Kaltimtoday.co, Bontang - Upah Minimum Kota (UMK) Bontang diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Bontang ke Gubernur Kaltim dengan nilai yang sama dari tahun sebelumnya, yakni Rp 3.182.706. Penetapan UMK Bontang masih menunggu SK Gubernur Kaltim.

Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, UMK Bontang ini masih mengacu pada UMK tahun sebelumnya, dan suratnya sudah disampaikan kepada gubernur.

Beberapa alasan UMK Bontang diusulkan dengan nilai yang sama salah satunya belum terbentuknya Dewan Pengupahan Bontang. 

"Saya tidak tahu persis permasalahan (belum dibentuknya dewan pengupahan), tapi Dewan Pengupahan itu masa kerjanya 3 tahun, harusnya dibentuk di 2020, tapi belum," terang Safa.

Baca Juga: Bekas Lahan Pasar Citra Mas Lok Tuan Diusulkan Jadi Alternatif Relokasi PKL Jalan Slamet Riyadi

 

Baca Juga: Kota Bontang Siap Jadi Pusat Hilirisasi Perikanan Nasional, Industri Pengalengan Ikan Kian Prospektif

Baca Juga: Hasil Sampling Air di Area PT EUP: Parameter Pencemar Diklaim di Bawah Ambang Batas

Baca Juga: Kunjungan ke LLDIKTI hingga Kemendikbudristek, Pemkot Bontang Fasilitasi Masalah Mahasiswa Unijaya

View this post on Instagram

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris Dorong Penyempurnaan Replika Rumah Adat Kutai sebagai Destinasi Wisata Budaya

Baca Juga: UMKM Bontang Tunjukkan Potensi Investasi Besar, Didukung Industri dan Pariwisata

Baca Juga: Kawasan Bontang Lestari Tawarkan Peluang Investasi Strategis di Kaltim

Baca Juga: Wali Kota Neni Beri Peringatan Tegas ke Bankaltimtara: NPL dan Dividen Harus Dievaluasi

Baca Juga: Rajut Kebersamaan Usai Ramadan, HMTB Bontang Gelar Pengajian Penuh Hikmah

Baca Juga: Kembangkan Ekonomi Kreatif, Agus Haris Tegaskan Komitmen Pemkot Bontang dalam Lestarikan dan Pengembangan Olahraga Sumpit

Baca Juga: Hindari Kebocoran Uang di Luar Daerah, Agus Haris Usul Gaji Pegawai Pemkot Bontang Dibayar di Hari Kerja

Baca Juga: Penghentian Dinilai Tidak Realistis, Agus Haris Usul Galian C di Bontang Dilegalkan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kurang dari 100 Hari Kerja, Neni-Agus Berhasil Selesaikan Miskin Ekstem di Kelurahan Berbas Tengah

Namun demikian, bukan berarti belum terbentuknya Dewan Pengupahan sebagai syarat mutlak. Pasalnya, hasil survey peningkatan ekonomi dengan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada.

"Dan itu menjadi dasar UMK diusulkan sama dengan tahun sebelumnya," ujarnya.

Soal kenaikan, memang tidak ada. Tapi, Safa menyebut UMK Bontang masuk dalam range tengah-tengah. Mengingat UMK tertinggi di Kaltim, yakni Kabupaten Berau senilai Rp 3.386.593, sama dengan Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU). 

"Kalau UMP sebesar Rp 3.016.738, dan Bontang masih diatasnya," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Safa, posisi daerah sedang dilanda pandemi Covid-19. Isu-isu strategis nya tentu pemulihan ekonomi, dan dasar pemulihan ekonomi itu dari investor. 

"Finalnya dari Gubernur, yang jelas kalau saya, UMK Bontang itu sama dengan UMK sebelumnya, dan sudah disampaikan surat kepada gubernur," ungkapnya.

Di 2022 nanti, langkah pertama yang akan dilakukan Disnaker Bontang adalah membentuk Dewan Pengupahan Bontang yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja, BPS, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang.

[RIR | NON]