Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Shemmy Gandeng DP3AKB Bahas Ketahanan Keluarga dan Isu Kekerasan dalam Sosialisasi Perda di Bontang

 

Baca Juga: Bantu Korban Bencana Sumatra, MPC Pemuda Pancasila Bontang Galang Donasi Kemanusiaan

Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Gerindra Bontang Disambut Antusias Warga, Donasi Capai Rp30 Juta

Baca Juga: Damkar Bontang Berhasil Evakuasi Kunci Mobil yang Tertinggal di Dalam Kendaraan

View this post on Instagram

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Dua Laporan Evakuasi Ular di Hari yang Sama

Baca Juga: BPBD Bontang Tegaskan Pentingnya Life Jacket, Siapkan Sidak Kapal Wisata dan Nelayan

Baca Juga: BPBD Bontang Siagakan Personel Amankan Open Race Ketinting di Selambai

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Korsleting Listrik di Loktuan, Penanganan Cepat Cegah Potensi Kebakaran

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Bontang Jadi Sentra Industri Pengalengan Ikan

Baca Juga: BPBD Bontang Ikut Jumat Bersih di Bontang Baru, Ajak Warga Jaga Lingkungan

Baca Juga: BPBD Bontang Miliki Ekskavator Baru, Namun Masih Kekurangan Truk Towing untuk Mobilisasi

Baca Juga: BPBD Bontang Dorong Perwali Baru untuk Percepatan Bantuan Pascabencana

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Disdamkartan Gelar Sosialisasi Pencegahan Kebakaran di Bontang Utara

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]