Samarinda

Rampingkan OPD, DPRD Samarinda Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

Kaltimtoday.co, Samarinda –  Anggota  Fraksi PKS DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menanggapi keputusan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Samri menyebutkan, bahwa strategi yang dilakukan orang nomor satu di Samarinda itu mampu menekan pengeluaran belanja daerah.

Baca juga:  Ahmat Sopian Noor Apresiasi Kinerja Syaharie Jaang Selama Jabat Wali Kota Samarinda

“Kalau saya melihat, upaya wali kota tersebut  untuk meminimalisir anggaran, serta bisa dimaksimalkan untuk alokasi ke pembangunan,” ungkap Samri.

Diketahui total  yang dikurangi ada 12 OPD sehingga yang tersisa berjumlah 25 OPD.

Baca juga:  TIM PHP2D Kelompok ISB Unmul Gelar Workshop Peningkatan Nilai Jual Produk UMKM

Melihat OPD di Pemkot Samarinda begitu banyak, Politikus PKS ini mengatakan, potensi pemborosan anggaran sangat besar. Terlebih lagi jika bekerja secara tidak maksimal sehingga  perubahan yang dilakukan oleh Walikota dinilai tepat. 

“Selama ini kan OPD lumayan banyak yah. Mungkin saja banyak dengan sedikit OPD ini Pemkot mampu mengontrol serta lebih maksimal. Kalau banyak tapi tidak maksimal kan mending yang sedikit tapi efektif,” ucapnya. 

Baca juga:  Delapan Maskapai Terdampak Penutupan Operasional Bandara APT Pranoto

Dikatakan Samri,  langkah yang diambil wali kota  tidak hanya menekan pengeluaran daerah namun untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan.

“Mungkin saja ada tumpang tindih kewenangan sehingga bekerja tidak maksimal akibat saling mengharap,” tuturnya.

Baca juga:  MUI Imbau yang Minta Bantuan Dukun Supaya Lulus CPNS Segera Bertobat

Pihaknya  juga berharap keputusan Walikota tersebut dapat meningkatkan kinerja OPD  di lingkungan Pemkot.

“upaya pak wali itu bukan untuk menghilangkan jabatan terkait, tapi untuk memperkuat sinergitas OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tuturnya.

Baca juga:  Cegah Virus Corona, Bandara APT Pranoto Sediakan 13 Titik Hand Sanitizer

Dia mengharapkan, agar perampingan OPD bukan hanya efisiensi anggaran saja, melainkan pelayanan publik pun harus ditingkatkan, mudah, efisien dan cepat.

Diketahui sebelumnya ada 36 OPD, kini kerucut menjadi 19 Dinas dan 6 badan. Berikut 19 Dinas dan 6 Badan yang menjadi model kelembagaan progresif alternatif.

Baca juga:  Dengan Kemasan Baik, Jaang Optimis Makanan Khas Samarinda Bisa Lebih Dikenal
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
  3. Dinas Kesehatan
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  7. Satuan Polisi Pamong Praja
  8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
  11. Dinas Tenaga Kerja
  12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
  13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
  15. Dinas Perhubungan
  16. Dinas Lingkungan Hidup
  17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
  18. Dinas Perikanan
  19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
  22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  23. Badan Pendapatan Daerah
  24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sementara OPD yang tetap adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Kecamatan. 

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close