Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Bikin Bangga! SMAN 1 Bontang Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI Kaltim, Siap Wakili Daerah di Jakarta

 

Baca Juga: Karena Bontang Bukan Cuma Pabrik

Baca Juga: Gempa di Filipina M 7,7 Berpotensi Tsunami, BMKG Tetapkan Berau, Bontang, dan Kutim di Kaltim Status Waspada!

Baca Juga: Respons Moratorium Dapur MBG, Agus Haris Minta BGN Libatkan Pemda

View this post on Instagram

Baca Juga: Targetkan Stunting Turun Jadi 12,5 Persen, Pemkot Bontang Optimalkan Peran Kader Posyandu

Baca Juga: Tekan Stunting, Wawali Agus Akan Datangi Warga yang Tak Hadir Operasi Timbang Serentak

Baca Juga: Cegah Banjir, Panbers Bersihkan Drainase dan Sungai di Sejumlah Titik Kota

Baca Juga: Lukman Apresiasi Program Smartani Goes to School, Dorong Sekolah Cetak Generasi Peduli Ketahanan Pangan

Baca Juga: Persetujuan Pemanfaatan Ruang Tiga Perusahaan Dibahas, DPUPR Bontang Tekankan Kesesuaian dengan Regulasi

Baca Juga: Jaga Kenyamanan Kota, Tim BRC Lakukan Perawatan Fasilitas Publik Secara Berkala

Baca Juga: Pastikan Budaya dan Tradisi Lokal Tak Tergerus, Heri Kiswanto Dorong Aturan Adat di Bontang Kuala

Baca Juga: Formasi Guru SD Paling Diminati, 494 Orang Daftar Guru Pengganti di Bontang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dukung PP Tunas, Wali Kota Neni Minta Orangtua Awasi Penggunaan Medsos Anak

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]