Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Bekas Lahan Pasar Citra Mas Lok Tuan Diusulkan Jadi Alternatif Relokasi PKL Jalan Slamet Riyadi

 

Baca Juga: Kota Bontang Siap Jadi Pusat Hilirisasi Perikanan Nasional, Industri Pengalengan Ikan Kian Prospektif

Baca Juga: Hasil Sampling Air di Area PT EUP: Parameter Pencemar Diklaim di Bawah Ambang Batas

Baca Juga: Kunjungan ke LLDIKTI hingga Kemendikbudristek, Pemkot Bontang Fasilitasi Masalah Mahasiswa Unijaya

View this post on Instagram

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris Dorong Penyempurnaan Replika Rumah Adat Kutai sebagai Destinasi Wisata Budaya

Baca Juga: UMKM Bontang Tunjukkan Potensi Investasi Besar, Didukung Industri dan Pariwisata

Baca Juga: Kawasan Bontang Lestari Tawarkan Peluang Investasi Strategis di Kaltim

Baca Juga: Wali Kota Neni Beri Peringatan Tegas ke Bankaltimtara: NPL dan Dividen Harus Dievaluasi

Baca Juga: Rajut Kebersamaan Usai Ramadan, HMTB Bontang Gelar Pengajian Penuh Hikmah

Baca Juga: Kembangkan Ekonomi Kreatif, Agus Haris Tegaskan Komitmen Pemkot Bontang dalam Lestarikan dan Pengembangan Olahraga Sumpit

Baca Juga: Hindari Kebocoran Uang di Luar Daerah, Agus Haris Usul Gaji Pegawai Pemkot Bontang Dibayar di Hari Kerja

Baca Juga: Penghentian Dinilai Tidak Realistis, Agus Haris Usul Galian C di Bontang Dilegalkan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kurang dari 100 Hari Kerja, Neni-Agus Berhasil Selesaikan Miskin Ekstem di Kelurahan Berbas Tengah

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]