BALIKPAPAN, Kaltimtoday.co - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Pertamina Regional Kalimantan, khususnya sub wilayah Kalimantan Timur. Desakan ini disuarakan menyusul serangkaian persoalan dalam distribusi dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kasus BBM oplosan yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kalimantan Timur dan pihak Pertamina, sempat disepakati bahwa Pertamina akan menyediakan layanan bengkel bagi warga yang kendaraan mereka terdampak oleh BBM oplosan. Layanan tersebut rencananya dimulai pada Rabu, 9 April 2025.

Namun demikian, hingga kini Pertamina belum memberikan panduan resmi terkait prosedur pemeriksaan dan perbaikan kendaraan, sehingga banyak warga masih menunggu kejelasan. PW KAMMI Kaltimtara menilai keterlambatan ini sebagai bentuk lemahnya koordinasi dan komitmen dari pihak Pertamina dalam menyelesaikan persoalan yang mereka timbulkan.

“Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya komitmen dan koordinasi dari Pertamina. Padahal masyarakat sudah sangat terdampak,” ujar Syamsia, Kabid Kebijakan Publik PW KAMMI Kaltimtara, Selasa (20/5/2025).

Selain persoalan BBM oplosan, kelangkaan dan kenaikan harga BBM juga terus terjadi di Kota Balikpapan. Antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini menjadi pemandangan yang lazim, mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

PW KAMMI menilai kondisi ini ironis, mengingat Kalimantan merupakan salah satu lumbung energi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah ini hanya dihuni sekitar 5,6 persen dari total populasi Indonesia, namun mampu menyumbang hingga 9,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi Kalimantan terhadap ekonomi negara.

“Kontribusi besar ini tidak sejalan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan. Ini adalah bentuk ketimpangan yang nyata,” lanjut Syamsia.

Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara, Dedi Nur, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya energi, termasuk BBM, seharusnya dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

“Minyak bumi adalah sumber daya strategis yang harus dikelola secara adil, efisien, dan bertanggung jawab. Tidak boleh justru menjadi beban bagi rakyat akibat salah urus,” tegas Dedi.

Sebagai bentuk sikap tegas, PW KAMMI Kaltimtara menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pertama, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pertamina di wilayah Kalimantan Timur, meliputi aspek distribusi BBM, kualitas bahan bakar, hingga pelayanan tanggap darurat untuk kasus-kasus darurat seperti BBM oplosan.

Kedua, mencopot jajaran pimpinan Pertamina yang dinilai tidak kompeten, dan menggantikannya dengan individu yang memiliki kapasitas profesional dan integritas tinggi dalam mengelola sektor energi.

[TOS]