Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat, 10 sektor wajib pajak di Kota Taman memiliki tunggakan pajak sejak 2020 lalu. Jumlahnya mencapai Rp57,7 Miliar.

Kepala  Bapenda Bontang, Rafidah mengatakan, mayoritas jumlah tunggakan berada di PBB P2.

"Tunggakan awal saja pasca pelimpahan ada sekitar Rp13 Miliar. Kemudian bertambah hingga Rp40,65 Miliar," kata Rafidah, Senin (21/2/2022).

Menurut Rafidah, hal itu dikarenakan Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBB P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) pada 2013 lalu.

Baca Juga: Gelar Buka Puasa Bersama, PKB Bontang Perkuat Konsolidasi

 

Baca Juga: Dari Transparansi Data dan Fakta hingga Gaya Komunikasi, Winardi Beberkan Blunder PT EUP di Kasus Dugaan Pencemaran Laut

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Warga dan Urai Antrean BBM, Pertamina Berencana Tambah Dua SPBU Baru di Bontang

Baca Juga: PT EUP Bantah Dugaan Limbah Jadi Penyebab Ribuan Ikan Mati di Bontang, Sebut Faktor Arus hingga Sabotase

View this post on Instagram

Baca Juga: Tingkatkan Investasi Bontang, Kemudahan Perizinan Hingga Inovasi Promosi Jadi Kunci

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Kaji Pembangunan Pelabuhan Logistik untuk Tingkatkan Investasi Maritim

Baca Juga: Kematian Ribuan Ikan di Bontang Diduga akibat Limbah, Winardi Desak Tindakan Serius

Baca Juga: Ribuan Ikan Diduga Mati akibat Paparan Limbah, Pemkot Bontang Minta DLH Kaltim Segera Periksa dan Uji Lab

Baca Juga: Ribuan Ikan di Perairan Bontang Lestari Mati Diduga Terpapar Limbah Perusahaan, Nelayan Desak Pemerintah Ambil Sikap

Baca Juga: Investasi di Bontang Meningkat, Wali Kota Dorong SDM Lokal Lebih Kompetitif

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan DJKN Kalbar Perkuat Sinergi, Optimalkan Penanganan Piutang Iuran

Baca Juga: Permudah Orangtua dan Calon Peserta Didik, Disdikbud Bontang Pusatkan SPMB Murid Difabel di Gedung Autis Center

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bontang: Inovasi Pelayanan di Pasar yang Mempermudah Perizinan

"10 sektor tersebut, yakni pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2." beber Rafidah.

Padahal menurutnya, jika semua tunggakan pajak ini bisa dibayarkan oleh pelaku wajib pajak, maka otomatis serapan realisasi PAD 2022 akan meningkat.

"Kalau terserap sebenarnya potensi penambahan bisa sampai Rp 264 Miliar. Sudah  termasuk dengan serapan PAD senilai Rp 207 Miliar," terangnya.

Selain sektor PBB P2, tunggakan juga terjadi di BPHTB dengan nilai Rp 15.8 Miliar. Serta pajak Restoran mencapai Rp 724 Juta.

"Pada 2022 ini kami target menagih kewajiban pajak tersebut. Semua dipilah dan harus dibayar," pungkasnya.

Rafidah pun memperingati pelaku wajib agar segara melunasi tunggakan pembayaran pajaknya.

“Untuk sanksi belum. Mungkin masih sebatas penyegelan seperti halnya yang kita lalukan beberapa waktlu terhadap reklame vendor di toko-toko handphone,” tandas Rafidah.

[NON | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.