Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia khusus (pansus) DPRD Samarinda telah dibentuk untuk melakukan kajian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020 yang telah disampaikan pada rapat paripurna Rabu, 31 Maret 2021 lalu.

Fungsi pansus LKPj ini dibentuk untuk membuat kajian dan catatan sebagai rekomendasi yang ditetapkan oleh DPRD melalui pansus untuk disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pansus memberikan catatan dan rekomendasi jika pelaporan LKPj yang perlu dilakukan perbaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pansus LKPj telah dibentuk dan diketuai oleh Eko Elyasmoko dari fraksi Demokrat. Melakukan rapat terbatas bersama anggota pansus lainnya untuk mengkaji sejumlah LKPj yang dianggap penting untuk diberikan rekomendasi perbaikan kinerja terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) saat rapat paripurna yang bakal digelar pada 30 April 2021 mendatang.

"Ini sudah rapat ke-3 bersama anggota pansus untuk mengkaji dan mempelajari LKPj yang telah disampaikan oleh Wali Kota Samarinda," ungkap Eko Elyasmoko.

Baca Juga: Terdakwa Kasus Dugaan Bom Molotov Ajukan Eksepsi pada Sidang Lanjutan

 

Baca Juga: Hadirkan Inovasi Ramah Lingkungan, Toyota Buka Test Drive Gratis New Veloz Hybrid EV di Samarinda

Baca Juga: Jam Operasional Dipulihkan, Perpustakaan Kota Samarinda Resmi Buka Sampai Malam Mulai 13 Januari 2026

Baca Juga: Jam Malam Perpustakaan Samarinda Dikembalikan, Dispursip Akui Keterbatasan Tunjangan Petugas

View this post on Instagram

Baca Juga: Blue Carbon: Harapan Baru Perdagangan Karbon

Baca Juga: Pura-Pura Kenal, Dua Pria Curi Barang Pengendara di Samarinda Seberang

Baca Juga: Distribusi Biosolar Samarinda Bakal Terapkan Aturan Baru: Pelaku Usaha Minta Kemudahan dan Solusi Teknis yang Adil

Baca Juga: Kepatuhan ASN Bayar Zakat Masih Lemah, Baznas Kaltim Minta Aturan Tak Lagi Sukarela

Baca Juga: Lewat Seni, Generasi Muda Gaungkan Seruan Perlindungan Lanskap Mahakam

Baca Juga: Bawa Senjata Api Rakitan, Seorang Pria Diamankan di Terminal Lempake

Baca Juga: Kritik Trump Tangkap Presiden Venezuela, Megawati Soroti Neokolonialisme di Rakernas I PDI Perjuangan

Baca Juga: PLN Gandeng Kejaksaan, Perkuat Perlindungan Aset Ketenagalistrikan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Aksi Pencurian Kabel Berulang, Penerangan Jembatan Mahkota II Kembali Padam

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi yang juga anggota pansus LKPj 2020 turut hadir dan memberikan arahan dan melakukan kajian terhadap LKPj tersebut. Dia mengatakan bahwa, rapat ini digelar untuk menindaklanjuti LKPj Wali Kota Samarinda 2020 mengkoreksi sejumlah laporan OPD terkait kinerja selama 2020.

Dia menambahkan berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka DPRD wajib membahas LKPJ Wali Kota dalam waktu 30 hari untuk memberikan catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

"Setelah kita memberikan rekomendasi saat paripurna nanti, pansus juga bakal mengawasi tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada OPD terkait dan diawasi masing-masing komisi sebagai mitra kerja," ujar Subandi.

Adapun struktur pansus LKPj 2020 terdiri dari Eko Elyasmoko selaku ketua, dan anggotanya terdiri dari Arbain (Gerindra), Subandi (PKS), Sutrisno (PDIP), Samri Shaputra (PKS), Ahmad Vananzda (PDIP), Samsuddin (PKB), Muhammad Rudi (Gerindra), Ahmat Sopian Noor (Golkar), Muhammad Novan Syahronny Pasie (Golkar), dan Maswedi (Nasdem).

[SDH | RWT | ADV]