Kaltimtoday.co, Samarinda - Pro dan kontra mencuat saat Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gugatan atas beberapa pasal di UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Salah satu gugatan yang dilayangkan adalah pasal yang mengatur soal sistem pemilu. 

Sistem coblos partai alias proporsional tertutup hampir ditolak oleh seluruh fraksi partai. Dari 9 partai di parlemen, hanya PDIP yang mendukung sistem tersebut. Sementara, partai lainnya seperti Golkar, Gerindra, NasDem, PAN, PKB, PKS, Demokrat, dan PPP menolak wacana tersebut. 

Sistem proporsional tertutup adalah penentuan di mana seorang kandidat sesuai dengan posisi tertentu. Bukan dari jumlah suara masing-masing individu. 

Kemudian, perolehan suara terhadap partai politik diberikan ke suatu partai dan tidak langsung ke calon legislatif (caleg). Misalnya, ada parpol yang mengusung 6 nama dan meraih 2 suara, maka 2 orang di urutan atas akan mendapat kursi. 

Pengamat politik dari Unmul, Budiman menjelaskan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem proporsional tertutup. Dalam hal ini, partai bakal sangat diuntungkan. Apalagi jika partainya besar dan familier di telinga masyarakat. 

"Memang ini yang akan diuntungkan partai. Apalagi partai besar yang dikenal banyak orang," ujar Budiman. 

Oleh sebab itu, ini akan menjadi tugas calon legislatif (caleg) untuk mempromosikan partainya.

"Di sisi lain, ini juga menguntungkan mereka yang berada di sisi satu sampai tiga," sambungnya. 

Publik kini menunggu putusan MK terkait apakah nantinya Pemilu 2024 akan dilangsungkan dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka seperti yang sudah dijalankan.

Budiman menyebut, sistem proporsional tertutup membuat seseorang menjadi lebih loyal pada partai. Sebab selama ini, para caleg tampak sibuk mempromosikan dirinya dibanding partainya. 

Sementara itu, jika melihat dari sisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, maka porsi pekerjaan kedua penyelenggara itu juga lebih sedikit. Sebab sistem perhitungan akan lebih cepat. 

"Karena ada tahapan yang dilewati," sambung Budiman. 

Kemudian, jika jumlah partai lebih sedikit, juga jadi keuntungan karena membuat negara lebih stabil dibanding banyak partai. Dalam hal ini, partai mesti memiliki ciri khas tersendiri untuk dipilih rakyat. 

"Jadi mereka (partai) juga jelas arah perjuangan nanti ke mana," ujarnya.

Sedangkan untuk kekurangan sistem proporsional tertutup juga disampaikan. Budiman menyebut, sistem ini membuka ruang untuk partai bertransaksi uang demi meraup suara terbanyak. Contohnya menggunakan sistem lobi politik untuk mencari nomor.

"Bisa jadi jual beli nomor urut. Hal ini jelas melanggar, jika hal awalnya tidak baik maka kebohongan yang lain akan terjadi," tutupnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.