Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat, 10 sektor wajib pajak di Kota Taman memiliki tunggakan pajak sejak 2020 lalu. Jumlahnya mencapai Rp57,7 Miliar.

Kepala  Bapenda Bontang, Rafidah mengatakan, mayoritas jumlah tunggakan berada di PBB P2.

"Tunggakan awal saja pasca pelimpahan ada sekitar Rp13 Miliar. Kemudian bertambah hingga Rp40,65 Miliar," kata Rafidah, Senin (21/2/2022).

Menurut Rafidah, hal itu dikarenakan Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) pada 2013 lalu.

Baca Juga: Hindari Remaja dari Risiko Seks Bebas, Wali Kota Neni Tekankan Pentingnya Edukasi Reproduksi

 

Baca Juga: Sengketa Kampung Sidrap Bersiap Masuk Meja Mediasi, Rencana Digelar di Jakarta

Baca Juga: Warga Kampung Sidrap Tetap Ingin di Bontang, Wawali Agus: Otonomi Daerah Harusnya Mendekatkan Pelayanan

Baca Juga: Kebocoran Atap Ganggu Ruang Server, Diskominfo Bontang Pastikan Data Digital Tetap Aman

View this post on Instagram

Baca Juga: Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kukar Bakal Direvisi, DPRD Dorong Optimalisasi PAD

Baca Juga: Viral Anggota Satlantas Pukul Kaca Mobil Warga yang Ugal-ugalan, Kapolres Bontang Sampaikan Permintaan Maaf

Baca Juga: Wali Kota Neni Buka Uji Emisi 2025, Dorong Kesadaran Lingkungan di Bontang

Baca Juga: Server Diskominfo Bontang Rusak Terkena Hujan, Wali Kota Neni: Perasaan Saya Teriris

Baca Juga: Wawali Agus Haris Tinjau Rumah Retak di Berbas Tengah, Minta Perusahaan Turun Tangan

Baca Juga: Penguatan Demokrasi Daerah, Shemmy Tekankan Pentingnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Baca Juga: Gelar Sidak Gabungan, Petugas Temukan 240 Kilogram Beras Premium Diduga Oplosan di Bontang

Baca Juga: Perluas Cakupan MBG, Wawali Agus Sebut Ada Penambahan 2 Dapur Bulan Ini

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemprov Kaltim Apresiasi Wajib Pajak Tepat Waktu, Hadiah Umrah hingga Motor Disiapkan

"10 sektor tersebut, yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2." beber Rafidah.

Padahal menurutnya, jika semua tunggakan pajak ini bisa dibayarkan oleh pelaku wajib pajak, maka otomatis serapan realisasi PAD 2022 akan meningkat.

"Kalau terserap sebenarnya potensi penambahan bisa sampai Rp 264 Miliar. Sudah  termasuk dengan serapan PAD senilai Rp 207 Miliar," terangnya.

Selain sektor PBB P2, tunggakan juga terjadi di BPHTB dengan nilai Rp 15.8 Miliar. Serta pajak Restoran mencapai Rp 724 Juta.

"Pada 2022 ini kami target menagih kewajiban pajak tersebut. Semua dipilah dan harus dibayar," pungkasnya.

Rafidah pun memperingati pelaku wajib agar segara melunasi tunggakan pembayaran pajaknya.

“Untuk sanksi belum. Mungkin masih sebatas penyegelan seperti halnya yang kita lalukan beberapa waktlu terhadap reklame vendor di toko-toko handphone,” tandas Rafidah.

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.