Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pengupahan tetap berlanjut. Namun, mesti dikorelasikan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pekan lalu kami sudah melakukan Rapat Kerja terkait tindak lanjutnya,” ujar Anggota Komisi I DPRD, Raking tiga hari lalu.

Perda sistem pengupahan nantinya diharapkan dapat melindungi hak para buruh. Terutama mengenai mekanisme pengupahan secara terencana, terstruktur, dan terpadu.

“Tujuan kami untuk mengatur sistem pengupahan, supaya apa yang menjadi hak para pekerja dapat diberikan oleh pihak perusahaan yang menaungi,” ujar Raking.

Baca Juga: 100 Hari Pertama Neni-Agus: Fokus Realisasikan Visi-Misi dan Program Kerja Prioritas

 

Baca Juga: Reses di Bontang, Senator DPD RI Sofyan Hasdam Dicurhati Guru Swasta

Baca Juga: Sofyan Sebut Lobi Bappenas Bantu Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Lingkar

Baca Juga: Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar

Baca Juga: Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah

Baca Juga: Gelar Silaturahmi, IKA Unhas Pertegas Komitmen Mengawal Pembangunan Bontang

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: ASN Pemkot Bontang di Kelurahan Gunung Telihan Positif Narkoba, BNN Lakukan Assesment

Baca Juga: Raih Dua Emas, Bontang Juara Umum Para-Catur Peparpeda I/2024

Baca Juga: Sofyan Hasdam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Bontang-Kutim

Baca Juga: Lanjutkan Aksi di Jakarta, Mantan Karyawan PKT Ancam Laporkan Masalah Pensiun ke DPR dan Presiden

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Rayakan HUT Ke-47, Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp15,3 Miliar untuk Warga Bontang

Selain itu, Perda ini juga menjadi salah satu bentuk dorongan DPRD dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Disisi lain perusahaan juga harus mematuhi apa yang telah diatur dalam perda tersebut.

“Secara prinsip perda ini akan kami sesuaikan Undang-undang Omnibus Law,” imbuhnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, Anang Prastowo menilai, tidak banyak perubahan signifikan di PP 36 Omnibus Law dari regulasi sebelumnya. Hanya redaksinya karena ada penambahan.

“Yang membedakan ada bunyi upah minimum yang wajib adalah upah minimum provinsi. Sementara upah Kabupaten/Kota bisa dengan syarat tertentu seperti pertumbuhan ekonomi atau inflasi,” tutupnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]