Kaltimtoday.co, Samarinda - Puluhan massa Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (29/5/2023).

Massa membentangkan spanduk bertuliskan "Jelang Pemilu, Tambang Makin Bikin Kaltim Pilu" serta menggunakan atribut kotak KPU di kepala. Ditambah miniatur eksavator sebagai upaya penolakan tambang batu bara memasuki pemilu 2024.

Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari mengatakan, aksi kali ini dilatarbelakangi karena adanya indikasi dana kegiatan pemilu, yang didukung oleh para pengusaha tambang batu bara di Kaltim.

"Karena ini menjelang pemilu, kami lihat lima tahun terakhir masih masuk dalam lingkaran oligarki, artinya pemilu masih dikusai oligarki," jelas Mareta.

Ditambahkannya, Undang-Undang Minerba yang dihasilkan pasca pemilu 2019-2020 menghilangkan berbagai kewenangan di daerah. Seperti, meringkus hak veto masyarakat dan tidak ada jaminan keselamatan bagi warga Kaltim yang saat ini dibebani izin industri segala pertambangan di Kaltim.

"Sehingga kami menyimbolkan kotak KPU yang ditunggangi oleh oligarki melalui simbol eksavator," ucapnya.

Dari catatan Jatam Kaltim, masih ada 166 titik tambang batu bara ilegal berada di kawasan Kaltim termasuk Ibu Kota Negara yang saat ini merampok baik pemimpin negara dan provinsi.

"Ini artinya seluruh kepala daerah, kota dan kabupaten hingga aparat keamanan pun kalah telak dari para penambang," katanya.

Dari 17 partai politik yang akan bertarung pada pemilu 204 mendatang, hingga saat ini belum ada yang menyentuh isu yang sangat penting ini.

Oleh sebab itu, massa aksi Jatam Kaltim tegas untuk menolak dikorbankan memperpanjang usia industri ekstraktif di Kaltim.

"Kami mendesak agar pemulian kawasan yang telah dihancurkan oleh pertambangan, mendesak agar kepolisian segera menuntaskan masalah tambang batu bara ilegal, menolak munculnya dan diberikannya izin baru untuk segala jenis usaha pembongkaran seperti tambang batu bara, pembangungan smelter untuk nikel dan lainnya," tegasnya.

Melihat kondisi saat ini, dirinya mengungkapkan bahwa Kaltim butuh pemulihan, bukan pemilihan.

[RWT]