Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Promosikan Gaya Hidup Sehat dan Produktif Melalui Olahraga, Shemmy Inisiasi Turnamen Pickleball Berseri

 

Baca Juga: Gelar Sosper Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Sampaikan Pentingnya Awasi Penggunaan Medsos dan Gawai ke Anak

Baca Juga: Finalisasi PDSS Rampung, Murid SMK Negeri 1 Bontang Akhirnya Bisa Daftar Perguruan Tinggi Jalur SNBP

Baca Juga: DPR Tegaskan Pupuk Kaltim Tak Lagi Miliki Kewajiban atas Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya

View this post on Instagram

Baca Juga: Sekolah Gagal Finalisasi PDSS, Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Bontang Terancam Tak Bisa Masuk Universitas Jalur SNBP

Baca Juga: DPRD dan Pemda PPU Ketok Palu, Enam Raperda Siap Dijalankan

Baca Juga: Bontang Dorong Investasi Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Tawarkan Sektor Unggulan

Baca Juga: Upaya Dukung Kemandirian Industri Nasional, Pupuk Kaltim Bangun Pabrik Soda Ash Pertama di Bontang

Baca Juga: Tak Ada Sengketa Hasil Pemilihan di MK, Neni-Agus Berpeluang Dilantik Lebih Awal

Baca Juga: Ketua Komisi B Bontang Sebut Lapangan Bessai Berinta Belum Layak Ditarik Retribusi

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: Dispoparekraf Bontang Berencana Tarik Retribusi di Lapangan Bessai Berinta, Winardi: Bagaimana 'Rumusnya' Fasum Diterapkan Retribusi?

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Serukan Kepedulian Kolektif untuk Perangi Narkotika 

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]