Kaltimtoday.co, Bontang - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia resmi mencabut izin pendirian Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang. LLDIKTI Wilayah XI menindaklanjutinya dengan meminta Yayasan Miliana mendata mahasiswa yang ingin dialihkan ke kampus lain. Namun, persoalan rupanya tak berhenti di situ.

Salah seorang mahasiswa Unijaya, Kartika mengatakan, jauh sebelum putusan Kemensaintek RI terbit, sejumlah mahasiswa telah membayar jutaan rupiah untuk keperluan yudisium dan wisuda. Pembayaran itu bersifat wajib. Bila tak membayar, mahasiswa tidak bisa merampungkan studinya.

"Nilai yang kami bayarkan itu tidak sedikit," kata Kartika kepada Kaltimtoday.co, Selasa (24/6/2025) sore.

Hingga putusan Kemensaintek RI terbit, belum ada keterangan resmi diberikan pihak kampus. Baik untuk menindaklanjuti instruksi LLDIKTI guna mendata mahasiswa, apalagi terkait pengembalian dana.

Oleh sebab itu, Kartika mendesak agar yayasan tidak terus-terusan bungkam. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian moral dan material yang dialami ratusan mahasiswa.

“Yayasan jangan cuma diam dan sembunyi. Ini bukan sekadar masalah hukum, ini soal nasib kami semua. Kalau tidak bertanggung jawab, harus ada sanksi,” kata mahasiswa Hukum ini.

Mahasiswa lain yang enggan disebutkan namanya juga mendesak kampus bertanggung jawab. Bukan saja mendata mahasiswa yang ingin transfer ke kampus lain, tapi juga mengembalikan utuh uang yudisium dan wisuda yang sudah dibayarkan. 

"Itu hak kami dan kampus wajib mengembalikan," katanya ketika berbincang dengan Kaltimtoday, Senin (23/6/2025) siang.

Mahasiswa Fakultas Hukum ini bilang, dia telah membayar di atas Rp5 juta untuk yudisium dan wisuda. Pembayaran dilakukan karena sejak dulu ini sudah jadi tradisi tahunan. "Buat saya itu nilainya besar. Jadi saya minta dengan tegas kampus kembalikan seluruh hak kami," tandasnya.

Kami telah coba mengkonfirmasi perwakilan Yayasan Miliana, Shelly Amalia Sianipar terkait putusan Kemendiktisaintek menutup Unijaya dan berbagai tuntutan mahasiswa. Kami mengirim pesan singkat permintaan wawancara Selasa (24/6/2025) sore, namun tak mendapat jawaban. Kami menelpon di hari yang sama sebanyak dua kali, pukul 4.37 sore, masuk, tapi lagi-lagi tak direspon.

[RWT]