Advertorial
Taufik Dukung Komisi III DPRD Balikpapan Laporkan Kontraktor DAS Ampal ke KPK

Kaltimtoday.co, Balikpapan - Anggota DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman mendukung penuh Komisi III DPRD Balikpapan untuk melaporkan PT. Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor proyek pengendali banjir DAS Ampal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Taufik mengatakan bahwa, dirinya mendukung penuh Komisi III DPRD Balikpapan, untuk melaporkan kontraktor proyek DAS Ampal ke KPK RI karena proyek tersebut saat ini menjadi sorotan publik.
Menurut dia, seharusnya bukan hanya publik yang menyoroti proyek DAS Ampal, namun, Aparat Penegak Hukum (APH) tingkat kota, provinsi maupun tingkat pusat, sebab dana yang digunakan untuk proyek ini tidak lah sedikit dan mengunakan APBD Balikpapan.
"Yang pasti saya mendukung sekali keinginan komisi III DPRD Balikpapan untuk melakukan konsultasi ke KPK RI, seharusnya tidak perlu melakukan konsultasi. Tapi melakukan koordinasi dan pelaporan," ujar politisi PKB ini kepada wartawan, Senin (10/4/2023).
Dia menjelaskan bahwa, anggota dewan tidak memiliki tim teknis untuk melakukan pengecekan pengerjaan. Namun, anggota dewan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait anggaran yang telah disahkan oleh DPRD Balikpapan.
"Proyek DAS Ampal murni menggunakan APBD Balikpapan, bukan APBD Provinsi maupun Pusat dengan anggaran mencapai Rp 136 miliar, jadi murni ini uang rakyat," terangnya.
Taufik menuturkan bahwa, pemkot telah memberikan Surat Peringatan (SP1) hingga SP 3, namun tidak dilakukan pemutusan kontrak kerja, berarti di belakangnya ada orang besar.
[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Wabup Jember Laporkan Bupati Soal Tata Kelola, KPK Segera Tindak Lanjuti
- KPK Bongkar Asal-Usul Uang Miliaran Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
- KPK Dorong Pemprov Kaltim Perkuat Integritas dan Tutup Celah Korupsi
- Dari Rente ke Reformasi: Catatan Hukum atas Penahanan Ketua Kadin Kaltim oleh KPK
- Klarifikasi Ustaz Khalid Basalamah: Uhud Tour Tak Terima Kuota Haji Khusus