Kaltimtoday.co, Bontang - Upah Minimum Kota (UMK) Bontang diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bontang ke Gubernur Kaltim dengan nilai yang sama dari tahun sebelumnya, yakni Rp 3.182.706. Penetapan UMK Bontang masih menunggu SK Gubernur Kaltim.

Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, UMK Bontang ini masih mengacu pada UMK tahun sebelumnya, dan suratnya sudah disampaikan kepada gubernur.

Beberapa alasan UMK Bontang diusulkan dengan nilai yang sama salah satunya belum terbentuknya Dewan Pengupahan Bontang. 

"Saya tidak tahu persis permasalahan (belum dibentuknya dewan pengupahan), tapi Dewan Pengupahan itu masa kerjanya 3 tahun, harusnya dibentuk di 2020, tapi belum," terang Safa.

Baca Juga: Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat

 

Baca Juga: Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi

Baca Juga: Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak

Baca Juga: Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON

View this post on Instagram

Baca Juga: Jalan Sangatta–Bengalon Rusak Parah, Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Aktivitas KPC Jika Tak Segera Perbaiki

Baca Juga: Dukung Hilirisasi Sawit di PT Energi Unggul Persada Bontang, Gubernur Kaltim Dorong Produksi Biodiesel Ramah Lingkungan

Baca Juga: Gubernur Kaltim Tinjau Proyek SPAM Regional Void Indominco di Bontang, Target Beroperasi Desember 2025

Baca Juga: 200 Pelajar Difabel Meriahkan Festival Olahraga Disabilitas Pertama di Bontang

Baca Juga: Banyak Daerah Perketat Aturan Pajak, Pemkot Bontang Justru Relaksasi PBB-P2

Baca Juga: Pemkot Bontang Batalkan CFN, Rekomendasi Polres Tak Terbit

Baca Juga: Atasi Banjir, Pemkot Bontang Siapkan Polder di Tanjung Laut dan Bontang Kuala

Baca Juga: Disambut Ratusan Siswa, Wali Kota Neni Resmikan Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Bangunan Pelabuhan Bontang Kumuh dan Kurang Terawat, Wali Kota Neni Tegur PT LBB

Namun demikian, bukan berarti belum terbentuknya Dewan Pengupahan sebagai syarat mutlak. Pasalnya, hasil survey peningkatan ekonomi dengan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada.

"Dan itu menjadi dasar UMK diusulkan sama dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Soal kenaikan, memang tidak ada. Tapi, Safa menyebut UMK Bontang masuk dalam range tengah-tengah. Mengingat UMK tertinggi di Kaltim, yakni Kabupaten Berau senilai Rp 3.386.593, sama dengan Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU). 

"Kalau UMP sebesar Rp 3.016.738, dan Bontang masih diatasnya," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Safa, posisi daerah sedang dilanda pandemi Covid-19. Isu-isu strategis nya tentu pemulihan ekonomi, dan dasar pemulihan ekonomi itu dari investor. 

"Finalnya dari Gubernur, yang jelas kalau saya, UMK Bontang itu sama dengan UMK sebelumnya, dan sudah disampaikan surat kepada gubernur," ungkapnya.

Di 2022 nanti, langkah pertama yang akan dilakukan Disnaker Bontang adalah membentuk Dewan Pengupahan Bontang yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja, BPS, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang.

[RIR | NON]