Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Wali Kota Neni Dorong Erau Pelas Benua Jadi Agenda Nasional Pariwisata

 

Baca Juga: Kampanyekan HAKTP di Erau Pelas Benua Guntung, Wali Kota Neni: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tak Boleh Punya Tempat di Bontang

Baca Juga: Pembukaan Erau Pelas Benua di Bontang, Wali Kota Neni Tekankan Harmoni dan Pelestarian Budaya

Baca Juga: Wali Kota Neni Tekankan Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba pada Grand Final Duta Anti Narkoba 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 18 November 2025

Baca Juga: Biawak Masuk Toilet Masjid, Tim Rescue Disdamkartan Bontang Berhasil Evakuasi

Baca Juga: Wali Kota Neni Pimpin Operasi Zebra Mahakam 2025, Tekankan Penegakan Humanis di Bontang

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Amankan Sarang Lebah Berukuran Besar 

Baca Juga: Warga Bontang Kuala Dihebohkan Kemunculan Buaya, Disdamkartan Bontang Berhasil Amankan dalam 15 Menit

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 17 November 2025

Baca Juga: Agus Haris Tekankan Pengentasan Pengangguran dalam Sosialisasi Antar Kerja

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Gelar Sosialisasi Kebakaran Ibu-Ibu Dasawisma Gunung Wilis RT 26

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Cegah Perundungan, Pemkot Bontang akan Pasang CCTV di Seluruh Sekolah

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]