Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia khusus (pansus) DPRD Samarinda telah dibentuk untuk melakukan kajian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020 yang telah disampaikan pada rapat paripurna Rabu, 31 Maret 2021 lalu.

Fungsi pansus LKPj ini dibentuk untuk membuat kajian dan catatan sebagai rekomendasi yang ditetapkan oleh DPRD melalui pansus untuk disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pansus memberikan catatan dan rekomendasi jika pelaporan LKPj yang perlu dilakukan perbaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pansus LKPj telah dibentuk dan diketuai oleh Eko Elyasmoko dari fraksi Demokrat. Melakukan rapat terbatas bersama anggota pansus lainnya untuk mengkaji sejumlah LKPj yang dianggap penting untuk diberikan rekomendasi perbaikan kinerja terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) saat rapat paripurna yang bakal digelar pada 30 April 2021 mendatang.

"Ini sudah rapat ke-3 bersama anggota pansus untuk mengkaji dan mempelajari LKPj yang telah disampaikan oleh Wali Kota Samarinda," ungkap Eko Elyasmoko.

Baca Juga: Tuntut Kesempatan Kerja di Perairan Samboja, Masyarakat Pesisir Laporkan Pengurus Koperasi ke Kejati

 

Baca Juga: Momen HUT Ke-81 TNI, Tentara Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kompi Produksi

Baca Juga: Perusahaan Pastikan Sudah Tak Ada Lagi Buaya di Lokasi Konservasi Milik Abun 

Baca Juga: 993 Peserta Ikuti Psikotes TUNAS 2026 di Unmul, Jadi Satu-satunya Lokasi Tes di Kalimantan

View this post on Instagram

Baca Juga: Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 Perdana, Bupati Kukar Siapkan Nobar di Arbizz Space

Baca Juga: Dosen FISIP Unmul Minta Sistem Remunerasi Lebih Transparan di Era Rudianto Amirta

Baca Juga: Bupati Kukar dan Wali Kota Samarinda Duduk Bersama Bahas Aliran Air Loa Janan Ulu, Pintu Air Jadi Solusi Awal

Baca Juga: Respons Kegaduhan Pilrek hingga Keterlibatan Pihak Eksternal, Mahasiswa Unmul Tuntut Permintaan Maaf 

Baca Juga: Dampak El Nino, BKSDA Kaltim Buat Kubangan Air Rahasia Cegah Satwa Dehidrasi

Baca Juga: Jangka Pendek Atasi Kelangkaan, Hiswana Migas Usul Pengecer Tak Jual BBM Subsidi

Baca Juga: Protes Pilrek Berujung Penutupan Gerbang, Akses Mahasiswa Unmul Terganggu

Baca Juga: Pertamina Ungkap Pemicu Antrean SPBU di Kaltim: Jumlah Lembaga Penyalur BBM Masih Terbatas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kuota Pertalite Kaltim Hanya 529 Ribu KL, Komisi II DPRD Bakal Minta Tambahan Kuota ke BPH Migas

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi yang juga anggota pansus LKPj 2020 turut hadir dan memberikan arahan dan melakukan kajian terhadap LKPj tersebut. Dia mengatakan bahwa, rapat ini digelar untuk menindaklanjuti LKPj Wali Kota Samarinda 2020 mengkoreksi sejumlah laporan OPD terkait kinerja selama 2020.

Dia menambahkan berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka DPRD wajib membahas LKPJ Wali Kota dalam waktu 30 hari untuk memberikan catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

"Setelah kita memberikan rekomendasi saat paripurna nanti, pansus juga bakal mengawasi tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada OPD terkait dan diawasi masing-masing komisi sebagai mitra kerja," ujar Subandi.

Adapun struktur pansus LKPj 2020 terdiri dari Eko Elyasmoko selaku ketua, dan anggotanya terdiri dari Arbain (Gerindra), Subandi (PKS), Sutrisno (PDIP), Samri Shaputra (PKS), Ahmad Vananzda (PDIP), Samsuddin (PKB), Muhammad Rudi (Gerindra), Ahmat Sopian Noor (Golkar), Muhammad Novan Syahronny Pasie (Golkar), dan Maswedi (Nasdem).

[SDH | RWT | ADV]