Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: Dari Pangan hingga Sanitasi, PT Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

 

Baca Juga: TPS 3R Bontang Belum Beri Nilai Ekonomi, Pemilahan Sampah dari Rumah Jadi Kunci

Baca Juga: Kapal Wisata Kandas di Perairan Kedindingan, 25 Wisatawan Samarinda Dievakuasi

Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Disepakati, Ini Sektor yang Jadi Prioritas Pemkot dan DPRD Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Pansus RTRW DPRD Bontang Wanti-wanti Konflik Tata Ruang Hambat Investasi

Baca Juga: KMP Bontang Express II Terancam Dieksekusi, DPRD Bontang Dorong Langkah Hukum

Baca Juga: Dorong Penguatan Majelis Taklim, Shemmy Permata Sari Salurkan Bantuan Hibah Rp50 Juta

Baca Juga: Pertama di Kaltim, Turnamen WGB di Bontang Perebutkan Total Hadiah Rp13 Juta

Baca Juga: Dukung Pendidikan, Pupuk Kaltim Bantu Tas Sekolah bagi Siswa Baru SDN 009

Baca Juga: Membanggakan! Dua Siswa SDN 006 Bontang Selatan Antar SSB Rawa Indah Junior Raih Runner-up Piala Presiden Regional Kaltim

Baca Juga: Tiga Siswa SDN 006 Bontang Selatan Tampilkan Tari Tradisional di Pagelaran YHOM

Baca Juga: Perpustakaan SMPN 2 Bontang Raih Juara II Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Kota 2026

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Overkapasitas Parah, DPRD Bontang Dorong Kutim Miliki Lapas Sendiri

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]