Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat menyambut realisasi program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan seluruh persyaratan utama yang diminta pemerintah pusat sudah dipenuhi.

"Apa yang diinginkan oleh teman-teman di Kemensos sudah kita siapkan semua. Dari tanah, persiapan siswanya, dan semuanya yang menjadi persyaratan sudah kita siapkan," ujar Mudyat saat ditemui pada Jumat, (26/4/2025).

Mudyat optimistis, dengan kesiapan administrasi dan teknis tersebut, program Sekolah Rakyat di PPU akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Ia berharap percepatan ini bisa menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu.

"Inshallah, dalam waktu dekat cepat-cepat direalisasikan," lanjut Mudyat.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat ini sebenarnya mirip dengan sistem boarding school, yakni menyediakan pendidikan berbasis asrama. Hal ini penting mengingat kondisi geografis PPU yang luas dan jarak antar kecamatan serta desa yang cukup jauh ke pusat kota.

"Sebetulnya itu persoalan boarding school atau tidak. Sebetulnya, karena kita kabupaten ya itu kemudian kenapa keinginan pemerintah pusat membangun boarding school. Karena lumayan sebenarnya jarak antar kecamatan dan desa menuju pusat," jelasnya.

Menurut Mudyat, kehadiran sekolah berbasis asrama ini juga menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda PPU. Ia menilai, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi juga membangun mentalitas dan kesiapan anak-anak dalam menghadapi tantangan dunia nyata.

"Artinya, dengan boarding school ini kita juga ingin menciptakan mental anak-anak kita yang betul-betul siap ketika nantinya berhadapan dengan dunia nyata," ujar dia.

Program ini, tambah Mudyat, dirancang untuk mulai berjalan tahun ini. Bahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung realisasinya. Semua pembiayaan dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Harusnya sih direalisasikan tahun ini, dimulai programnya. Anggarannya cukup besar, bersumber dari APBN," tegasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]