Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Rabu, 29 Oktober 2025

 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 28 Oktober 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Evakuasi Mobil Warga di Jalan Dewi Sartika

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Imbau Waspada, Anak Buaya Ditemukan Melintas di Bawah Kamera ETLE

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 27 Oktober 2025

Baca Juga: Usung Tema Kesiapsiagaan, BPBD Bontang Ikut Meriahkan BCC 2025

Baca Juga: Bontang City Carnival 2025 Berlangsung Meriah, Ribuan Warga Padati Jalan Ahmad Yani

Baca Juga: Meriah dan Penuh Warna, DPMPTSP Bontang Hadirkan Nuansa Bali di BCC 2025

Baca Juga: Meriakan BCC 2025, DPD IKM Tampilkan Tari Malam Bainai

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tinjau Jalur Alternatif Samarinda–Bontang, Dorong Pemerataan Pembangunan dan Efisiensi Akses

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 25 Oktober 2025

Baca Juga: MTQ ke-18 Kota Bontang Dibuka Meriah, Wali Kota Neni Dorong Pembinaan Generasi Qur’ani

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Evakuasi Biawak yang Terjebak di Kolam Rumah Jabatan Wali Kota

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]