Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat, 10 sektor wajib pajak di Kota Taman memiliki tunggakan pajak sejak 2020 lalu. Jumlahnya mencapai Rp57,7 Miliar.

Kepala  Bapenda Bontang, Rafidah mengatakan, mayoritas jumlah tunggakan berada di PBB P2.

"Tunggakan awal saja pasca pelimpahan ada sekitar Rp13 Miliar. Kemudian bertambah hingga Rp40,65 Miliar," kata Rafidah, Senin (21/2/2022).

Menurut Rafidah, hal itu dikarenakan Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) pada 2013 lalu.

Baca Juga: Genjot Kedisiplinan ASN, Wawali Agus Bakal Rutin Gelar Inspeksi Mendadak

 

Baca Juga: Usai Disambangi Pemkot Bontang, Besok LLDIKTI Bakal Tinjau Unijaya

Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Pemkot Bontang Siapkan Rp30 Ribu per Anak per Hari hingga Libatkan Pemuda Lokal

Baca Juga: Perbaikan Jalan RE Martadinata Bukan Prioritas, Faisal Mengamuk ke PUPRK Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Bekas Lahan Pasar Citra Mas Lok Tuan Diusulkan Jadi Alternatif Relokasi PKL Jalan Slamet Riyadi

Baca Juga: Kota Bontang Siap Jadi Pusat Hilirisasi Perikanan Nasional, Industri Pengalengan Ikan Kian Prospektif

Baca Juga: Hasil Sampling Air di Area PT EUP: Parameter Pencemar Diklaim di Bawah Ambang Batas

Baca Juga: Kunjungan ke LLDIKTI hingga Kemendikbudristek, Pemkot Bontang Fasilitasi Masalah Mahasiswa Unijaya

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Dana Rp5 Miliar untuk Reward Masyarakat Taat Bayar Pajak, Bapenda: Ada Hadiah Umroh hingga Motor Listrik

Baca Juga: Bapenda PPU Genjot Pembayaran Pajak Digital, Hadapi Tantangan Akses dan Literasi

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris Dorong Penyempurnaan Replika Rumah Adat Kutai sebagai Destinasi Wisata Budaya

Baca Juga: UMKM Bontang Tunjukkan Potensi Investasi Besar, Didukung Industri dan Pariwisata

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kawasan Bontang Lestari Tawarkan Peluang Investasi Strategis di Kaltim

"10 sektor tersebut, yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2." beber Rafidah.

Padahal menurutnya, jika semua tunggakan pajak ini bisa dibayarkan oleh pelaku wajib pajak, maka otomatis serapan realisasi PAD 2022 akan meningkat.

"Kalau terserap sebenarnya potensi penambahan bisa sampai Rp 264 Miliar. Sudah  termasuk dengan serapan PAD senilai Rp 207 Miliar," terangnya.

Selain sektor PBB P2, tunggakan juga terjadi di BPHTB dengan nilai Rp 15.8 Miliar. Serta pajak Restoran mencapai Rp 724 Juta.

"Pada 2022 ini kami target menagih kewajiban pajak tersebut. Semua dipilah dan harus dibayar," pungkasnya.

Rafidah pun memperingati pelaku wajib agar segara melunasi tunggakan pembayaran pajaknya.

“Untuk sanksi belum. Mungkin masih sebatas penyegelan seperti halnya yang kita lalukan beberapa waktlu terhadap reklame vendor di toko-toko handphone,” tandas Rafidah.

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.