Kaltimtoday.co, Samarinda - SMPN 35 Samarinda bersama empat sekolah lainnya yang berada di Kecamatan Samarinda Kota menjadi rujukan program Sekolah Siaga Kependudukan. Predikat tersebut diraih setelah mendulang prestasi nasional sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Kategori Paripurna Tahun 2020.

Atas pencapaian tersebut, Kepala Bidang Pembangunan SD dan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, Barlin H Kesuma bersama perwakilan dari SMPN 35, SMPN 2, 34, 37, dan SMP Aminah Syukur melakukan penandatanganan MoU dalam penerapan program SKK.

“Penandatangan MoU hari ini bukanlah pertemuan terakhir, harus ada follow up di masing-masing sekolah, sehingga semua sekolah bisa menerapkan SSK," ujarnya saat acara di lantai 4 Kantor Disdik Samarinda, Selasa (23/03/2021),

Dari kegiatan itu, Barlin menerangkan jika program SSK ini wajib didukung seluruh sekolah, karena tantangan yang dihadapi saat ini semakin meningkat, seperti maraknya pernikahan usia dini, pergaulan seks bebas, prostitusi, hingga kehamilan di luar nikah.

Baca Juga: Gebrakan Baru INDEX Samarinda 2025: Kolaborasi 30 Brand Desain dan Interior

 

Baca Juga: Sengketa BBM Bermasalah di Samarinda Berakhir Damai, Pertamina Beri Kompensasi ke Konsumen

Baca Juga: Jamin Kebebasan Pers, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Minta Maaf Soal Dugaan Intimidasi Ajudan ke Jurnalis

Baca Juga: RS Bhayangkara Tingkat IV Siap Jadi Rujukan Layanan Kesehatan di Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Hetifah Apresiasi HeLo East Festival: Kolaborasi Anak Muda untuk Pendidikan, Lingkungan, hingga Budaya

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rumuskan Surat Edaran: Buku Kesehatan Gratis, Tes Psikologi dan Asuransi Dilarang

Baca Juga: Sekolah Dilarang Sediakan Parkir bagi Siswa, Dishub Samarinda Soroti Peran Orangtua dan Lingkungan

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Sampaikan Peringatan Keras Pasca Kebakaran Kedua BIG Mall

Baca Juga: Biro Adpim Kaltim Klarifikasi Dugaan Intimidasi Jurnalis oleh Ajudan Gubernur Rudy Mas'ud: Waktu Terbatas hingga Kondisi Lelah

Baca Juga: Harga Buku Kesehatan Siswa Tak Wajar, Pemkot Samarinda Siapkan Regulasi Penjualan Perlengkapan Sekolah

Baca Juga: DPRD Samarinda Dorong Standarisasi Harga Seragam Sekolah dan Usulkan Subsidi Tahun Depan

Baca Juga: Atur Standar Satuan Harga Seragam dan Atribut, Disdikbud: Biaya Psikotes dan Asuransi Tidak Perlu

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Program Seragam Gratis SMA-SMK Sederajat, Wagub Seno Aji : Hanya Putih Abu-Abu, Sisanya Pengadaan Sendiri

“Kita akhir-akhir ini sering mendengar berita ada anak-anak di bawah umur menjual diri di hotel dan kos-kosan, ini kasus yang mengkhawatirkan. Makanya, bapak dan ibu guru wajib mendukung SSK,” sebutnya.

Yang utama, lanjut Barlin, pengintegrasian materi Kependudukan dan Keluarga Berencana akan masuk ke dalam lima mata pelajaran yakni IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Penjaskes, dan BK.

“Misalnya guru IPA, menjelaskan hubungan reproduksi dengan kesehatan, karena banyak anak-anak yang tidak mengerti. Begitu pula IPS, tentang demografi yang berkaitan jumlah penduduk dan ketenagakerjaan, serta penguasaan teknologi. Bapak dan ibu lah yang berada di ujung tombak untuk menyampaikan ini,” terangnya.

[REF | RWT | ADV DISDIKBUD SAMARINDA]