Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia khusus (pansus) DPRD Samarinda telah dibentuk untuk melakukan kajian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020 yang telah disampaikan pada rapat paripurna Rabu, 31 Maret 2021 lalu.

Fungsi pansus LKPj ini dibentuk untuk membuat kajian dan catatan sebagai rekomendasi yang ditetapkan oleh DPRD melalui pansus untuk disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pansus memberikan catatan dan rekomendasi jika pelaporan LKPj yang perlu dilakukan perbaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pansus LKPj telah dibentuk dan diketuai oleh Eko Elyasmoko dari fraksi Demokrat. Melakukan rapat terbatas bersama anggota pansus lainnya untuk mengkaji sejumlah LKPj yang dianggap penting untuk diberikan rekomendasi perbaikan kinerja terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) saat rapat paripurna yang bakal digelar pada 30 April 2021 mendatang.

"Ini sudah rapat ke-3 bersama anggota pansus untuk mengkaji dan mempelajari LKPj yang telah disampaikan oleh Wali Kota Samarinda," ungkap Eko Elyasmoko.

Baca Juga: Miniatur Candi Mahabodhi Setinggi 12 Meter di Samarinda Raih Rekor MURI dalam Wonderful Vesak 2025  

 

Baca Juga: DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf Beri Bantuan Sembako hingga Alat Bantu ke Penyandang Disabilitas-Lansia Samarinda

Baca Juga: Pasar Subuh Digusur Aparat Gabungan, DPRD Samarinda Sesalkan Proses Dialog yang Tak Berjalan

Baca Juga: 8 Penyebab Sering Kentut dan Cara Mengatasinya

View this post on Instagram

Baca Juga: Senator RI Aji Mirni Minta Aparat Tindak Tegas Penyerobot Lahan KHDTK Unmul

Baca Juga: Mantan Admin Judol Thailand Bikin Hoaks Perang di Samarinda, Dapat Ancaman Enam Tahun Penjara

Baca Juga: Kuasa Hukum RSHD Buka Suara Soal Tudingan Malpraktik, Sebut Tindakan Sudah Sesuai Prosedur

Baca Juga: Polresta Samarinda Bakal Tindak Lanjuti Hasil Uji Laboratorium Pemkot Soal BBM Bermasalah 

Baca Juga: Diduga Jadi Korban Malpraktik di RSHD Samarinda, Pasien Didesak Operasi Usus Buntu Tanpa Penjelasan

Baca Juga: Polisi Dalami Asal Senpi Eksekutor Pembunuhan di Depan THM Samarinda

Baca Juga: Pengakuan Otak Pembunuhan Berencana Kasus Penembakan di Depan THM Samarinda: Saya Puas dan Menyesal

Baca Juga: Soroti Polemik Relokasi Pasar Subuh, DPRD Samarinda Minta Hak Pedagang Tak Dikesampingkan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pra Rekonstruksi Kasus Penembakan THM Samarinda, Peragakan 42 Adegan dan Ungkap 9 Peran Tersangka

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi yang juga anggota pansus LKPj 2020 turut hadir dan memberikan arahan dan melakukan kajian terhadap LKPj tersebut. Dia mengatakan bahwa, rapat ini digelar untuk menindaklanjuti LKPj Wali Kota Samarinda 2020 mengkoreksi sejumlah laporan OPD terkait kinerja selama 2020.

Dia menambahkan berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka DPRD wajib membahas LKPJ Wali Kota dalam waktu 30 hari untuk memberikan catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

"Setelah kita memberikan rekomendasi saat paripurna nanti, pansus juga bakal mengawasi tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada OPD terkait dan diawasi masing-masing komisi sebagai mitra kerja," ujar Subandi.

Adapun struktur pansus LKPj 2020 terdiri dari Eko Elyasmoko selaku ketua, dan anggotanya terdiri dari Arbain (Gerindra), Subandi (PKS), Sutrisno (PDIP), Samri Shaputra (PKS), Ahmad Vananzda (PDIP), Samsuddin (PKB), Muhammad Rudi (Gerindra), Ahmat Sopian Noor (Golkar), Muhammad Novan Syahronny Pasie (Golkar), dan Maswedi (Nasdem).

[SDH | RWT | ADV]