Kaltimtoday.co, Tenggarong — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2023 telah disahkan, antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten, sebesar Rp7,2 triliun. Pengesahan ini dilakukan pada rapat paripurna ke-12 terhadap laporan badan anggaran dan persetujuan DPRD Kukar pada Jumat (28/10/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua I Alif Turiadi dan Wakil Ketua II Didik Agung Eko Wahono. Dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ini merupakan pengesahan APBD lebih cepat ketimbang kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini bentuk kolaborasi dan sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif.

"Dengan pengesahan APBD kita juga merasa bersyukur bisa cepat disahkan dan kegiatan bisa maksimal," kata Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Dia berharap, kegiatan-kegiatan pemerintah kabupaten bisa segera dilaksanakan di awal tahun.

"Harapan kami di awal tahun kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa berjalan. Sehingga akhir tahun serapan kegiatan APBD bisa maksimal," tambahnya.

Sementara Wabup Kukar, Rendi Solihin menuturkan, pembahasan sudah dilakukan sejak bulan Juli hingga Agustus. Sedangkan nota kesepakatan dan nota keuangan berlangsung akhir Agustus.

Dia menjelaskan, salah satu kenaikan APBD berasal dari dana bagi hasil (DBH), karena ada perubahan Perpres dari Perpres 4 menjadi perpres 98 tentang kenaikan DBH untuk Kukar.

Selain itu, sejumlah fraksi-fraksi DPRD Kukar juga menyampaikan pandangan umum terhadap APBD 2023 secara verbal atau lisan.

"Perlu kami tambahi bahwa APBD Kukar 2023 memang mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi bisa dipastikan bahwa itu tidak kelaur dari mandatoring spanding yang sudah kami siapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pendidikan, kesehatan tetap dalam porsinya masing-masing," kata Wabup Rendi Solihin.

Dengan peningkatan APBD, otomatis slot anggaran pendidikan juga ikut naik. Begitu juga dengan mandatoring spanding yang lainnya, termasuk belanja infrastruktur.

Pengesahan lebih cepat ini, ditargetkan kegiatan-kegiatan besar sudah bisa mulai dikerjakan Januari mendatang. Bukan hanya pasar tangga arung tetapi juga rumah sakit Muara Badak, Poros Kahala.

"Itu menjadi pekerjaan rumah (PR) kami di 2023 yang betul-betul pengerjaannya harus on time," tegas Rendi mengakhiri.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.