Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia khusus (pansus) DPRD Samarinda telah dibentuk untuk melakukan kajian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020 yang telah disampaikan pada rapat paripurna Rabu, 31 Maret 2021 lalu.

Fungsi pansus LKPj ini dibentuk untuk membuat kajian dan catatan sebagai rekomendasi yang ditetapkan oleh DPRD melalui pansus untuk disampaikan pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pansus memberikan catatan dan rekomendasi jika pelaporan LKPj yang perlu dilakukan perbaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pansus LKPj telah dibentuk dan diketuai oleh Eko Elyasmoko dari fraksi Demokrat. Melakukan rapat terbatas bersama anggota pansus lainnya untuk mengkaji sejumlah LKPj yang dianggap penting untuk diberikan rekomendasi perbaikan kinerja terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) saat rapat paripurna yang bakal digelar pada 30 April 2021 mendatang.

"Ini sudah rapat ke-3 bersama anggota pansus untuk mengkaji dan mempelajari LKPj yang telah disampaikan oleh Wali Kota Samarinda," ungkap Eko Elyasmoko.

Baca Juga: Kritik XR Bunga Terung untuk Pilkada Kaltim: Terjebak Populisme, Krisis Iklim Tak Jadi Prioritas

 

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

Baca Juga: Banyak Fasilitas Olahraga Tradisional Sekolah Belum Memadai

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi yang juga anggota pansus LKPj 2020 turut hadir dan memberikan arahan dan melakukan kajian terhadap LKPj tersebut. Dia mengatakan bahwa, rapat ini digelar untuk menindaklanjuti LKPj Wali Kota Samarinda 2020 mengkoreksi sejumlah laporan OPD terkait kinerja selama 2020.

Dia menambahkan berdasarkan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka DPRD wajib membahas LKPJ Wali Kota dalam waktu 30 hari untuk memberikan catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

"Setelah kita memberikan rekomendasi saat paripurna nanti, pansus juga bakal mengawasi tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada OPD terkait dan diawasi masing-masing komisi sebagai mitra kerja," ujar Subandi.

Adapun struktur pansus LKPj 2020 terdiri dari Eko Elyasmoko selaku ketua, dan anggotanya terdiri dari Arbain (Gerindra), Subandi (PKS), Sutrisno (PDIP), Samri Shaputra (PKS), Ahmad Vananzda (PDIP), Samsuddin (PKB), Muhammad Rudi (Gerindra), Ahmat Sopian Noor (Golkar), Muhammad Novan Syahronny Pasie (Golkar), dan Maswedi (Nasdem).

[SDH | RWT | ADV]