berau Salurkan Sertifikat TKDN kepada 90 Pelaku UMKM

Baca Juga: Diskoperindag Berau Tunggu Petunjuk Teknis Kebijakan Penghapusan Utang UMKM

Baca Juga: Libatkan Kantin Sekolah, Pengamat Ekonomi Unmul Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bakal Lebih Efektif

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah

Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun pada 2025

Baca Juga: KPPU Kanwil V Perketat Pengawasan Usaha di Kalimantan, Sanksi Tegas Rp 10 Miliar untuk Pelanggar

Baca Juga: Anggana Fokus Dorong UMKM untuk Perluas Pasar hingga Mancanegara

 

Baca Juga: Reses di Dapil V, Ahmad Yani Serap Aspirasi Warga Soal Infrastruktur hingga Dukungan UMKM

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pihaknya melanjutkan, dalam Peraturan Bupati PPU tentang Pro-P2KPM sudah diatur perihal Klinik Desa, sehingga pihaknya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati PPU tentang Klinik Desa dan UMKM.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bupati PPU, Musa Ibrahim mengungkapkan, dalam klinik tersebut terdapat tiga model layanan yang harus dipenuhi oleh Tenaga Teknis Pro-P2KPM yakni, pelayanan langsung, pelayanan secara virtual, dan konsultasi lapangan.

"Tiga model layanan oleh Klinik Desa dan UMKM itu adalah pertama layanan langsung, yakni peminat datang langsung ke kantor untuk mengonsultasikan tentang permasalahan yang dihadapi. Kedua, adalah layanan secara daring atau virtual. Sedangkan yang ketiga adalah konsultasi lapangan, yakni Tenaga Teknis datang ke desa, jika banyak warga yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan yang senada," ucap Musa.

Klinik Desa sebagaimana diterangkan dalam video singkat yang dirilis, juga membantu perihal penyusunan APBDes, pendampingan perihal administrasi, keuangan dan aset desa, penyusunan RAB, desain dan infrastruktur pedesaan.

Masyarakat ataupun desa/kelurahan juga akan mendapat pendampingan hukum, pendampungan pemetaan potensi unggulan desa, membantu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan penyusunan legal drafting peraturan desa.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]