Kaltimtoday.co - Kendati Pilkada Kutai Barat baru akan berlangsung 2024, namun sejumlah spekulasi terkait kandidat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sudah mulai memanas.

Terbaru, nama Plt Asisten III Kabupaten Kutai Barat yang juga adik Bupati FX Yapan popularitas dan elektabilitasnya sedang melejit di masyarakat. Bahkan, ada sejumlah pihak yang menyebut bahwa sosok Sahadi cocok jika digandengkan dengan H Ahmad Syaiful atau yang lebih akrab disapa Haji Acong.

Koordinator Relawan Sahabat Sahadi Rizaldo mengatakan, saat ini masyarakat Kutai Barat menginginkan sosok Sahadi dan Haji Acong menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Menurut Rizaldo, dua nama itu merupakan sosok yang saling melengkapi satu sama lain. Sahadi dikenal sebagai birokrat yang berpengalaman, sedangkan Haji Acong dikenal sebagai pengusaha sekaligus politisi.

“Kombinasi antara birokrat dengan politisi yang merangkap pengusaha sangat ideal untuk Kutai Barat di masa mendatang,” kata pria yang akrab disapa Zaldo, Sabtu (17/6).

Dikatakan, Kabupaten Kutai Barat saat ini harus terus bertransformasi menjadi salah satu daerah terbesar. Hal ini dikarenakan, adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang akan mulai ditempati dalam waktu dekat.

“Kutai Barat di masa mendatang harus dipimpin oleh sosok yang berpengalaman,” tuturnya.

Dijelaskan, jangan sampai masyarakat mempertaruhkan masa depan Kutai Barat di tangan bupati dan wakil bupati yang belum berpengalaman, sehingga upaya untuk menjadikan salah satu daerah terbesar di Kaltim dengan mengangkat potensi ekonomi menjadi terbengkalai.

“Jangan mempertaruhkan masa depan daerah dan nasib masyarakat kepada yang belum berpengalaman sedikitpun menurut saya ini sangat berbahaya bagi nasib Kutai Barat lima tahun mendatang,” bebernya.

Bahkan, Zaldo juga berpesan kepada masyarakat agar tidak sekadar mendukung salah satu calon hanya karena diberi beras sebesar 5 kilogram dan dimintai kartu identitas. Cara ini menurut Rizaldo sudah kuno, sebab masyarakat Kutai Barat sudah cerdas dalam berdemokrasi dan memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak.

“Silahkan saja pemberian itu diterima, tapi Kutai Barat butuh pemimpin berpengalaman, bukan kandidat yang belum ada pengalaman sedikitpun, memimpin organisasi saja enggak pernah, apalagi mau memimpin daerah,” pungkasnya.

[ADV]