Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Wali Kota Neni Buka Uji Emisi 2025, Dorong Kesadaran Lingkungan di Bontang

 

Baca Juga: Server Diskominfo Bontang Rusak Terkena Hujan, Wali Kota Neni: Perasaan Saya Teriris

Baca Juga: Wawali Agus Haris Tinjau Rumah Retak di Berbas Tengah, Minta Perusahaan Turun Tangan

Baca Juga: Penguatan Demokrasi Daerah, Shemmy Tekankan Pentingnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

View this post on Instagram

Baca Juga: Gelar Sidak Gabungan, Petugas Temukan 240 Kilogram Beras Premium Diduga Oplosan di Bontang

Baca Juga: Perluas Cakupan MBG, Wawali Agus Sebut Ada Penambahan 2 Dapur Bulan Ini

Baca Juga: Wawali Agus Buka Posko Aduan di Rujab, Warga Ngeluh Soal Zonasi di SPMB hingga Susah Kerja karena Tak Punya Ordal

Baca Juga: Agus Haris Tanggapi Santai Ancaman PHM Soal Demonstrasi dan Tuntutan Pecat 72 TKD Damkar

Baca Juga: Pemkot Masih Pekerjakan 72 Pegawai Damkar, PHM Ancam Lakukan Demonstrasi

Baca Juga: MBG Berjalan di Bontang, Sitti Yara Ingatkan Kebersihan dan Kualitas Makanan

Baca Juga: Sitti Yara Ingatkan Rumah Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Adil

Baca Juga: Tinjau Distribusi MBG Hari Pertama, Wawali Agus Haris Minta Kualitas Makanan Terjaga

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Diluncurkan di Bontang, 1651 Porsi Makanan Dibagikan

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]